Desa Merdeka – Ambon:  Pemberitaan Desa Merdeka 27/1/2018 dengan judul : Korupsi PD.Panca Karya melibatkan oknum kementrian dibantah Direktur . Pemberitaan tersebut dibantah Direktur utama PD Panca Karya   Afras Pattisahusiwa terhadap pernyataan ketua Badan Pengawas PD Panca Karya Maluku   Rury Munandar  yang  diduga keterlibatan korupsi  oknum  Kementerian  perhubungan .

Pemberitaan tersebut di respons oleh Dokter Jimmy Pattinaya melalui tulisannya yang dikirim kepada kontributor desa merdeka hari ini Senin tanggal 29/1/2018 dan diminta  agar dipublish.

Menurut Dokter forensik Maritim dalam tulisannya bahwa: Kementrian Perhubungan ini sejak lama memang merupakan salah satu kementerian yang rawan  korupsi, dimana indikatornya bisa dilihat dengan terpidananya beberapa Dirjen Perhubungan Laut serta Salah seorang direktur Pelindo 2, beberapa waktu lalu.

Oleh karena Indonesia ini merupakan negara Maritim, maka tentu saja dibutuhkan infrastruktur maritim didalam mengelola sumber daya maritim (sumber daya maritim berbeda dengan sumber daya Marine/Kelautan).

Perusahaan Daerah seharusnya berada di barisan terdepan didalam pengawalan segala macam proyek dari pusat, jikalau saja para pengelola Perusahaan Daerah tersebut sadar benar dan benar benar Cinta kepada rakyat nya yang didasari pengertian bahwa pembangunan sektor perhubungan laut itu sangat vital bagi masyarakat di daerah nya.

Sayangnya virus korupsi ini seperti nya sudah merupakan epidemic yang menyerang seluruh pihak pemangku kepentingan di daerah.

Jika Perusahan Daerah  ini berfungsi dengan baik, tentu Perencanaan dari pusat bisa terlaksana dengan baik dan bisa dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat di daerah nya. Who responsible for & Who responsible to, harus jelas sejelas jelas nya.

Pertanyaan nya ialah sejauh manakah kecintaan dan kesadaran para pemangku kepentingan di daerah terhadap rakyat di daerahnya.

Segala proses yang terindikasi pelanggaran hukum tentu harus diserahkan kepada proses hukum.

Perusahaan Daerah itupun harus di rombak manajemen nya sehingga memenuhi standard tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Jika ada perbedaan pendapat biarlah mereka ungkapkan di Pengadilan.

Namun ada satu hal yang saya khawatirkan yaitu kasus ini baru diangkat setelah proses Pilkada semakin dekat. apakah ada aroma politik Pilkada merupakan pemicu untuk membuka kasus ini?

Jikalau saja (sekali lagi jika) ada kepentingan politik pilkada maka kasus ini tentu bukan di picu oleh Petahana (Incumbent) tetapi oleh para penantang Incumbent.

Para penantang Incumbent ini pun tidak dapat dipercaya begitu saja bahwa mereka akan mampu membereskan masalah Maluku yg tidak mudah dipecahkan. Semoga saja didalam Fit and Proper Test nanti, permasalahan Perusahaan Daerah Maluku ini dapat dimunculkan dalam pertanyaan nanti.

Pendapat saya pribadi: Biarlah masing masing pihak menyelesaikan masalah ini dengan baik secara musyawarah terlebih dahulu dan kemudian harus  memilah milah apakah ini kasus perdata atau pidana. Maka penyelesaian masalah nya pun akan diselesaikan sesuai dengan sifat nya apakah perdata atau pidana.   Bahkan jika harus diselesaikan lewat Pengadilan Tipikor sekalipun, biarlah semua nya dapat di monitoring dan dikawal oleh rakyat Maluku.

 Semoga.