Desa Merdeka – Jakarta : Pengusutan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras terkesan seperti benang kusut. Hal ini terbukti dari belum adanya satu orang pun yang ditetapkan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai tersangka. Bahkan, pimpinan KPK yang menyebut belum adanya indikasi korupsi dalam kasus ini.

Fakta ini pun membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon geram. Dia menduga polemik panjang ini terus terjadi karena adanya kekuatan politik untuk melindungi dalang dari kasus RS Sumber Waras ini.

“Harusnya enggak ada polemik tinggal kesimpulan. Kesimpulan korupsi dan pelaku perlu ditangkap. Tapi karena ini muter-muter ini ada kekuatan politik,” kata Fadli di di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Politisi Gerindra ini heran, mengapa hingga saat ini KPK terlihat sulit meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal, katanya, BPK telah mengatakan kalau pembelian lahan tersebut tak sesuai dengan prosedur.

“Ini kalau pro kontra terus dibiarkan akan terus membesar, perlu ada penegakan hukum. BPK kan auditor negara, karena BPK bilang ada kerugian negara, maka sudah seharusnya ada konklusi kasus ini,” tegasnya.

Untuk menindak lanjuti kasus ini, Fadli mengungkapkan dalam anggota DPR komisi III akan menyambangi BPK pada Senin (18/4) mendatang.

“Saya kira kawan komisi III akan datang ke BPK untuk meminta info terkait dengan Sumber Waras. Saya sendiri hari Senin akan ke sana unt melihat langsung,” ungkap politisi Gerindra ini.

Sebelumnya, Fadli membeberkan rumor bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia pun Fadli Zon meminta Presiden memberikan penjelasan soal rumor ini.

“Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi,” kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Dia tak segan mengatakan bahwa rumor perlindungan Presiden telah menyebar di kalangan anggota dewan hingga masyarakat. “Rumor ini sudah beredar di kalangan politisi,” jelas politisi Gerindra ini. |merdeka.com|