Desa Merdeka- Ambon : Jabatan Raja Negeri Sameth Kec.P.Haruku Kab.Maluku Tengah terancam nyaris dicopot alias seperti telur diujung tanduk bila proses hukum pidana mengusut tuntas dugaan penipuan dan pemalsuan surat demi perebutan kekuasaan dilanjutkan sampai dinaikan kemeja Hijau pengadilan.

Hal tersebut akibat pemalsuan surat yang dilakukan oleh Benjamin Rieupassa(BR) selaku raja negeri Sameth untuk mempertahankan kekuasaannya dinegeri Sameth sebagai Raja Negeri adat.

Kepada kontributor desa merdeka disampaikan oleh
kuasa hukum Johanes L.Hahury SH, MH hari ini Sabtu 7/4/2018 bahwa sebagai kuasa hukum yang mendampingi pelapor Novi .B.Rieupassa mempolisikan terlapor BR karena demi pertahankan jabatan dan kekuasaan dibuat surat yang bertentangan dengan hukum.
Seĺanjutnya disampaikan bahwa
kekuasaan politik dalam pengelolaan pemerintahan dapat dianggap normal, manakala tidak menyalahi Hukum. Bukan saja dalam artian norma atau kaidah per-Undang-Undangan, melainkan juga kaidah sosial, yang di dalamnya ada hukum kebiasaan dan adat.
Hal ini seringkali luput dari perhatian dalam praktek politik di Indonesia, lebih khusus di Maluku dalam kasus yang terjadi di Negeri Sameth Kec. Pulau Haruku, Maluku Tengah.

Menurut kuasa hukum hal itu berawal dari keberatan Matarumah Parenta dinegeri Sameth terhadap keinginan Raja BR ingin pertahankan jabatan dan kekuasaan selaku Raja Negeri Sameth, Kec. Pulau Haruku, Maluku Tengah, dengan berdasar pada SK BADAN SANIRI Negeri Sameth No. : 01/KPTS/SNS/2015 dan SK.Bupati MalTeng No.: 141-393 Tahun 2015, yang pada pokoknya mensahkan BR selaku Raja Sameth periode ke-2, padahal secara adatis, BR bukan trah lurus Matarumah Parenta, demikian yang disampaikan kuasa hukum yang mendampingi Pelapor kepada Polisi di Polda Maluku pada Selasa (03/04). Karena itu kedua surat keputusan tsb digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan memenangkan Penggugat (yang dalam kasus pidana kini sebagai Pelapor) mulai tingkat pertama, Banding hingga Kasasi, dan karenanya membatalkan kedua SK tsb. Meskipun dalam sidang Banding, BR dengan kawan-kawan diduga kuat menggunakan bukti otentik palsu berupa peraturan negeri (PERNEG ) Sameth No.: 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah atau Keturunan Parenta( keturunan Raja) Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Sameth. Karena penambahan/perubahan PerNeg tersebut diduga dilakukan oleh Pelaku secara melawan hukum pidana sebagai Perbuatan memalsukan Surat/akte otentik maka, dugaan perbuatan pidana tersebut sudah dilaporkan ke Polda Maluku, yang bukti tanda terima pengaduan pidana tersebut dengan No : TBL/163/V/2018/Maluku/SPKT yang tertuang dalam laporan polisi tertanggal 3/4/2018 .

Dalam pengaduan tersebut, para Pengadu yakni Novi B.RIEWPASSA dengan kawan -kawan menyatakan sikap untuk tidak akan mencabut pengaduan tsb, disebabkan pelantikan BR menjadi raja Negeri Sameth dengan dasar surat keputusan Saniri Negeri Sameth No: 01/KPTS/Sns/2015 tanggal 26/2/2015 dan surat lainnya dianggap telah gugur secara hukum oleh pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) ujarnya.

Mereka harap polisi dan Jaksa lakukan penuntutan hingga ke Pengadilan. Dengan putusan pengadilan nanti, akan lahir preseden baik dan pesan kepada khalayak dan khususnya Pemerintahan Adat di Maluku, agar tidak akan berspekulasi dengan cara-cara melanggar hukum dalam mengatur dan mengelola pemerintahan.Ujarnya.