Desa Merdeka – Ambon : Dering ponsel kontributor desa merdeka hari ini minggu 25/2/2018 jam 17.05
00 wit , ternyata datangnya dari Semuel Waileruny. Kepada kontributor desa merdeka Semuel mengatakan bahwa Pidato politik Edison Bataubun selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Timur DPP Partai Golkar pada rapat akbar Partai Golkar Kota Ambon di Spot Hal Karang Panjang Ambon pada Rabu 21 Februari 2018 menyangkut kesepakatan Said Assagaf dengan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memenangkan pasangan Assagaf – Rentanubun (Santun) dengan janji jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku mendatang dipegang oleh warga GPM, terus mendapat tanggapan dari berbagai tokoh pada berbagai media.

Selanjutnya kepada kontributor desa merdeka ,Semuel Waileruny sebagai salah satu tokoh masyarakat Maluku yang selama ini dikenal keras melakukan kritik terhadap berbagai praktek ketidak-adilan oleh Penguasa terhadap rakyat Maluku, mengungkapkan bahwa pernyataan politik seperti itu adalah bentuk kesengajaan dan kesadaran Edison Betaubun untuk mengungkapkan kelicikan Said Assagaf yang selama ini dianggap terselubung, namun Edison berupaya mengungkapkannya secara terbuka dan terang benderang.

Oleh Waileruny disebutkan bahwa Edison Betaubun itu tokoh politik yang memiliki pengalaman politik nasional bukan setahun atau dua tahun tapi sudah berpuluh tahun, dengan demikian setiap kata yang diungkapkannya tentu dia sudah mengetahui latar belakang dan akibatnya.

Pidato politik tersebut membuktikan bahwa Betaubun secara sengaja dan sadar mau mengungkapkan bahwa Assagaf dalam kepemimpinannya selaku Gubernur Maluku selama ini masih menggunakan politik identitas, lalu membungkusinya supaya pihak lain memberikan restu seakan-akan apa yang dilakukan oleh Assagaf itu benar adanya.

Kita semua sangat tahu bahwa jabatan Sekda itu, bukan jabatan politik berdasarkan kesepakatan atau tukar-menukar jasa, namun Sekda sebagai jabatan karier yang diduduki oleh seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dengan kualifikasi syarat tertentu. Agar seseorang menjadi Sekda Provinsi yang bersangkutan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) memenuhi syarat antara lain pernah menduduki jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serendah-rendahnya 2 (dua) Kepala Satuan, memiliki kepangkatan minimal IV/d, pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM) II atau (PIM) I. Selain itu, memiliki disiplin dan motivasi kerja yang tinggi, juga tidak terlibat dalam masalah hukum.

Persyaratan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang sementara dalam proses revisi beberapa pasal tertentu. Dengan demikian, bila ada kesepakatan Assagaf dengan Ketua Sinode sebagaimana yang diungkapkan Betaubun, maka kesepakatan itu hanya sebagai bentuk penipuan yang dilakukan oleh Assagaf saja, karena pada waktunya nanti bila dia menang sebagai Gubernur Maluku mendatang, tidak mungkin dia akan berpegang pada kesepakatannya dengan Ketua Sinode GPM, namun dia akan berpegang pada ketentuan perundang -undangan yang ada.

Bagi Waileruny , itu sebagai salah satu cara licik yang dilakukan oleh Assagaf dalam proses politik yang dihadapinya. Waileruny yang dikenal advokad senior ini , mengingatkan bahwa kita pernah punya pengalaman yang lalu untuk penentuan Sekda Maluku oleh Assagaf.

Pada 5 tahun lalu, dimana Ketua Tim Pemenangan Assagaf – Sahuburua adalah Sam Latuconsina yang telah dijanjikan oleh Assagaf untuk Sam Latuconsina menduduki jabatan Sekda Maluku, dan Sam Latuconsina benar-benar telah memenuhi segala syarat untuk menduduki jabatan Sekda waktu itu, Sam Latuconsina juga pernah sebagai pimpinan organisasi pemuda sehingga bukan saja kualitas dirinya pada birokrasi tapi juga akan mampu mengkomunikasikan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Maluku kepada masyarakat. Namun, apa yang dilakukan oleh Assagaf terhadap Sam Latuconsina, ternyata bohong kan? Benar Assagaf telah mengusul nama Sam Latuconsina untuk menduduki jabatan Sekda, usulan Assagaf terhadap diri Sam Latuconsina itu diketahui oleh masyarakat Maluku secara umum.

Namun dari informasi yang di peroleh ternyata Assagaf sendirilah yang berangkat ke Jakarta mengatur di Kementerian Dalam Negeri agar nama Sam Latuconsina dicoret dan dibatalkan, kemudian Assagaf berproses sehingga Hamin Bin Tahir sebagai saudara dari Assagaflah yang menjadi Sekda Maluku. Benar tidanya informasi yang saya peroleh itu, mesti dijelaskan secara terbuka oleh Assagaf untuk diketahui masyarakat.

Jadi bagi waileruny , pengalaman Assagaf terhadap Sekda Maluku inilah yang sengaja diungkapkan oleh Betaubun, namun dengan versi yang lain .

Untuk itu saya harapkan kiranya Ketua Sinode GPM atau pemimpin agama yang lain ,juga seluruh masyarakat Maluku tidak terjebak dalam jeratan janji manis Assagaf yang berlebel politik orang basudara. Juga, dengan pidato Betaubun sedemikian, sebagai ungkapan Betaubun kepada masyarakat Maluku bahwa Assagaf masih menggunakan isu SARA dalam kelemimpinannya selama ini dengan kemasan yang didengungkan Ketua Sinode. Waileruny yang dikenal dalam perjuangan kontraversi ditingkat nasional maupun Internasional ini selanjutnya menegaskan, kita – masyarakat Maluku punya pengalaman berharga menyangkut konflik Maluku, walaupun konflik itu adalah konspirasi (kejahatan besar yang terselubung) namun dibungkus dengan sangat rapi menggunakan isu SARA lalu kita orang Maluku yang tidak mengerti penyebab dan tujuan akhir dari konflik itu, terjebak dan terlibat di dalamnya. Seharusnya kita adalah korban konflik, namun dijadikan sebagai penyebab pemicu konflik, kemudian diangkat status seakan-akan sebagai penyebab utama konflik yang mesti bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa konflik tersebut.

Saya yakin, makna inilah yang diungkapkan oleh Betaubun terhadap Assagaf dalam pidato politiknya itu. Jadi Betaubun bukan mengungkapkan isu SARA, tetapi Betaubun secara sadar mengungkapkan kelicikan Assagaf yang menggunakan isu SARA.

Pada saat ditanya, apakah Waileruny setuju agar Assagaf mesti didukung untuk menjadi gubernur Maluku mendatang ?

Oleh Waileruny dijelaskan bahwa, sesuai data statistik pada bulan September 2017 terdapat angka kemiskinan di Maluku sebanyak 320,42 ribu jiwa (18,29%) dari jumlah penduduk, sehingga Maluku masih tetap berada pada posisi ke 4 provinsi termiskin di Indonesia, sebagai posisi termiskin yang ditinggalkan Ralaharu dari posisi ke 3 termiskin menjadi posisi ke 4 termiskin. Sebenarnya dalam kepemimpinan Assagaf selama 5 tahun ini posisi itu, telah bergeser lagi menjadi menjadi posisi ke 5 atau ke 6 atau lebih dari itu, mengingat potensi alam Maluku yang begitu kaya. Jadi kekayaan Maluku tidak seimbang dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya.

Selain itu, Maluku menempati posisi pengangguran terbuka terbesar pada nomor 2 di Indonesia, juga .Maluku menduduki posisi tingkat pendidikan terendah nomor 2 di Indonesia. Belum lagi masalah kebocoran keuangan sebesar lebih dari 821 milyard rupiah, terdapat juga berbagai kejahatan berokrasi sebagaimana yang diungkapkan oleh media. Belum lagi masalah-masalah yang menimpa PD Panca Karya yang sementara berhadapan dengan masalah hukum dan berbagai SKPD lainnya seperti Dinas Pertambangan, juga masalah yang menyangkut Bank Maluku dimana nama Assagaf disebut terlibat di dalamnya, juga masalah-masalah yang menyangkut hak-hak masyarakat adat yang tidak ada penyelesaiannya.

Semua itu berada dalam tanggung jawab Assagaf, sehingga sudah sepantasnya Assagaf tidak boleh lagi memperoleh dukungan masyarakat Maluku untuk menduduki jabatan gubernur mendatang.

Waileruny harapkan kepada Tim Pemenangan Assagaf mulai dari Richard Louhenapessy selaku Ketua dan seluruh anggota Tim agar memiliki kecerdasan seperti Betaubun dapat mengungkapkan berbagai permainan licik Assagaf untuk dinilai oleh masyarakat dalam rangka menentukan pilihan mereka pada saat penjeblosan yang akan datang; demikian Waileruny dengan tegas kepada Desa Merdeka.

(Foto teras Maluku)