Desa Merdeka – Maluku Tengah : Eksekusi Pengadilan Negeri Masohi di lahan pertanian Negeri Makariki  Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku menimbulkan kerusakan bangunan serta harta benda pemerintah bernilai tinggi.  Pasalnya karena Kementrian Pertanian dan Gubernur Maluku tidak patuh kepada hukum dinegeri ini.

 Kepada Kontributor Desa Merdeka tim pengacara mengatakan bahwa Perkara perdata atas gugatan yang diajukan oleh Agustina Titiahy, Benoni Mairima dan Amos Titihalawa sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri RI cq. Gubernur Provinsi Maluku selaku Tergugat I dan Pemeritah RI cq. Kementerian Pertanian RI cq. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku cq. Kebun Percontohan Makariki sebagai Tergugat II terhadap sebidang tanah seluas 53 hekto are (HA), dimenangkan oleh Para Penggugat dan telah ditindalkanjuti dengan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Masohi.

Di atas tanah tersebut berdiri Kantor Kementerian Pertanian Kebun Percontohan Makariki dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya.

Ketika kontributor Desa Merdeka meliput masalah tersebut menemui Semuel Waileruny, SH, M.Si selaku kuasa hukum Para Penggugat menjelaskan kepada kontributor Desa Merdeka, bahwa objek eksekusi awalnya adalah milik secara hukum adat ketiga marga tersebut di dalam petuanan (hak ulayat) Negeri Makariki yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk kepentingan Proyek Gula Makariki (PGM) tahun 1963 yang dilakukan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Jepang.

 Selain tanah-tanah milik ketiga marga tersebut terdapat juga tanah-tanah masyarakat adat Negeri Makariki lainnya dan tanah Negeri Makariki yang diambil oleh Pemerintah, kemudian Pemerintah menebang rumpun-rumpun sagu, dan berbagai pohon yang bernilai ekonomis tinggi pada waktu itu, tanpa ganti rugi kepada pemilik. Pemerintah hanya berjanji untuk menyediakan sarana air bersih, sarana pendidikan, pembangunan perumahan masyarakat, pembangunan gedung gereja dan pembangunan sarana kesehatan. Namun semuanya hanya janji yang tidak pernah ditepati sampai PGM mengalami kegagalan pada tahun 1965 karena peristiwa G30S PKI.

Selanjutnya menurut Waileruny, setelah PGM gagal, bukannya tanah dikembalikan kepada pemilik, namun tanah tersebut dengan tanah-tanah lainnya yang ‘dirampas’, diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Kementerian Pertanian Kebun Percontohan. Sejak tahun 1970-an terus-menerus masyarakat telah berupaya untuk menuntut ganti rugi dari Pemerintah, namun usaha mereka selaku mengalami kegagalan. Untuk itu pada saat Waileruny diminta selaku kuasa hukum oleh ketiga marga tersebut melalui Bram Titihalawa selaku penghubung mereka, Waileruny ditambah dengan  pengacara lainya ‘James Manuhutu, SH dan Nikolas Maruanaya, SH mengajukan gugatan tanggal 5 Oktober 2011 ke Pengadilan Negeri Masohi yang didaftarkan dengan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.

Msh dengan Pemerintah RI cq. Kementerian Dalam Negeri RI cq. Gubernur Provinsi Maluku selaku Tergugat I dan Pemeritah RI cq. Kementerian Pertanian RI cq. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku cq. Kebun Percontohan Makariki sebagai Tergugat II. Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 September 2012 memenangkan Waileruny dan Pengadilan memerintahkan Gubernur Maluku dan Menteri Pertanian untuk keluar meninggalkan objek sengketa.

Atas putusan PN Masohi, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan banding, namun permohonan banding ditolak oleh Pengadilan Tinggi Maluku melalui putusan Nomor 36/PDT/2012/PT.MAL tanggal 18 Februari 2013. Atas putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, Tergugat-tergugat mengajukan kasasi, namun permohonan kasasi ditolak dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt/2013 tanggal 12 Juni 2014. Atas putusan kasasi tersebut Waileruny kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 2 Juni 2016, dan Pengadilan Negeri Masohi baru melakukan eksekusi pada tanggal 23 Mei 2017 yang lalu. Keterlambatan pelaksanaan eksekusi karena Menteri Pertanian ada mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun sesuai ketentuan pasal 66 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bahwa ‘permihinan PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi’ maka eksekusi tetap dilakukan walaupun sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri meminta petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atas eksekusi tersebut.

Selain itu, dalil PK dan bukti-bukti PK hanya pengulangan dari dalil dan bukti yang telah diajukan pada sidang yang lalu, maka materi dan bunti tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU nomor 5 Tahun 2004, sehingga Ketua Pengadilan Negeri berani melakukan eksekusi setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung.

Waileruny menyayangkan sikap dari Kementerian Pertanian karena tidak mematuhi tegoran Pengadilan untuk keluar secara baik-baik meninggalkan objek eksekusi, sampai tiga kali perintah itu disampaikan, namun tidak dihiraukan. Akhirnya eksekusi mesti dilakukan dengan resiko biaya yang mesti dikeluarkan untuk menyewa alat berat dalam bentuk excavator. Seharusnya Pemerintah mesti menunjukan contoh yang baik untuk patuh kepada perintah Pengadian sebagai wujud kepatuhan kepada hukum, bukan sebaliknya melakukan perlawanan, sehingga eksekusi fisik bangunan tersebut mesti dilakukan. Juga, seharusnya Gubernur Maluku mesti patuh terhadap tegoran Pengadilan. Bila Menteri Pertanian dan Gubernur Maluku patuh terhadap tegoran Pengadilan, maka pasti akan ada banyak peralatan kantor selain gedung yang dapat diselamatkan. Namun oleh karena tidak mengindahkan tegoran Pengadilan, maka banyak peralatan kantor yang mesti rusak oleh karena tidak dapat diselamatkan. Presiden Jokowi mesti dapat mengevaluasi Menteri Pertanian dan Gubernur Maluku yang tidak sejalan bahkan menunjukkan sikap berlawanan dengan program penegakan hukum oleh Jokowi.

Tim pengacara mengharapkan agar Bapa Presiden Ir.Joko Widodo diminta mengevaluasi kinerja Mentri Pertanian dan Gibernur Maluku yang tidak menghargai hukum apalagi hak -hak tanah dan hutan dari masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian rakyat.tegasnya.