JAKARTA (dm):

Potensi korupsi dana desa semakin panas diperbincangkan sejumlah kalangan. Utamanya setelah muncul pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengkaji alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015. Menanggapi ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan akan memberikan komando pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyederhanakan laporan keuangan.

“Kami sudah minta BPK agar dalam membuat laporan jangan tebal-tebal, satu lembar saja. yang simpel yg singkat bisa digunakan dengan baik. Dan bupati harus mengontrol penuh, karena tanggung jawab penuh manajemen keuangan harus dikontrol dengan baik,” ujar Tjahjo usai mewisuda ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (14/6).

Hal tersebut menurutnya sudah dikoordinasikan dengan Menteri Dessa, Marwan Jafar. Ada kolaborasi dari kedua kementerian untuk membentuk tata kelolaa dan sistematika pelaporan. Khususnya laporan penggunaan anggaran keuangan desa, supaya transparan dan akuntable.

Namun demikian, Tjahjo menghindari untuk terlibat terlalu jauh urusan teknis pemerintahan desa. Tugas utama Kemendagri hanya mengawal pembentukan tata kelola pemerintahan desa. Tujuannya agar pemahaman soal aturan pemerintahan bisa dengan baik dilakukan aparatur, ujungnya penggunaan anggaran bisa dilakukan sesuai arahan.

“Wewenang kami dalam bidang tata kelola pemerintah desa, ingin mendidik dan melatih aparat desa. Agar mereka tau mekanisme, tahu aturan dan penggunaan anggaran desa dengan benar,” pungkas Tjahjo.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek sepakaat dengan pernyataan Mendagri. Menurut pria yang akrab disapa Donny itu, ada dua poin yang ditekankan oleh Tjahjo Kumolo. Pertama yakni laporan realisasi anggaran (LRA) dan daftar barang inventaris.

“Jadi penyederhanaan laporan keuangan desa, jadi jangan nanti laporan keuangan desa itu complicated gitu. Dalam permen 113 yang sudah kita atur dan dalam permendagri 52/2016,” ujar Donny.

Aturan itu dibuaat selangkah lebih maju guna menghindari celah korupsi dan penyusunan APBD pada tahun berikutnya. Dalam peraturan itu, terdapat skema pelaporan keuangan desa yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemda.

“Jadi dilampirkan. Nanti isinya dua, pertama laporan realisasi anggaran desa dan daftar barang inventaris.Sudah. Caranya itu saja.Sangat sederhana. Itulah bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan desa,” pungkasnya.

Aparat desa dilatih2227-e1434294083134

Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi A Karim mengaku pihaknya telah jauh-jauh hari melakukan antisipasi terhadap potensi kerawanan korupsi dana desa. Terutama berkaitan dengan regulasi.

“Pak mendagri sudah mengeluarkan beberapa Permendagri. Misalnya bagaimana mekanisme penyaluran dana desa itu. Regulasi pengawasan dan mekanisme supaya jelas, tidak meraba-raba. Itu sudah dikeluarkan permendagrinya,” ujarnya seusai menghadiri Prosesi Wisuda Praja IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (14/6/2015).

Dalam hal peningkatan kapasitas, Kemendagri memberikan pelatihan kepada kepala dan aparat desa. Dimana satu desa minimal mengirimkan tiga perwakilan untuk dilatih.

“Jadi seluruh Indonesia ada 237 ribu yang akan ditingkatkan kapasitasnya. Modulnya sudah selesai dan diuji coba di balai Jogja. Ini meningkatkan dua aspek yakni penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran,” jelas dia.

Dia pun membantah, masih ada tarik menarik antara Kemendagri dengan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Menurut dia, hal tersebut telah dikembalikan kepada kewenangan masing-masing kementerian yang berdasarkan Perpres.

Tarmizi menambahkan, dana desa telah memiliki mekanisme sedemikian rupa. Maka dari itu, dia optimis bahwa potensi penyelewengan secara masif itu tidak terjadi.

“Gubernur dan bupati dengan pengalaman panjang. Jadi yang muncul harus semangat, jangan kekhawatiran,” ungkap dia.

Rp1,4 miliar per desa

Pemerintah menggelontorkan dana Rp 7,4 triliun untuk desa di seluruh Indonesia. Dana itu merupakan bagian dari dana desa yang akan diberikan sebesar Rp 1,4 miliar per desa.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Winarno Hadi mengatakan saat ini dana tersebut baru sampai ke Bupati. Pasalnya, pemerintah harus mempersiapkan dulu perangkat desa dan masyarakat di desa untuk mengelola dana tersebut.

“Namun kita belum tahu apakah alokasi dana desa itu untuk membangun solar cel, infrastruktur atau apa, karena kita masih menunggu. Selain itu kita memang sedang mempersiapkan dulu perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris dan bendaharanya agar bisa mengelola dana itu dengan baik,” kata Winarno dalam Diskusi Energi: Krisis Listrik di Daerah yang diselenggarakan merdeka.com, RRI, IJTI, Sewatama dan IKN di Rumah Makan Bumbu Desa Cikini, Minggu (14/6).

Winarno Hadi menambahkan, pihaknya ingin memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran. Maka dari itu, pemerintah perlu melatih aparatur desa mulai dari kepala desa, sekretaris dan bendahara desa terlebih dahulu. Agar masyarakat mengetahui proses penggunaan anggaran tersebut, akan diadakan pendampingan, dengan sekitar 12.000 fasilitator PNPM.

“Tahun ini masih ada 1 pendamping untuk tiga desa, ke depan ada 1 pendamping satu desa,” ujar Winarno.

Dia menyatakan sejumlah permasalahan yang berpotensi muncul ialah dalam proses penyusunan, pengadaan, pendampingan, dan pelatihan. Hal itu disebabkan adanya perubahan nomenklatur dalam kementerian. Namun, dia memastikan mulai Juni dan Juli 2015 ini akan ada pelatihan.

“Untuk pemerintah desa itu

ranah Kemandagri, tapi untuk aparat desa itu di Kementerian Desa . Pointnya, jangan sampai anggaran sudah cair, masyarakat tidak siap,” kata Winarno.

Sumber:indopos.co.id/sindonews.com/merdeka.com