Desa Merdeka – Ambon : Kegagalan Proyek–Proyek di Kabupaten Maluku Barat daya (MBD) Provinsi Maluku salah satu itemnya ada di Mark up Proyek bandara Moa, Sementara yang lainnya belum terjangkau oleh aparat hukum. Kasus Mark up Run way Bandara Moa tersebut sekarang menjadi pekerjaan rumah para penyidik Kejaksaan Agung yang beritanya dipublikasi oleh Koran lokal “ Metro Maluku” selasa 10 Agustus 2016 dengan 4 ( empat ) orang dijadikan tersangka.

Menanggapi kasus demikian salah satu tokoh MBD Emang Samiloy yang ramah disapa Pa Emang saat berjumpa dengan contributor Desa Merdeka jumaat 19 /8/2016 , meminta agar berita Koran Metro Maluku dipublikasi lagi di Desa Merdeka supaya dapat dibaca oleh mayarakat luas dan secara khusus masyarakat di Kabupaten MBD yang jauh dari pusat informasi dan komunikasi.

Selanjutnya disampaikan bahwa ,Proyek Bandara Moa yang di mark up, adalah salah satu item kegagalan dari sekian banyak kegagalan Proyek–Proyek di Kabupaten MBD, Contohnya masih ada Pasar Tiakur di Ibu Kota Kabupaten MBD yang belum selesai dikerjakan sejak tahun 2011-2012,program Air Bersih (Pipanisasi) juga ditahun 2012-2013 kalau tidak salah, anggaran sudah selesai proyek tidak bermanfaat,dan ada yang lain lagi.

Diharapkan dengan pemberitaan ulang kasus bandara Moa oleh Metro Maluku di media online Desa Merdeka , para pejabat Hukum dapat memperhatikan dan menelusuri berbagai kegagalan proyek-proyek di kabupaten MBD, maklum MBD jauh dari pantauan pimpinan tertinggi. Menurutnya Berita Koran local sangat transparan dan kritis ujarnya.

Berita Koran lokal Metro tanggal 10/8/2016 itu berjudul : “Ada Mark Up di Proyek Bandara Moa” yang ditulis sebagai berikut :

Tim Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga anggota panitia pengadaan barang Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) lainnya, selasa (9/0) sama seperti 3 anggota panitia lainnya yang diperiksa sehari sebelumnya. Mereka masih diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan konstruksi runway bandara Moa,TiaKUR KABUPATEN MBD. Pemeriksan berlangsung dikantor Kejati Maluku.

Dari proses penyidikan yang dilakukan,ternyata penyidik menemukan adanya dugaan markup dalam proyek tersebut, sehingga Negara dirugikan. Ketua tim penyidik Kejagung yang dikonfirmasi usai pemeriksaan mengungkapkan ada terjadi kemahalan atau markup dalam proyek pembangunan konstruksi run way bandara Moa yang dianggarkan APBD 2012 senilai Rp 20 M.

“ Diduga ada terjadi kemahalan atau markup dalam proyek ini,yang sedang kita sidik “ ungkap ketua Tim penyidik,Soesilo. Menurutnya, pemeriksaan masih dilakukan terhadap [anitia pengadaan barang lainnya,yaitu Lois Fettar, Josep Parenussa dan Takarina. Penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga belum dilakukan,karena penyidik kejagung baru mulai melakukan pemeriksaan saksi.Demikian juga pemeriksaan terhadap tersangka belum dijadwalkan. “Belum kita belum jadwalkan pemeriksaan saksi untuk para tersangka. Pemeriksaan saksi ini juga masih belum selesai “ ujarnya.

Sebelumnya panitia pengadaan barang, Samuel Rupila,Yandri Marten dan Yermias.B juga telah dimintai keterangan sebagai saksi sejak pukul 10.00 wit hingga 18.40 Wit,Senin (8/8) di aula lantau dua kantor Kejati Maluku. Proyek senilai Rp.20 M yang digelontorkan dari APBD Kabupaten MBD tahun 2012 untuk membiayai pekerjaan konstruksi sebesar Rp.19,5 M dan pengawasan senilai 500 juta ini, diduga kuat menyimpang.

Bahkan dari hasil penyidikan, ternyata diam–diam tim kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka,yaitu Kontraktor Fisik Direktur PT Polaris Jaya Sakti berinisial S, Kontraktor Pengawasan (Konsultan Pengawas ) Direktur PT Dwi Putra Pratama berinisial NP dan dua pejabat Dinas Perhubungan MBD PM dan JT yang salah satunya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kasipenkum Kejati Maluku ,Sammy Sapuletteyang dikonfirmasi Koran ini diruang kerjanya membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “ Iya benar hari ini (Red Kemarin) tim Kejagung memeriksa 3 saksi dalam kasus dugaan penyalagunaan konstruksi run way Bandara Mua “ ujarnya.

Sedangkan salah satu panitia pengadaan barang, Samuel Rupilu kepada sejumlah wartawan usai pemeriksaan mengakui diperiksa bersama dua rekannya sebagai saksi dalam kasus banda MOA. “ Benar kami diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi untuk bandara Moa oleh Kejagung. Tadi (kemarin-red) pemeriksaan dengan puluhan pertanyaan”, singkatnya sambil berjalan meninggalkan kantor Kejati Maluku.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua tim Kejagung, Soesilo yang dikonfirmasi wartawan, sekitar pukul 19.00 Wit dihalaman kantor Kejati Maluku. Soesilo menyatakan, dugaan penyimpangan Bandara Moa sudah dalam tahap penyidikan.

Tim Penyidik telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Kontraktor Fisik Direktur PT Dwi Putra Pratama NP dan dua pejabat Dinas Perhubungan MBD PM dan JT yang mana salah satunya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).” Sudah ada empat orang tersangka,yang ditetapkan sejak Juni,tetapi belum ditahan. Tersangka ada dari Kontraktor Fisik dan Kontraktor pengawasan (konsultan) inisial NP dan PPTK dari Dinas JT dan PM jelasnya.

Disinggung soal penahanan, Soesilo mengaku belum ada penahanan karena masih dilakukan pemeriksaan para saksi atas berkas empat tersangka tersebut. “ Ada yang masih dipanggil,karena tim akan bekerja sampai kamis.Intinya kasus ini dalam penyidikan,” ucapnya singkat.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Kejagung akan berada di Maluku hingga Kamis pecan ini, untuk menginterogasi sejumlah pejabat.Sumber juga menyebutkan dua pejabat Dinas perhubungan yang telah ditetapkan sebagai tersangka berinsial JT dan PM diduga adalah adalah Kadis Perhubungan MBD,Jhon Tangkuman dan mantan kadis Perhubungan yang saat ini menjabat sebagai Sekwan DPRD MBD,Poly Miru.

Kasus ini diusut berdasarkan laporan dari Masyarakat. Bandara Moa yang kemudian diberi nama sesuai dengan nama isteri almarhum Bupati MBD ,Jos Orno-Imsula ini dikerjakan sejak tahun 2012,dengan menghabiskan anggaran Negara sebesar Rp 65 Miliar. Tahun 2011, pemerintah lewat APBN menggelontorkan dana sebesar Rp 25 Miliar,Tahun 2012,Rp.20 miliar dari APBD Kabupaten MBD dan Tahun 2013,sebesar Rp 15 miliar dari APDN.

Selain itu pembangunan ruang tunggu Bandara Moa dan pagar bandara APBD, Provinsi Maluku juga kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar. Namun diduga kuat realisasi proyek tersebut dilapangan tidak sesuai dengan besar anggaran yang telah digelontorkan pemerintah(MM-4) sumber : Metro Maluku 10/8/2016) (19/8/2016/Chris).