Desa Merdeka – Ambon : Bermodalkan tujuh kursi di DPRD Maluku dan militansi kader hingga level terbawah membuat PDIP menjadi incaran sejumlah kandidat kepala daerah.

Menjelang Pilkada Maluku 2018, Gubenur Maluku Said Assagaff juga mengincar rekomendasi PDIP. Namun untuk mewujudkan target tersebut, ia tentu harus menggandeng kader partai berlambang banteng kekar moncong putih tersebut. Pasalnya, PDIP tak semudah itu memberikan rekomendasi kepada pasangan calon yang bukan kader, apalagi untuk level Pilkada Maluku, PDIP memiliki sejumlah kader yang layak masuk bursa kandidat kepala daerah.

Diantara kader PDIP tersebut, nama Edwin Adrian Huwae yang saat ini menjadi Ketua DPD PDIP Maluku sekaligus Ketua DPRD Maluku santer dikabarkan akan menjadi pendamping Assagaff pada pilkada mendatang.

Memang di PDIP, masih ada sederet nama politisi lainnya yang juga akan berebut rekomendasi PDIP. Misalnya Herman Adrian Koedoeboen, Lucky Wattimury, Barnabas Orno dan Thobyhend Sahureka, namun peluang Edwin masih lebih besar. Dua jabatan yang melekat padanya seakan menjadi lampu hijau bagi wakil rakyat asal dapil Malteng ini untuk melanju menjadi calon wakil gubernur mendampingi Assagaff.

Dengan mengantongi posisi Ketua DPD PDIP Maluku sekaligus Ketua DPRD Maluku tentu Edwin memegang kendali pergerakan seluruh elemen partai di provinsi ini. Jika Edwin dipasangkan dengan Assagaff, maka tentunya koalisi PDIP dan Golkar sudah cukup mengantarkan pasangan ini menjadi peserta pilkada.

Kebersamaan Edwin dan Assagaff juga sudah terlihat jauh-jauh hari. Bahkan terakhir keduanya terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo. Kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (15/3), Edwin mengaku siap maju dan bertarung dalam Pilkada Maluku 2018 jika diberikan kepercayaan oleh DPP PDIP.

“Saya ini kader PDIP. Sebagai kader PDIP, kita akan tunduk kepada mekanisme dan aturan internal partai. Siapapun kader PDIP yang dipercayakan oleh DPP, harus siap. Termasuk saya. Kalau saya ditugaskan, ya saya siap,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, jika dilihat secara cermat pemerintahan di Provinsi Maluku saat ini, sudah banyak kebijaan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff. Tentu saja, PDIP akan mendukung kebijakan-kebijakan itu sepanjang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah lebih baik. Dalam konteks Pilkada 2018, jelasnya, bukan tidak mungkin PDIP dan Golkar berkoalisi.

“PDIP bisa berkoalisi dengan Golkar. Dan peluang untuk berkoalisi dengan Golkar kemungkinan hal itu terjadi sangat besar. koalisi PDIP-Golkar sudah terjadi di Pilkada Kabupaten Buru,” ujarnya.

Menyangkut dirinya sudah melakukan perbincangan dengan Assagaff, Edwin memilih tidak berkomentar. Ia berdalih hal tersebut tidak perlu dipublikasikan. “Kalau soal perbincangan saya dengan Pak Gubernur, hal itu tidak perlu dipublikasi. Kan ada hal-hal yang bisa saja sampaikan ke publik, ada juga hal-hal yang tidak boleh dipublikasi,” jelasnya.

Gubernur Maluku, Said Assagaff berada dalam posisi diuntungkan menjelang perhelatan Pilkada tahun 2018. Tingkat popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas masyarakat terhadap Assagaff diprediksi masih tinggi. Tak hanya itu, Assagaff juga saat ini memimpin DPD Partai Golkar Maluku yang memiliki enam kursi di DPRD Maluku.

Partai Golkar di era kepemimpinan Assagaff, juga berhasil memenangkan pilkada di Kabupaten SBT, Kota Ambon, Kabupaten Buru. Tiga daerah ini diprediksi bakal menjadi pundi-pundi penyumbang suara bagi Assagaff di pilkada.

Selain Golkar, tersiar kabar PKS, PPP dan PAN yang mendukungnya pada pilkada 2013 lalu, juga masih setia untuk mengusungnya di tahun depan. Posisi menguntungkan sebagai petahana tersebut, membuat banyak kandidat yang berupaya mendekat  guna menjadi wakil gubernur mendampingi Assagaff.

Kabarnya juga Assagaff telah mengantongi 16 bakal calon wagub yang akan mendampinginya. Diantara deretan kandidat, terdapat nama Andre Rentanubun (Bupati Malra), Edwin A Huwae (Ketua DPRD Maluku/Ketua DPD PDIP Maluku) dan Hendrik Lewerissa (Ketua DPD Partai Gerindra Maluku).

Para kandidat yang berebut mendampingi Assagaff, juga bukan sekedar datang tanpa modal. Ada yang datang dengan modal kemampuan manajerial sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten selama dua periode serta ada juga yang datang dalam kapasitas sebagai pimpinan parpol di tingkat provinsi yang memiliki jumlah kursi yang siginfikan di DPRD Maluku.

Secara kalkulasi politik, posisi Edwin berada di posisi menguntungkan karena saat ini menjadi Ketua DPRD Maluku sekaligus Ketua DPD PDIP Maluku. Berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2014, PDIP memiliki 7 kursi di DPRD Maluku. Modal mayoritas kursi di DPRD ini, jika nantinya Edwin menjadi pasangan Assagaff yang sudah pasti direkomendasikan Golkar yang memiliki 6 kursi, maka keduanya sudah melangkah sebagai peserta pilkada.

Sesuai aturan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 9 kursi di DPRD Maluku.

Berdasarkan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2014, PDIP memiliki 7 kursi di DPRD Maluku, disusul Golkar, Demokrat dan PKS masing-masing 6 kursi. Gerindra walaupun perolehan suaranya berada dibawah NasDem namun berhasil meraih 5 kursi sedangkan NasDem 4 kursi. Begitu juga dengan Hanura, walaupun suaranya diba¬wah PKB namun berhasil meraih 4 kursi sementara PKB hanya 3 kursi. PKP Indonesia pada periode ini berhasil menempat¬kan 2 wakilnya di DPRD Ma¬luku. Sementara PAN dan PPP masing-masing 1 kursi.

Assagaff tentunya akan berhitung soal dukungan par¬pol yang dimiliki Edwin maupun Lewerissa. Edwin kendati belum pernah maju sebagai calkada, namun kendaraan PDIP yang dimilikinya dikenal bekerja sangat militan pada pilkada 2013 lalu. Bahkan pasangan calkada yang diusung PDIP saat ini tanpa berkoalisi dengan parpol lain menang di enam kabupaten dan kota walaupun akhirnya secara akumulasi suara hanya berada di posisi ketiga pu¬taran pertama. (S-46)sumber : Koran Siwalima  16/3/2017. (16/3/2017/Chris)