Desa Merdeka – Jombang : Belasan aktivis GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jombang berdemontrasi di depan kantor Pemkab setempat, Kamis (10/3/2016). Mereka mengkritisi kucuran dana hibah dari Pemkab untuk sejumlah lembaga vertikal seperti Kejaksaan.

Selain itu, mereka juga mengkritisi kebijakan tentang penggunaan Mobil Siaga Desa (MSD) yang dibagikan kepada 306 desa dari APBD Jombang sebesar Rp11 Miliar.

Dalam aksinya, belasan mahasiswa ini memulainya dari taman Kebonrojo, dan dilanjutkan dengan longmarch menuju kantor Pemkab Jombang. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan yel-yel serta membentangkan spanduk tuntutan. Bendera organisasi GMNI juga dikibarkan.

Koordinator aksi, Sadan mengatakan, kebijakan Bupati Nyono Suharli sudah banyak diterapkan, termasuk soal pemberian MSD ke masing-masing desa se-Kabupaten Jombang. Namun realitasnya, penggunaan mobil tersebut jauh dari harapan. MSD lebih banyak digunakan untuk perangkat dan keluarganya, bukan berfungsi untuk kepentingan masyarakat umum.

“Hal itu terjadi karena belum ada aturan yang jelas dari Bupati terkait petunjuk teknis penggunaan MSD hingga saat ini. Sehingga MSD hanya digunakan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk masyatakat,” ungkap Sadan.

Tidak hanya itu, menurut Sadan, saat beberapa desa lebih membutuhkan dana hibah baik di sektor ekonomi, kesehatan, mapun pendidikan, Bupati justru mengucurkan dana hibah ke lembaga vertikal, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. “Apa yang dilakukan Bupati, kami nilai sebagai pemborosan APBD,” tegasnya. |lensaindonesia.com|