KUPANG (dm): Dana gizi buruk yang dialokasikan tahun 2014 di APBD I Provinsi NTT senilai Rp 2,2 miliar hingga saat ini masih “parkir” di Biro Keuangan Setda NTT. Dana tersebut tidak dimanfaatkan kendati 11 orang anak NTT sudah meninggal karena gizi buruk.

Wagub NTT, Drs. Beni Litelnoni, seusai membuka kegiatan rapat koordinasi (rakor) tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) tingkat Provinsi NTT di Aula El Tari, Selasa (30/6/2015) membenarkan masih mengendapnya dana tersebut di biro keuangan Setda NTT.

Menurut Litelnoni, pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan NTT dan Biro Keuangan Setda NTT untuk memroses dana itu untuk penanganan gizi buruk di NTT saat ini. Untuk pencairan dana tersebut tetap mengikuti mekanisme sesuai regulasi dana bantuan sosial (Bansos). bayi-gizi-buruk-di-ttu-1

“Penderita gizi buruk mengajukan proposal dan rekening melalui tim kesehatan yang ada di desa atau pun kecamatan untuk selanjutnya dikirim ke propinsi. Berdasarkan itu pihak propinsi akan mencairkan langsung ke rekening para korban gizi buruk itu,” tegas Litelnoni.

Litelnoni beberapa kali menegaskan kalau sudah ada koordinasi antara Biro Keuangan dan Dinkes NTT untuk pencairan dana tersebut. Mekanismenya, harus orang yang mengalami gizi buruk yang mengusulkan.

“Harus ditandatangani penderita gizi buruk karena dibutuhkan data otentik, nanti tim kesehatan terutama petugas Posyandu yang akan mendampingi membuat proposal itu. Setelah ditandatangani penderita gizi buruk, disampaikan ke kabupaten lalu ke propinsi,” jelasnya.

Tentang tidak berfungsinya Panti Rawat Gizi di Kabupaten TTU yang mengakibatkan 11 balita meninggal dunia akibat gizi buruk, Wagub Beni menegaskan, kondisi itu terjadi karena belum proaktifnya pihak kabupaten. Untuk itu, dirinya berharap Dinkes kabupaten untuk proaktif dengan melakukan pendataan di lapangan dan mengajukan ke provinsi agar dana bansos yang ada bisa dimanfaatkan dalam menangani persoalan gizi buruk.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 balita di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meninggal karena menderita gizi buruk disertai penyakit ikutannya dalam kurun waktu Januari-Mei 2015. Dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 330.214 balita, terdapat 8 kasus marasmus, 1 kasus marasmus kwashiorkor.

Sementara dana yang dialokasikan Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp 2,2 miliar pada tahun 2014, samasekali tidak digunakan untuk mengatasi persoalan gizi buruk di NTT, karena perubahan regulasi. Aturannya keluarga korban gizi buruk harus mengajukan proposal disertai nomor rekening ke provinsi untuk proses pencairan dana.

sumber: tribunnews.com