Desa Merdeka- Ambon : ketua Panitia Ujian SMA negeri 11 di Desa Waelawa Kecamatan Batabual Kabupaten Buru Provinsi Maluku meminta kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru a.n Kadis provinsi Maluku agar penggantian kepala sekolah ( kepsek) SMA Neg.11 ditangguhkan sampai semua kepengurusan ujian selesai . Hal itu disampaikan dalam pertemuannya dengan kepala dinas (kadis) pendidikan kabupaten Buru tanggal 17 Maret 2018 di SMA Neg 11 Waelawa saat mengantar kepala SMA Neg .11 yang Baru La Juprimus Spd menggantikan Kepsek yang Lama La Arif Ani Spd.

Permintaan Ketua Panitia Ujian SMA Neg.11 agar penggantian kepala SMA Neg 11 ditunda Karena Ujian sementara berlangsung dan sebaiknya selesai semua urusan menyangkut tanggung jawab mengurus berbagai kepentingan ijazah para murid barulah penggantian itu dilakukan.
Selanjutnya dikatakan bahwa di Indonesia tidak pernah terjadi penggantian Kepala Sekolah saat Ujian berlangsung dan ini sangat menyakitkan.
Ditekankan
Dan kalau mau kepala Sekolah SMA 11 diganti harus diupayakan jauh hari bukan sekarang karena sebagai ketua panitia bertanggung jawab bersama kepsek yang ada sehubungan dengan tanggung jawab kepsek terhadap ujian yang dilakukan.

Terjadi perdebatan kecil dalam pertemuan yang dilakukan kepala dinas pendidikan Kabupaten Buru a.n Kepala Dinas pendidikan provinsi Maluku dengan Ketua Panitia Ujian yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan Ujian.

Dijelaskan oleh kepala Dinas Kabupaten Buru bahwa mereka juga kaget dengan pergantian serta kepindahan tersebut dan mereka hanya melaksanakan tugas.

Perdebatan tersebut terlihat dalam video yang direkam saat pertemuan berlangsung .Video rekaman pertemuan didapat oleh kontributor desa merdeka dari Wartawan Lili Tan Ohorella .
Menurut wartawan Lili Tan Ohorella yang berada di pulau Buru rekaman pertemuan tersebut, didapat dari seseorang yang meminta agar namanya yang merekam peristiwa pertemuan itu tidak boleh disebut .

Dengan seijin Lili Tan Ohorella hari ini jumaat 6/3/2018 kepada kontributor Desa Merdeka , berita rekaman itu agar dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Prov.Maluku.

Dalam postingan berita tersebut , Lili Tan mengatakan bahwa
Jelang politik ini pejabat di Aparatur Sipil Negara (ASN ) Pemerintah Propinsi Maluku mulai aneh-aneh.
Tak ada angin, tak ada hujan, turun surat keputusan (SK) kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku tertanggal 13 Maret 2018 dan tiba-tiba Kepala Sekolah baru nongol di SMAN 11 Buru tanggal 17 Maret lalu bermodal SK tadi.
Padahal ada kepala sekolah (kepsek) lama di sekolah itu.
Usut punya usut, ternyata kepsek lama sudah dapat barenti ( red diberhentikan) dari Gubernur Maluku, terhitung sejak tanggal 17 Nopember tahun 2017 lalu tanpa ada pengganti.

Kasarnya telah terjadi kekosongan jabatan kepsek sesuai SK Gubernur Maluku itu selama 4 bulan 13 hari, sampai kepsek baru bermodal SK kadis Diknas memperkenalkan diri tanggal 17 Maret lalu di sana.
Ha ha ha…lucunya negeri ini dan pemimpin negeri ini…..
Diduga Ada politisasi Krn itu kepsek diganti dengan dibuat SK mundur yg diteken(red ditanda tangani ) Hamin Bin Tahir, seakan akan kepsek sudah diberhentikan dari tanggal 17, bulan 11, tahun 2017 lalu.
Kemudian ada kepsek baru yg baru ditunjuk oleh Saleh Thio ( red baca kadis Pendidikan Prov.Maluku) tgl 13, bulan 2, tahun 2018 .

Kontributor Desa Merdeka melalui ponsel Kadis Pendidikan Provinsi Maluku Saleh Thio meminta Klarifikasi terhadap mutasi tersebut .
Dijelaskan Kadis bahwa soal pemberhentian dan mutasi menurut aturan adalah kewenangan Gubernur. Itu bukan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan.
Selanjutnya dikatakan bahwa pengaturannya ada pada Sekda dan kepala BKD.
Namun sebetulnya bila kepindahan itu belum ada pimpinan seharusnya ada pelaksana tugas untuk mengisi lowongan itu.
Dan demi memperlancar tugas dan tanggung jawab pendidikan karena belum ada kepsek , barulah Kadis mengeluarkan surat keputusan untuk mengisi lowongan demi kelancaran pendidikan.
Terhadap pengaturan dan mutasi sebaiknya hubungi saja Kepala BKD Provinsi Maluku pa Pemy Sahetapy.

Kontributor desa merdeka melalui ponselnya mencoba menghubungi walaupun ada nada panggil tapi tidak diterima..kemudian di SMS dan sampaikan pesan ke WhatsApp tidak juga dibalas. Sampai berita ini di publis belum ada klarifikasi dari ketua BKD Provinsi Maluku dengan sapaan Pa Pemi Sahetapy.