Desa Merdeka – Ambon.
Sebagai warga negara kita di jamin hak dan kewajiban oleh konstitusi negara untuk memilih siapapun yang akan menjadi pemimpin di Maluku sesuai cita -cita negara yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial termasuk provinsi Maluku dimana pemimpin harus memenuhi tuntutan keadilan bagi kebutuhan semua orang di Maluku.

Tentunya saya dan saudara bahkan kita semua yang mempuyai hak pilih agar kiranya sudah bisa menilai para calon gubernur dan calon wakil gubernur nantinya di Maluku kedepan. Penilaian yang kita pakai adalah tentunya diharapkan tidak subjektif , tetapi harus objektif .
Misalnya karena calonnya berasal satu daerah kabupaten atau memiliki hubungan keluarga dan sebagainya atau karena ada faktor x(ex) dengan calon tersebut lalu kita memilih calon itu, pada hal mungkin saja calon tersebut memiliki track record dan catatan buruk dalam pemerintahan tetapi juga terbukti gagal.
Semisal juga calon tersebut status terperiksa, atau memiliki catatan oleh lembaga negara mengenai kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan dan keterlibatan kasus korupsi nyata-nyata tapi tidak bisa diperiksa.

Tidak menjadi rahasia lagi sesuai data statistik, tingkat kemiskinan tertinggi di Maluku , 8 (delapan ) kabupaten di Maluku masuk kategori tertinggal (Pepres 131 tahun 2015), ujian kompetensi guru (UKG) Maluku urutan 33 setelah papua Barat, data AUDIT BPK, Maluku penyumbang kebocoron anggaran sebesar 821 milyard yang dirilis CBA yang tidak bisa terbantahkan.

Sementara bakal Calon Gubernur yang berupaya mendapat rekomendasi maju di pesta Pilkada 2018 adalah mereka berasal dari Patahana dan bupati yang manajerialnya mengakibatkan rakyat Maluku berada di ranking nasional seperti itu.

Dipertanyakan masih normalkah rakyat Maluku punya mata telinga dan pikiran ataukah sudah tidak waras memilih mereka kalau mereka maju sebagai calon gubernur Maluku ?

Bagi Partai politik sebagai pemberi rekomendasi masih punya hati nuranikah memberi rekomendasi kepada mereka yang punya track record seperti gambaran diatas ? Dan bila tidak punya hati nurani maka Maluku 5 tahun kedepan akan lebih terpuruk lagi.
Dari sisi Hak demokrasi di era kompetisi global
Masyarakat harus cerdas secara ratsional menggunakan hak pilihnya agar Maluku sudah saatnya disetarakan bahkan lebih baik dari daerah lain dalam menegakan demokrasi khsusnya dalam memilih pemimpin.

Kita harus keluar dari karakter budak dan jangan membiarkan pemimpin gagal dan rezim yang korup memimpin Maluku, karena pemimpin yang gagal dan rezim yang korup memimpin Maluku maka akan mengakibatkan Maluku tetap miskin di atas kekayaannya sendiri, dan diduga yang kaya adalah pemimpin yang gagal karena mementingkan diri dan kroni -kroninya adalah rezim yang ingin kaya dan ingin mempertahankan kekuasaan melalui kekayaannya

Melihat perkembangan para Balon gubernur dan balon wakil gubernur sangat tinggi tensi politiknya untuk bagaimana merebut hati pimpinan partai dalam memperoleh rekomendasi partai sebagai tiket masuk dalam arena pertarungan Maluku I, terlihat sudah dengan jelas ternyata yang mendominasi pertarungan Maluku satu adalah para bupati yang baru saja kembali memimpin keduakalinya daerah mereka, termasuk patahana , maka saya sangat ragu apakah mereka memiliki niat yang tulus untuk maju sebagai balon gubernur atau tidak ,karena janji mereka belum terpenuhi, mereka justru mau berfikir lagi untuk menjadi gubernur Maluku.

Rakyat jangan mudah percaya dengan mereka,sebab masih banyak persoalan di provinsi dan kabupaten – kabupaten yang belum terselesaikan, semisal rakyat kelaparan,miskin atas kekayaan mereka sendiri, minim berbagai infrastruktur sebagai penunjang eksistensi ekonomi masyarakat dikalangan paling bawah, kasus-kasus tambang , perampasan hak- hak ulayat rakyat, perpindahan kota Ambon ke Masohi kemudian beralih tempat lain sebagai sebuah penghianatan kepada masyarakat seram kabupaten Maluku Tengah.

Kabupaten MBD misalnya bupatinya baru terpilih yang kedua kalinya, bukannya menyelsaikan sejumlah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat malah justru bertarung untuk Maluku satu lalu rakyat MBD mau dibawah kemana …nasib mereka, sehingga rakyat berteriak belum dapat gaji, kapal tidak ada, sinyal telkomsel tidak ada, dan lain- lain. Menurut saya Bupati MBD harus selesaikan kepemimpinannya di periode yang kedua ini baru berpikir kepentingan yang lain.
Masyarakat Romang dengan sejumlah persoalan yang sampai saat tak kunjung selesai tidak tau mereka mau mengadu kepada siapa,mereka terlihat bagaikan anak ayam kehilangan induknya, paling tidak ada tanggujawab pemerintah daerah terhadap masyarakat romang, ada juga kasus tanah 350 hektar milik masyarakat Toinaman yang sudah dari beberapa tahun yang lalu tidak jelas penyelesaiannya sampai hari ini hingga mereka menggugat bupati mereka sendiri mulai dari TUN Ambon sampai ke PN Samlaki, begitu juga dengan banyak masalah lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ,mungkin ketika saya ungkapkan disini itu tidak dapat ditampung oleh wartawan karena sangat banyak masalah di MBD.
MBD kalau menurut saya, bagaikan Sodom dan Gomora dibawah pimpinan firaun dimana pada saat itu terjadi pemerkosaan,keserakahan, pembunuhan karakter dimana hanya untuk mengamankan kepentingan kekuasaan, intimidasi PNS, diskriminasi PNS,tebang pilih pembangunan karena rakyat setempat tidak memilih pada saat pilkada kala itu dan lain- lain.
MBD butuh pemulihan yang utuh dan MBD juga butuh orang –orang yang betul – betul takut Tuhan ,orang –orang takut terhadap sumpah jabatan diatas kitab suci ketika mereka mengucap janji serta sumpah demi Tuhan akan memimipin daerah dengan setulus- tulusnya dan memperhatikan rakyat sebaik baiknya.

Saya berkesimpulan daerah Maluku ini tidak bisa maju- maju karena di pimpin oleh pimpinan yang gagal karena mereka yang jadi pemimpin adalah orang yang tidak takut Tuhan tetapi mengamalkan sumpah jabatan diatas kita suci yang sudah di lakukan hanya sebagai simbol.

Penulis : fredy Ulemlem..aktivis GMNI,aktivis anti korupsi, kandidat magister hukum pada fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon.