Desa Merdeka – Ambon . Tim pembela petuanan adat rakyat Romang (TP Parrang) lagi-lagi menuduh Gubernur Maluku bermain di pulau romang untuk membuka tambang emas kembali serta bekerja sama dengan PT Gemala Borneo Utama (GBU)dengan mencabut SK Gubernur. Pasalnya Sk Gubernur Maluku No.70 Tahun 2017, tanggal 16 Pebruari 2017 tentang penghentian sementara operasi pertambangan emas PT.GBU di pulau romang. Dan diduga Gubernur Maluku memanipulasi surat tua-tua adat romang yang mendukung pembatalan surat kesepakatan damai. Tuduhan kepada Gubernur Maluku itu disampaikan dalam bentuk press realease kepada contributor desa merdeka yang disampaikan berikut ini.
Pencabutan SK.Gubernur Maluku No. 70 Tahun 2017, tanggal 16 Pebruari 2017 tentang, penghentian sementara operasi pertambangan emas PT. Gemala Borneo Utama (GBU) di pulau romang , Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang dinyatakan Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, di berbagai media, termasuk media social mengundang berbagai spekulasi dalam masyarakat.
Secara hukum administrasi negara atau hukum tatanegara dalam arti sempit, mestinya pembatalan SK Gubernur tersebut dilakukan dengan penerbitan SK Gubernur baru yang pada pokoknya mencabut SK Gubernur No. 70/2017. Namun, setelah dikonfirmasi langsung ke Gubernur Maluku, ternyata SK pencabutan dimaksud belum diterbitkan.
Pertanyaannya, mengapa Gubernur Maluku secepat itu langsung umumkan pencabutan SK.Gub.No.70/2017 ke publik, tanpa penerbitan SK pencabutan lebih dulu ? kami duga , pengumuman Gubernur mencabut SK. 70/2017, sebagai “test mike”, berkaitan dengan “penyiapan keperluan” pilgub 2019 yg mulai hangat, sekaligus kedua, untuk melihat reaksi masyarakat Roma kontra tambang. Apakah reaksi penolakan kuat atau lemah.
Bila resistensi masyarakat pulau romang lemah, lalu mencair dan melebur (kompromi) dalam bujuk rayu finansial ekonomi PT.GBU, maka penambangan PT.GBU akan berlanjut. Namun, bila resistensi masyarakat lebih kuat dari yang sebelumnya, maka baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk kepolisian dan TNI, akan lakukan evaluasi dan kalkukasi ulang dengan menutup Roma dari kegiatan penambangan baik oleh PT.GBU maupun pihal lain manapun.
Setidaknya, gubernur dan pemerintah di tiap level akan mencabut izin PT.GBU berkaitan dengan usaha pertambangan di pulau romang.

Bagaimana caranya untuk capai tujuan akhir tersebut ?
Semua individu dewasa masyarakat romang, harus berpikir bahwa ketika dia korbankan apa saja di dalam perjuangan selamatkan Romang, maka pengorbanan itu diperuntukan selamatkan dirinya, keluarga dan keturunannya. Artinya masing-masing orang selamatkan dirinya. Hanya saja dilakukan dalam satu kesatuan terorganisir dan terintegrasi dalam satu sistem yang dipimpin dan terpimpin, secara terencana terukur.
Kultur, adat istiadat sangat mendukung konsep ini. asal saja ada Standart Operasional Prosedure (SOP) yg bukan saja disepakati, melainkan dipahami, dan ditaati (dilaksanakan) bersama. Di samping secara eksternal merawat jaringan kelembagaan yg sudah berjalan, dengan pengembangan jaringan kekuatan di level nasional dan internasional, sebagaimana pernah dipaparkan tahun 2016, saat masyarakat romang di Ambon hubungi kami pertama kalinya.
Tanpa ini, semua usaha akan berakhir sia-sia. Dan yang ada hanya genocide, dan kebinasaan di pulau romang yang berakhir tragis.
Surat tua-tua adat pulau Romang kepada Gubernur Maluku, mendukung “pembatalan surat kesepakatan damai “ antara Librek Johanz dan Thomas Johanz dengan wilhelmus Johansz.
Surat perdamaian tertanggal 14/2/2017 tersebut diduga sangat kuat telah dimanipulasi oleh Gubernur Maluku dan PT. GBU untuk lanjutkan penambangan dipulau Romang,ditengah resistensi mayoritas masyarakat adat Romang terhadap kebijakan pemerintah yang kapitalistik dan mengancam keberlanjutan hidup manusia dan lingkungannya dipulau Romang.
Kami harapkan Gubernur Maluku dapat mempelajari surat terbuka dari Kontras dan save romang untuk Gubernur Said Assagaf untuk menutup tambang emas di romang disebabkan fakta-fakta hukum dipersidangan pengadilan Saumlaki bahwa PT GBU telah melakukan penyerobotan dan penguasaan petuanan secara melawan hak dan melawan hukum atas tanah dalam penguasaan mata rumah Orleta yang dikepalai Wilhelmus Johansz dan lainnya.
Ambon 31/7/2017.Koordinator : Tim pembela petuanan adat rakyat romang,(TP Parrang) J.L Hahury SH,MH (Buce).Ponsel:081331199389 :