Desa Merdeka  –  Fredy Ulemlem  : Informasi,komunikasi dan teknologi (ICT)  di desa-desa kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) didaerah perbatasan terluar provinsi Maluku dengan dua  negara tetangga  sangat penting  bagi masyarakat ,bangsa dan negara demi menjaga integritas kebangsaan demi  keutuhan  keamanan dan pertahanan negara berdaulat NKRI.

Perhatian pemerintah harus terfokus pada pembangunan salah satunya   sistem  ICT  didaerah perbatasan.

Dengan ICT  maka tentunya   dapat menjadi jembatan bagi masyarakat bangsa dan Negara untuk mengakses informasi lokal, nasional maupun global  yang  bisa diketahui  sehingga  diuji, difilter  oleh falsafah bangsa Pancasila .

Tetapi juga gelombang informasi yang marak merajai media sosial baik dari dalam negeri maupun luar negeri mengenai perkembangan  pembangunan   dan keamanan Negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta (HANKAMRATA)selama ini  tidak diketahui masyarakat MBD secara menyeluruh.

Apalagi dunia dilanda teknologi digital di era globalisasi  dunia , serta aktifitas dua Negara tetangga yang sewaktu waktu bisa mengancam   kedaulatan NKRI.

TIdak menjadi rahasia lagi  ribuan tentara marinir Amerika Serikat sudah berada di wilayah teritorial  Australia dengan berbagai armada lautnya.

Sebut saja Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan dua Negara tetangga yakni Australia dan Timur Leste, perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Ir. Joko Widodo untuk membangun daerah perbatasan  dengan infrastruktur ICT yang memadai, karena kelihatannya dua Negara tetangga tersebut sangat menguasai sistem Teknologi dan Informasi moderen yang bisa saja menguasai  sistem Pertahanan keamanan  Indonesia  diperbatasan melalui komunikasi , informasi dan teknologi moderen sementara dari dalam negeri sendiri desa-desa perbatasan sangat minim sekali dengan infra struktur  ICT  yang belum menjangkau masyarakat pedesaan kab.MBD , kab MTB , Kab.Aru  mengingat Kabupaten – kabupaten tersebut tergolong  kepulauan yang luas dibatasi  dengan lautan.

Secara khusus “Tuntutan untuk membangun sistem ICT moderen “di kab. MBD tidak bisa ditunda dengan  adanya  potensi gas terbesar nomor 2 di dunia yang kini menjadi incaran semua Negara didunia yakni  gas abadi Blok masela.

Hampir semua pulau yang ada di kabupaten Maluku Barat Daya  ini belum ada infrastruktur  komonikasi , informasi dan teknologi walaupun ada upaya kementrian INFOKOM  membangun BTS bersama mitra kerja Telkomsel yang hanya berpusat di kota kabupaten dan beberapa kecamatan sehingga sulit sekali bagi masyarakat pedesaan  yang  ada di daerah perbatasan  mengakses informasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil pemantauan  sejak mulai kabupaten ini di mekarkan menjadi daerah otonom yang baru sampai dengan saat ini, pemda setempat terkesan lebih prioritaskan daerah daerah pusat pemerintahan yaitu ibu kota kabupaten, dan ibu kota kecamatan sementara desa desa lain bahkan beberapa pulau yang lain di hiraukan sama sekali serta  tidak terlalu menjadi prioritas pembangunan pemda setempat.

Adapun juga salah satu selat yang berada di Maluku Barat Daya, yaitu selat Ombai tempat dimana berlindungnya kapal kapal selam pada zaman perang dunia kedua, selat ini sangat sulit di jangkau oleh radar secanggi apapun harus menjadi perhatian serius  bagi pa Presiden Jokowi  apalagi ada pangkalan militer asing yang sudah mulai di bangun oleh Negara asing di sekitar perbatasan Indonesia dan Australia dan Timur Leste atau kabupten Maluku Barat Daya  dan Timur leste serta Australia, ini tentunya berkaitan dengan blok Masela dengan demikin infrastruktur sangat penting untuk di bangun di semua pulau yang ada di Maluku Barat Daya.

Kita tidak bisa berharap Pemerintah Daerah  MBD yang hanya menjalankan pemerintahan dengan setengah hati.

Pemerintahan yang hanya memanfaatkan keadaan untuk membesarkan diri dalam dunia politik, menjadikan rakyat komoditi politik. Roda pemerintahan di jadikan panggung sandiwara dan rakyat hanya menjadi pasrah alias korban keadaan.

Bisa di lihat ketika Maluku Hari ini mulai di sibukan dengan musim politik  Pilkada Gubernur , dimana banyak kemunafikan yang di tunjukan oleh para  balon Gubernur termasuk bupati MBD  pencari rekomendasi partai politik sebagai tiket untuk masuk arena pertarungan pilkada Gubernur Maluku.

Waktu yang ada tidak di gunakan untuk melayani rakyat tetapi malah meninggalkan kabupaten  berbulan- bulan di luar daerah kabupaten untuk melakukan lobi lobi politik  demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab utama seorang kepala daerah sementara MBD termasuk kabupaten tertinggal sesuai Pepres 131 tahun 2015,dan daerah termiskin sementara Bupati MBD ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku.

Fenomena menarik Kepentingan pribadi merebut kekuasaan dari bekerja kepada rakyat serta  mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar. Ilmu tipu- tapa mulai menjadi strategi mereka untuk membohongi rakyat demi mendapatkan kekuasan. Saya menghimbau  kepada semua elemen masyarakat  bahwa demi merah putih, demi kedaulatan dan politik bebas aktif , maka mari kita jaga wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mengawal kebijakan politik Pemerintah Daerah  yang diduga selama ini  tidak pro rakyat .

Saya atas nama aktivis anti korupsi dan aktivis GMNI  menyerukan kepada Pemerintah Pusat  bahwa NKRI khususnya didaerah perbatasan harus di prioritaskan pembangunannya terlebih khusus infrastruktur Informasi,Komunikasi dan Teknologi( ICT).

Penulis : Fredy Ulemlem aktivis anti korupsi,aktivis  GMNI, kemanusiaan dan hukum