Desa Merdeka – Minahasa Utara, Desa Tontalete Rokrok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), PROVINSI Sulawesi utara, secara geograis, desa yang saat ini dipimpin oleh SHP atau HP alias serfie, selaku hukum tua (kepala desa-red); terletak dibagian paling Timur Minut dan berbatasan langsung dengan Kelurahan Tendeki Kota Bitung.

Informasi yang dirangkum Jurnalis dari sumber yang bisa dipercaya,  ditenggarai bahwa Hukum Tua SHP atau HP alias Serfie, dilaporkan menerima Tunjangan Aparat Desa (TAD) ganda sejak tahun 2016 hingga sekarang ini, yaitu gaji sebagai Hukum Tua sebesar Rp2,2 juta per bulan, dan menerima gaji sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum sebesar Rp850 ribu per bulan.

Sesuai daftar nama-nama penerima manfaat TAD di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Minut, data akurat membuktikan bahwa pada nomor urut satu posisi jabatan Hukum Tua terdapat nama SHP, kemudian pada nomor 7 posisi jabatan Kaur Umum terdapat nama HP, yang notabene itu adalah orang yang sama, yakni nama Hukum Tua Serfie.

Berkenaan dengan hal ini dan sesuai bukti formil yang ada,  jelas sudah menyalahi aturan dan sudah merugikan negara, sebab Hukum Tua telah dengan sengaja dan sadar menerima gaji ganda, “ ini jelas merugikan negara, karena SHP dan HP itu adalah orang yang sama, ” beber sumber resmi kepada Jurnalis Desa Merdeka.

Rinto Rachman selaku Koordinator  LSM Lembaga Anti Korupsi – Pemerhati Pembangunan Nasional (LAK – P2N) di Sulawesi Utara (Sulut), menegaskan bahwa hal ini  sudah masuk unsur pidana, “besar kecilnya anggaran, namanya disalah gunakan, tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan pemanfaatan; jelas sudah memenuhi unsur pidana dan merugikan negara, apa lagi ini ada bukti formilnya. Kalau data sudah lengkap, nanti di bawa ke Kajati Sulut, ” tegasnya.

Terpisah, Hukum Tua Desa Tontalete Rok-rok Serfie, saat dikonfirmasi, membenarkan laporan tersebut. Serfie beralasan, pihaknya belum mengisi kekosongan jabatan Kaur Umum, karena menunggu Peraturan Bupati (Perbup) Minut tentang Organisasi Perangkat Desa, “ memang untuk sementara saya belum isi petugas, sebab kalau perbup sudah disahkan, maka jabatan Kaur. Umum dihapus, ” elaknya.

Memang sebelum menjabat sebagai Hukum Tua, beliau merupakan Kaur Umum dan Bendahara Desa di Desa Tontalete Rok-rok, yakni sejak Desa ini didirikan, namun hingga ia menjabat sebagai Hukum Tua, posisi tersebut tidak diganti orang lain. Sementara itu Camat Kema dan Kepala Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, belum bisa di konfirmasi berkenaan dengan kasus korupsi dana TAD ini.

Semetara itu Mantan Sekdes Tontalete Rokrok, Frangky Longdong,SE, lewat medsos ketika ditanya Jurnalis Desa Merdeka Sulut; menolak memberikan klarifikasi tentang kasus korupsi TAD ini, “ Saya sudah tidak menjabat Sekdes setelah bekerja beberapa bulan dengan beliau, mengenai hal ini sudah diluar jangkauan saya. Kebetulan saya sudah sibuk berkonsentrasi dengan usaha kelapa kualitas eksport yang saya geluti, “ tandas pengusaha muda yang biasa disapa Along ini yang juga masih menjabat Wakil Ketua.1 Dewan Pimpinan Wilayah Forum Sekretaris Desa Indonesia (DPW FORSEKDESI) Sulut (FHM/MDC