Desa Merdeka – Tambun Selatan : Peraturan Bupati terkait pembagian honor untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp1.7 juta per orang dikecam oleh Kepala Desa Tambun, Jaut Sarjawinata.

Menurutnya, honor yang diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD) dikhawatirkan akan menimbulkan adanya kecemburuan sosial. Di mana, anggota BPD sendiri tidak banyak bekerja, tidak seperti staf desa yang setiap harinya harus datang ke desa memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Takutnya seperti itu, soalnya BPD sendiri datang ke desa hanya kalau ambil gaji saja, tidak adil itu,” ujarnya.

Lanjut dikatakan pria bertubuh gempal ini, Bupati seharusnya bijaksana dalam menentukan besaran gaji BPD apabila dibebankan ke ADD. Pasalnya, dengan honor sebesar itu, hampir menyamai honor staf desa. Namun dirinya tidak mempermasalahkan kalau seandainya honor tersebut murni menggunakan APBD.

“Kalau pakai APBD, ya saya nggak akan masalah, tapi kalau pakai ADD ya saya keberatan, teman-teman kepala desa lainnya juga pasti sama seperti saya,” ujarnya.

Dengan keluarnya SK Perbup yang menurutnya cukup nyeleneh tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi ini menuding bupati memiliki kepentingan politis. Pasalnya, dalam perencanaan Perbup tersebut, tidak ada satupun kepala desa yang diajak berunding.

“Kita ada Apdesi, paling tidak dia diskusi dulu sama Apdesi sebagai perwakilan desa. Kalau main bikin SK seperti ini pasti ada unsur lain ini,” ucapnya curiga.

Mengingat SK tersebut sudah turun, Jaut mengaku akan mencoba melakukan cara persuasif agar bupati mau mengkaji ulang SK tersebut. Terlebih menurutnya, bupati saat ini sedang mencari masa untuk pencalonannya pada Tahun 2017 mendatang.

“Kita akan coba dengan bicara baik-baik, kalau memang nggak bisa direvisi lagi, ya jangan harap kita kepala desa mendukung dia,” tukasnya.

ADD Desa Tambun sendiri yang didapat dari pemerintah daerah besarannya mencapai Rp1 milyar untuk satu tahun. Dengan honor BPD yang dimasukkan ke ADD, dana yang didapat otomatis akan terpotong sekitar Rp250 juta. |pojoksatu.id|