Desa Merdeka – Ambon : Edwin Huwae yang sementara menjadi Ketua DPRD Prov.Maluku diminta agar jangan berlindung dibalik lembaga keagamaan dengan mengaitkan sumbangan yang diberikan guna menisbikan masalah suap atau gratifikasi. Ketegasan ini datangnya dari berbagai pihak sehubungan dengan pernyataan saudara Edwin Huwae tentang wang sumbangan untuk Panitia pembangunan rumah ibadah.

Pernyataan Edwin tersebut dilontarkan kepada beberapa media local seusai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilannya untuk diperiksa tanggal 3 Mei 2016 di Jakarta, seperti dilansir oleh berbagai media local maupun media online http://sinarharapan.net/2016/04/7986/ Edwin Huwae mengakui bahwa dia memang dipanggil sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah “ Saya dipanggil sebagai saksi dan ini terkait dengan sumbangan untuk Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Jadi tak perlu dibesar besarkan.

Untuk itu Edwin Huwae harus menjelaskan secara terang benderang kepada rakyat Maluku bahwa hal itu berkaitan dengan sumbangan kepada Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, apakah Panitia Rumah Ibadah Gereja, atau Mesjid atau wiharah, yang mana saja diberikan sumbangan dengan sasaran dimaksud. Hal tersebut ditegaskan oleh beberapa tokoh agama yang meminta agar namanya tidak disebut.