Ambon-Desamerdeka. Tulisan ini dibuat untuk membedah berbagai sistem Manajemen Pemerintahan di Maluku.Untuk itu Pembangunan yang dilakukan selama ini didaerah Maluku adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh satu pemerintahan dalam memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang dimilikinya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik fisik maupun non fisik.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan suatu tahapan perencanaan pembangunan yg sistimatis, terukur, komprehensif dan terintegrasi antar sektor maupun lintas SKPD terkait, dan di dasarkan pada KEBUTUHAN daerah dan masyarakat dan bukan atas KEINGINAN dan KEPENTINGAN politik penguasa.
Saya mencoba dari waktu ke waktu untuk belajar mengerti dan memahami dinamika pembangunan di Maluku dengan berbagai problematika yang ada, di sertai pengalaman saya dalam survey yang saya lakukan secara pribadi dan mandiri, selama 2 tahun di Maluku (2007-2009) maka saya tiba pada kesimpulan bahwa ada 12 simpul masalah pokok dan urgen di Maluku. Dalam pengertian apabila 12 simpul masalah ini dapat di atasi ,dapat di selesaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maka sejumlah persoalan lain yg begitu banyak yg mengikutinya akan terselesaikan dengan sendirinya.
Pada tataran ini maka pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk memahami secara benar KEBUTUHAN daerah dan masyarakat saat ini maupun dalam perspektif jangka panjang. Dengan pemahaman itu maka sudah saatnya pemerintah menyiapkan satu BLUEPRINT pembangunan Maluku untuk kurun waktu 25 tahun kedepan, dan kemudian akan di evaluasi secara bertahap tiap 5 tahun dalam setiap pemerintahan yg berjalan. BLUEPRINT tersebut akan menjadi alat pengendalian dan kompas bagi pemerintah Maluku dalam menjalankan program tahunan. Di dalam BLUEPRINT tersebut pilar-pilar penyanggah proses pembangunan Maluku sudah harus di letakan sejak awal yg berakar pada kondisi BUDAYA dan ADAT ISTI ADAT MALUKU.
Dalam tahapan proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Maluku sudah tentu pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota harus berpedoman pada sistim perencanaan partisipatif. Politik dan regulasi baik pusat maupun daerah, yang sudah tentu semua instrumen ini di harapkan mendukung dan menguntungkan Maluku. Jika hal ini tidak di lakukan maka pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Maluku tidak memiliki arah yg tepat dan selalu berganti menurut selera penguasa. Saat ini kita sudah harus membudayakan suatu mekanisme perencanaan pembangunan yg berkelanjutan, dengan sebuah komitmen bahwa siapa pun Gubernu/Bupati/Walikota harus mengacu pada BLUPRINT yang ada, sehingga yang terjadi adalah suatu proses pembangunan yang terukur dengan hasil yang maksimal di dalam semua aspek. Pada aspek ini saya selalu mengatakan bentuk program dan kegiatan pembangunan BERBASIS KINERJA.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN LEMAH

Dalam mengelola Tata Pemerintahan di daerah Maluku, semua pimpinan daerah di Maluku mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota harus menyadari dengan sungguh akan HAKEKAT PEMBANGUNAN MALUKU yang menurut saya adalah kesadaran masyarakat Maluku akan keterbelakangan yang ada di atas kekayaan yang melimpah, serta nilai-nilai budaya yang ada dan perlu di lestarikan. Dalam memahami HAKEKAT Pembangunan Maluku pemerintah harus memahami APA yang harus di bangun/di produksi, DENGAN APA, membangun/memproduksi, DIMANA membangun/memproduksi dan UNTUK SIAPA, pembangunan/hasil produksi
Pemahaman akan hakekat pembangunan ini seakan mudah tapi sulit untuk di lakukan kalau unsur pimpinan di Maluku tidak menyadari bahwa KEKUASAAN dan KEWENANGAN yang ada padanya adalah suatu AMANAH SUCI yang harus di jalankan dengan benar artinya ini membutuhkan ┼čuatu kemampuan manajerial pemerintahan yang berwibawa, bersih dan jujur. Ini bukan satu pemikiran idealis tetapi ini sesuatu yang bisa dilaksanakan.Dalam pemahaman saya atas persoalan pembangunan di Maluku saya perlu katakan bahwa ada beberapa KELEMAHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN di Maluku baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten dan Kota antara lain :
(1).” Hampir semua Kepala Daerah di Maluku TIDAK memiliki VISI pembangunan yang jelas, konkrit dan perspektif jangka panjang. Visi Kepala Daerah bersifat konvensional dan tidak terukur, sehingga dalam menjalankan pemerintahan di butuhkan penyesuaian yang panjang dan pembelajaran otodidak”.
(2). Penempatan pejabat eselon strategis termasuk kepala-kepala SKPD “tidak berdasarkan asaz KOMPETENSI, PROFESIONALITAS, KAPABILITAS MANAJERIAL, INTEGRITAS MORAL dan ETIK yang kuat”, tetapi lebih pada pertimbangan politis, sistim perimbangan, dan suka atau tidak suka. Pada titik ini maka kita lihat dalam fakta di lapangan banyak terjadi kemacetan bahkan pada tingkat bawah dalam aspek teknis, sebagai akibat ketidak mampuan dalam menterjemahkan Visi Pembangunan ke depan.
(3). Yang paling parah di Maluku bahwa hampir semua pemerintahan daerah di Maluku memiliki” KELEMAHAN dalam TATA KELOLA KEUANGAN dan ANGGARAN DAERAH dalam arti terjadi banyak KEBOCORAN” dalam penggunaan anggaran daerah dimana yang dimaksudkan saya di sini adalah penggunaan anggaran daerah tidak sesuai dengan peruntukan yang sesungguhnya. Kita harus akui bahwa berdasarkan data yang ada cukup banyak DAU/DAK dan DANA HIBAH yang di dapat oleh pemerintahan di Maluku, tetapi kita tidak melihat perbaikan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Kegiatan pembangunan ada tetapi sejalan dengan itu tidak ada perubahan berarti, sehingga perlu dipertanyakan adalah DIMANA JEMBATAN, DIMANA JALAN, DIMANA PELABUHAN, DIMANA BANDARA, DIMANA SEKOLAH, DIMANA PUSKESMAS, DIMANA RUMAH SAKIT, DIMANA PASAR, DIMANA LISTRIK, DIMANA AIR BERSIH yang layak dan berkualitas
(4). Kelemahan yang lain adalah bahwa ada kebijakan pembangunan yang di ambil oleh pemerintah daerah tanpa di dukung dengan payung hukum yang jelas sehingga berdampak pada tataran pelaksanaan secara teknis.
(5). Sama seperti yang saya sudah katakan di atas bahwa pola perencanaan yang bersifat parsial sektoral dan bukan pola perencanaan komprehensif terintegrasi sehingga menimbulkan ketidak singkronan pada tahap pelaksanaan dan merugikan rakyat dan pemborosan anggaran daerah.
(6). Otonomi daerah (OTODA) telah melahirkan persaingan tidak sehat antar daerah, padahal dibutuhkan adalah kerjasama yang baik antar kabupaten sehingga saling mengisi satu sama lain. EGO kedaerahan yang sempit ini cendeung melahirkan fanatisme kaku pada tingkat masyarakat.
(7). Kelemahan yang tidak kalah penting untuk di kritisi adalah SIKAP POLITIK pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang TIDAK TEGAS bahkan cendrung LEMAH terhadap berbagai REGULASI dan KEBIJAKAN pemerintah pusat yang merugikan Maluku, seperti pelabuhan ekspor, pintu masuk wisata, rute trayek penerbangan Ambon-Jakarta, Ambon-Surabaya, Ambon-Sorong harus melalui Makasar. Hal ini sangat tidak menguntungkan Maluku, apalagi Makasar adalah Provinsi metropolis maka secara otomatis jika tidak ada pembangunan yang signifikan maka Maluku, Maluku Utara, Papua akan terserap ke Makasar.

SIAPAKAH YG HARUS DISALAHKAN

Menurut pendapat saya tidak ada yang perlu di salahkan, atau saling menyalahkan, apalagi mencari kambing hitam, karena tidak ada yang mau di posisikan sebagai terdakwa dan bertanggung jawab atas semua fakta pembangunan ini. Yang penting adalah kita semua mau SADAR dan MENYADARI dan mau BELAJAR dari semua kekeliruan yang ada, baik pada level pemerintahan, maupun masyarakat serta semua stakeholders pembangunan di Maluku. Proses Otonomi Daerah (OTODA) dan Reformasi telah membuat suatu proses politik dan demokrasi yang kurang sehat sehingga melahirkan POLITIK UANG dan TRANSAKSIONAL baik secara nasional maupun di daerah, sehingga masyarakat tidak lagi berpijak pada OBYEKTIFITAS, REALITAS berpikir dalam setiap tahapan proses politik yang ada, sehingga tidak ada pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dalam pertumbuhan demokrasi di Maluku(13/05/2015Chr)