Desa Merdeka – Ambon : Pendampingan Pastoral Gereja Protestan Maluku (GPM) kepada calon Walikota Ambon terbaik yang dianggap masih bersih dari berbagai tuduhan korupsi perlu diprioritaskan  agar dapat menjadi pemimpin yang bersih dan bermartabat bagi kota Ambon. Dan bila pemimpin kota yang bersih dan bermartabat maka rakyat juga akan menghormati pemimpinnya. Pendampingan ini sangat perlu dilakukan mengingat berbagai kepentingan Politik  dari berbagai kelompok yang kalau tidak dipahami masyarakat akan menjadi kendala utama dan perintah dalam membangun kota Ambon manise. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu mantan Ketua Badan Pertimbangan GPM melalui ponselnya ketika sorotan media yang dipakai untuk menyoroti peranan GPM dipilkada Kota Ambon.

Menurut mantan Ketua Badan Pertimbangan GPM yang telah lama mendalami berbagai Visi GPM, mengatakan  bahwa Pimpinan GPM  sebagai pimpinan spiritual  diminta mendampingi kader-kader Bangsa yang bersih dalam kerangka perobahan Birokrasi Pemerintahan. GPM harus memiliki keberpihakan kepada yang benar.Yang salah tetap salah, yang benar tetap yang benar. Diluar  dari itu adalah kejahatan, mengingat akhir –akhirnya kasus –kasus Hukum belum tuntas dilakukan.

Selanjutnya dikatakan GPM tidak boleh berpihak kepada kejahatan,ketidak benaran karena akan menjerumuskan banyak orang,dimana pembiakan kejahatan itu akan beranak kejahatan. Disini butuh penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus Korupsi yang masih marak  menjadi viral diberbagai media sampai hari  belum disentuh hukum membuat rakyat menjadi bingung dalam mengambil keputusan dalam pemelihan pilkada 15 Pebruari 2017. Dugaan itu harus dibuktikan secara hukum jangan menjadi bola liar dimasyarakat.

Selanjutnya dikatakan oleh mantan Ketua Badan Pertimbangan GPM itu, bahwa GPM  sudah lama memiliki strategy pelayanan dan pola Pembangunan bagi Umat di Maluku  sejak 1935-1960, dan diobah menjadi  PIP-RIPP, yang selalu mendapat kajian dalam berbagai sidang -sidang Sinode.

Menurutnya GPM Terakhir memiliki pola Induk Pelayanan dan Rencana Induk Pelayanan dan Pembangunan  yaitu PIP-RIPP  GPM 2015-2025 SUDAH ADA RUMUSAN KHUSUS PERAN GPM dalam menyikapi politik Pilkada  yang acuannya tertuang dalam PIP-RIPP 2015-2025 yaitu pada butir 2.2.9 sebagai pembelajaran bagi umat :

2.2.9. Peningkatan Peran Politik GPM

Sebagai gereja dengan jumlah anggota terbanyak diantara denominasi Kristen lainnya di Maluku, posisi politik GPM dalam tatanan social kemasyarakatan di Maluku patutlah diperhitungkan. Berkembangnya berbagai pusat pertumbuhan dan daerah-daerah otonom baru pada level kecamatan maupun kabupaten pada gilirannya meningkatkan dinamika politik pada berbagai lokalitas wilayah pelayanan GPM. Kondisi ini menjadi dasar bagi GPM untuk menyelenggarakan peran profetisnya melalui tiga level partisipasi;

Pertama, melalui pengembangan hubungan kemitraan yang kritis terhadap para penyelenggara pemerintahan maupun pelaku politik lainnya. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai penyakit social yang akut pada bangsa ini menjadi dasar bagi GPM untuk terus menerus menyatakan sikap kenabiannya dalam mendorong pengelolaan pemerintahan yang menjunjung keadilan, kebenaran, serta sepenuhnya mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keutuhan ciptaan.

Kedua, GPM terpanggil untuk melakukan pastoral politik dengan cara mempersiapkan dan mendampingi kader-kader terbaiknya yang melayani dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bagian dari “civil society,” GPM perlu secara kritis memberikan masukan kepada perumusan RUU atau RANPERDA melalui kader-kadernya yang berada di lingkungan eksekutif maupun legislative. Terkait dengan ini, keluarnya produk baru undang-undang desa memberikan peluang bagi mengalirnya uang dalam jumlah besar ke setiap desa. Hal ini menjadi tantangan baru bagi GPM untuk melakukan pendampingan etis-moral dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan bagi penyelenggara pemerintahan desa.

Ketiga, GPM secara aktif turut mengembangkan pendidikan politik rakyat, terutama menyangkut hak dan tanggungjawab politik masyarakat untuk mengupayakan terciptanya keseimbangan dan tertib social, serta terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua jenjang.

Menurut Mantan Ketua Badan Pertimbangan GPM, Dari acuan PIP-RIPP,maka GPM semestinya mempunyai peran aktif punya “Suara Ke Nabian” untuk memberikan pencerahan kepada umatnya terhadap visi dan Misi GPM ,agar umat sebagai  warga masyarakat  dengan hak pilih tidak boleh ikut-ikutan memilih calon karena kedekatan, tetapi keikut sertaan memilih berdasarkan visi dan misi GPM untuk memberantas ketidak adilan, korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia di Maluku.

Pada sisi lain GPM semestinya meminta penegak hukum untuk melakukan penegakan supremasi hukum seadil-adilnya bagi semua yang melakukan tindakan melanggar hukum dengan bersyarat yaitu jangan hanya tajam kebawah tetapi tumpul keatas.

Sebagai mantan Ketua badan Pertimbangan GPM meminta dari berbagai organisasi  Gereja yang bernaung dipayung GPM di Maluku agar memiliki keberpihakan kepada visi missi GPM dalam pilkada di kota Ambon maupun diberbagai kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada dengan menyampaikan suara Kenabian melalui pilihan di Pilkada Walikota ataupun Bupati. (31/1/2017/*Chris)