Desa Merdeka-Ambon : Kapolres Pulau Ambon- Pulau-Pulau Lease diminta agar diproses hukum oleh atasannya baik di Polda Maluku maupun di Mabes Polri atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena mendukung Kegiatan Premanisme.

Kami Tim Pengacara Kantor Semuel Waileruny dan Rekan sebagai pengacara Albatros E. Matulessy salah satu ahli waris Petrus Latumalea pemilik dusun Sopamaluan yang dipertahankan oleh Simon Latumalea (salah seorang anaknya) di Pengadilan sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/1950 tanggal 21 Maret 1950, berpendapat bahwa kegiatan pembongkaran yang dilakukan pada tanggal 23 dan 24 Mei 2018 di lokasi eksekusi tanggal 6 April 2011, sebagai kejahatan yang dilakukan oleh preman dan didukung oleh Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kapolres mesti diproses hukum, oleh karena bila tidak ada dukungan Kapolres dengan tindakan anak buahnya di lapangan yang begitu agresif, tentu kegiatan premanisme tersebut tidak mungkin dilakukan.

Disebut premanisme, karena pembongkaran dan penghancuran itu tanpa Penetapan dan Perintah atau Pemberitahuan Pengadilan. Perbuatan Kapolres yang mendukung para preman melakukan pembongkaran sebagai kejahatan terhadap hukum dan pelanggaran HAM oleh Negara melalui Kapolres terhadap rakyat. Untuk itu, proses hukum terhadap diri Kapolres mesti dilakukan agar menjadi pelajaran berharga kepada institusi Polisi umumnya. Waileruny menjelaskan bahwa tindakan Kapolres tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden dan KAPOLRI yang dengan sungguh-sungguh ingin melaksanakan hukum secara adil dan bermartabat, sehingga Waileruny dan Tim Pengacara telah mengirim surat-surat laporan (pengaduan) dan permohonan ditujukan ke pada Presiden, kepada KAPOLRI dan kepada pihak-pihak yang berkompoten, dengan tembusanya juga ke berbagai pihak yang berkompoten.

Waileruny menjelaskan bahwa Petrus Latumalea semasa hidupnya menikah dengan Marietje Gaspersz memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing; anak pertama a/n. Paulina Gaspersz (almarhumah) menikah dengan Gustaf Matulessy (almarhum) sehingga namanya menjadi Paulina Matulessy/Gaspersz, memiliki keturunan (anak-anak) yakni, Selvina Matulessy (almarhumah), Johanna Matulessy (almarhumah), Mezack Matulessy (almarhum), Eduward Matuessy (almarhum), Albatros E. Matulessy, Mietjie Matulessy (almarhumah) dan Anthonia Matulessy (almarhumah). Anak kedua a/n. Simon Latumalea (almarhum), yang mempertahankan tanah itu di Pengadilan namun ia tidak memiliki keturunan. Anak ketiga a/n. Maria Latumalea (almarhumah) memiliki keturunan (anak-anak) yakni Ferdinand Muskita (almarhum), Hendrika Muskita (almarhumah), dan Karel Muskita. Susunan keturunan Petrus Latumalea sampai dengan Maria Muskita/Latumalea dan anak-anaknya itu sesuai Surat Keterangan Maria Muskita/Latumalea tanggal 24 Februari 1997 dihadapan Kepala Desa Passo dan diketahui oleh Camat Teluk Ambon Baguala.

Dengan demikian, sesuai pasal 833 KUHPerdata, seluruh ahli warisnya Maria Muskita/Latumalea mesti tunduk pada Surat Keterangan Maria Muskita/Latumalea tersebut. Oleh karena Simon Latumalea telah meninggal dunia tanpa keturunan, maka keturunan dari Paulina Gaspersz/Matulessy dan keturunan dari Maria Muskita/Latumalea memiliki kedudukan sebagai ahli waris garis lurus ke bawah dari Petrus Latumalea dan sebagai ahli waris menyamping dari Simon Latumalea, sehingga segala harta kekayaan a/n Petrus Latumalea maupun a/n Simon Latumalea, mesti menjadi hak bersama seluruh ahli warisnya. Walaupun Maria Muskita/Latumalea telah membuat Surat Keterangan, namun setelah Maria meninggal dunia, anak-anaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tujuan (1). Menyingkirkan keturunan dari Paulina Gaspersz sebagai ahli waris dari Petrus Latumalea dan Simon Latumalea dan (2). Menyatakan Albatros Matulessy tidak berhak memproses eksekusi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/1950 tanggal 21 Maret 1950. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan Pengadilan yang menolak gugatan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Ambon menganjurkan Albatros Matulessy dan anak-anak dari Maria Muskita/Latumalea mengajukan permohonan eksekusi bersama. Berdasarkan permohonan eksekusi bersama tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Ambon menerbitkan Penetapan Nomor: 01/PDT.EKS/2004/PN.AB jo. Nomor: 21/1950 tanggal 3 Maret 2004 untuk melakukan eksekusi putusan Nomor: 21/1950 tanggal 21 Maret 1950. Juga Ketua Pengadilan Negeri Ambon melakukan tegoran kepada Tereksekusi sesuai Berita Acara Penegoran pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2004 Nomor: 01/PDT.EKS/2004/PN.AB jo. Nomor: 21/1950, Penetapan Nomor: 21/1950 tanggal 9 Oktober 2006 dan Perintah pemeriksaan lokasi/objek eksekusi sesuai Berita Acara Nomor: 21/1950 tanggal 14 Oktober 2006. Seluruh biaya untuk kepentingan eksekusi sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ditanggung seluruhnya oleh Albatros Matulessy. Berdasarkan permohonan eksekusi bersama Albatros Matulessy dan ahli waris Maria Muskita/Latumalea dilanjutkan dengan seluruh proses dan pembayaran biaya eksekusi, maka pada tanggal 6 April 2011 Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi sebagian tanah dari dusun Sopiamaluan. Semua surat tersebut kami miliki dan telah ditunjukkan aslinya kepada Kapolres melalui Serse Polres, demikian Waileruny. Dalam perjalanannya ternyata PD. Panca Karya mengajukan gugatan menghasilkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3055 K/PDT/2014 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) MARI Nomor 828 PK/PDT/2017, yang menempatkan seluruh ahli waris Petrus Latumalea (Albatros Matulessy di dalamnya) sebagai pemenang dan PD. Pancakarya sebagai pihak yang kalah. Permasalahan mulai timbul setelah tanpa sepengetahuan Albatros Matulessy dan ahli waris Paulina, ternyata ahli waris (para cucu) Maria saling menggugat untuk membagi bagian tanah yang telah dieksekusi itu kemudian mereka menjualnya kepada Fredy Sanjoyo, seorang Pengusaha besar yang memiliki banyak uang. Diduga, keterlibatan Fredy Sanjoyo inilah yang mengakibatkan Kapolres memiliki keberanian untuk mengerahkan kekuatan POLRI dalam komandonya dibantu oleh pasukan TNI, mendukung kegiatan membongkaran rumah-rumah, bangunan sekolah dan penghancuran harta benda masyarakat dengan menggunakan excavator didukung massa pembongkar yang sangat banyak, juga pengusiran warga termasuk diantaranya ahli waris Paulina sebagai para pemilik juga terhadap tanah itu, tanpa penetapan dan perintah Pengadilan.

Waileruny berpendapat bahwa Kapolres mesti diposes hukum dan dilakukan secara terbuka untuk diketahui umum. Juga, jangan sampai tiba-tiba Kapolres dipindahkan untuk menghilangkan tanggung jawabnya. Bila Kapolres diproses hukum secara terbuka, semua pihak dapat mengetahui motif apa di balik kesungguhannya mendukung kegiatan pembongkaran rumah-rumah dan sekolah tanpa penetapan dan perintah atau pemberitahuan Pengadilan. Bila tidak diproseskan, maka arogansi kekuasaan polisi akan terus berlangsung dan Polisi akan mendukung kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya, yang akan mengakibatkan banya warga masyarakat yang tidak memiliki uang akan mengalami penderitaan dan berbagai kekacauan akan timbul di dalam Negara ini.

Demikian Press Release Tim Kuasa Hukum pada Kantor Pengacara Semuel Waileruny dan Rekan di sampaikan 5/6/2018 jam 15:35 kepada Kontributor Desa Merdeka Ambon-Maluku.
Tim kuasa Hukum :
1. Semuel Waileruny SH,M.Si.
2. Pieter John Pattihawean SH.
3. Cornelis Latunny SH.