Desa Merdeka – Jakarta : Koalisi Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, terkait laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua BPK Harry Azhar Azis.

“Majelis Kehormatan Kode Etik BPK juga harus menegakkan kode etik BPK dan memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor (Harry) apabila dinyatakan terbukti melanggar kode etik,” kata juru bicara koalisi, Roy Salam, di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Selasa, 26 April 2016.

Hari ini, Koalisi Selamatkan BPK melaporkan Harry kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Harry dianggap merangkap jabatan, yakni sebagai Ketua BPK dan Direktur Utama Sheng Yue International Limited. “Sebagai Ketua BPK, beliau tidak boleh rangkap jabatan di lembaga negara lain atau pun perusahaan swasta,” kata Roy.

Rangkap jabatan tersebut, menurut Roy, diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu anggota BPK dilarang merangkap jabatan dalam lingkup lembaga-lembaga negara lain serta badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional, dan juga asing.

Menurut Roy, sesuai UU tersebut, anggota BPK dilarang keras memiliki perusahaan. Hal itu, kata dia, termasuk pelanggaran kode etik. “Sanksinya adalah pemecatan dengan tidak hormat, sesuai dengan undang-undang tersebut,” kata Roy yang merupakan Direktur Indonesia Budget Center itu.

Roy pun meminta kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK untuk tidak ragu-ragu memanggil Harry. Menurut dia, Harry pernah menyampaikan kesiapannya untuk dipecat jika terbukti melanggar kode etik. “Ini untuk menagih janji. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK jangan ragu-ragu memanggil beliau,” ujar dia.

Sebelumnya, nama Harry tercatat dalam dokumen milik firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang bocor. Harry diketahui memiliki perusahaan bernama Sheng Yue International Limited menyusul dilakukannya investigasi oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dalam dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers tersebut disebutkan Harry mendirikan perusahaan tersebut pada Februari 2010.

Saat itu, Harry menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam dokumen Panama Papers itu, Harry mencantumkan data pekerjaannya sebagai pengusaha dan menggunakan kantornya di Kompleks Parlemen Senayan, yakni ruang 1219, Gedung Nusantara I, Senayan, sebagai alamat pemegang saham.

Pada 14 April lalu, Harry mengklarifikasi keterlibatannya dalam Panama Papers kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Harry menyatakan sudah melaporkan kepemilikan aset di negara suaka pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. |tempo|