Ambon-Desamerdeka. Kasus keributan yang nyaris disertai dengan tindakan represif oleh Wakil Ketua Dewan Prov.Maluku RR terhadap Ketua Dewan EH mencoreng muka lembaga rakyat . Apalagi tindakan tersebut dilakukan RR dengan mendatangi ruangan rapat Pleno dengan berpakaian celana pendek dan berhadapan dengan Ketua DPRD EH yang sementara memimpin rapat yang berlangsung dirumah rakyat itu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia(BI)cabang membahas kasus Repo yang merugikan Bank Maluku Rp.262 Milyar,dan dugaan mark up pembelian kantor cabang Maluku di Surabaya .Peristiwa yang terjadi itu disaksikan oleh semua Pansus, tapi juga disaksikan juga oleh anggota DPRD Herman Hattu SH.MH . Kepada Anggota Dewan Herman Hattu, yang akrab disapa Pa Herman tersebut ketika dihubungi contributor Desamerdeka.,dijelaskan bahwa koordinasi adalah masalah teknis. peristiwa yang terjadi tanggal 31 Agustus 2015 tersebut harus dilihat dari dua substansi masalah yaitu :
1. Masalah manajemen bank Maluku terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan bank daerah Maluku .
2. Etika parlemen kita sudah berada pada posisi dibawah titik nadir.
Pertanyaannya adalah kenapa semua itu sampai terjadi ? karena Kalau bicara masalah koordinasi level pimpinan,maka anggota dewan memahami sesuai aturan bahwa pimpinan Dewan adalah salah satu alat kelengkapan Dewan. Sebagai anggota DPRD tidak melihat ada unsure ketua ataupun unsure wakil –wakil ketua ,tetapi anggota dewan menilai unsure pimpinan Dewan adalah salah satu unsur alat kelengkapan DPRD. Memang sejak awal sebetulnya menurut ketentuan tata tertib peraturan DPRD Provinsi Maluku Nomor 1 tahun 2014, dijelaskan Pimpinan Dewan tidak boleh masuk sebagai pimpinan Pansus.Jadi kedepan harus dilakukan revisi dibuat paripurna dalam rangka untuk meminta semua pimpinan Dewan yang masuk dalam pimpinan pansus harus diganti . harusSebab dari sisi mekanisme, hasil kerja Pansus dilaporkan disampaikan kepada Pimpinan Dewan ,maka dipertanyakan apakah Pimpinan Pansus harus melaporkan kepada pimpinan Dewan yang secara kelembagaan pimpinan pansus adalah pimpinan Dewan, itu tidak boleh karena telah dibatasi dengan peraturan tata tertib tersebut.
Jadi masalah ketua Dewan dan Wakil-wakil Ketua Dewan duduk dalam Pansus adalah kesalahan semua komponen Dewan melanggar tata tertib karena semua tau tata tertib Peraturan DPRD Prov Maluku Nomor 1 Tahun 2014 itu. Itulah sebabnya 8 fraksi di DPRD mengambil langkah merevisi Pansus agar pimpinan Dewan yang duduk dalam Pansus diganti. Ketika ditanyakan anggota dewan saling meloloskan pimpinan Dewan duduk dipansus dengan menempatkan ketua DPRD EH sebagai ketua di panja dugaan Mark Up Pembelian kantor cabang Surabaya, dan Wakil Ketua sebagai ketua di Panja Repo Bank Maluku, maka ditegaskan oleh kandidat Doktor itu, bahwa ada langkah-langkah fraksi untuk buat paripurna ulang ,menarik ulang Pimpinan Dewan dan merevisi ulang Pansus. Ketika ditanyakan tentang pansus sudah tidak efektif lakukan tugas lagi, Kandidat Doktor hukum yang adalah kader partai Nasdem itu mengatakan bahw secara Kwalitatif tidak efektif,kalau mau efektif harus direvisi salah satu komponen unsure kelengkapan dewan tidak boleh duduk menjadi pimpinan Pansus. harus pansus direvisi, itu solusi terbaik dimana secara efektif ,substansi pansus berfungsi mencari data-data ,melakukan fungsi penyelidikan dalam rangka pengungkapan dugaan kasus tindak pidana Korupsi. Ketika dikejar bahwa dugaan Kasus Repo dan pembelian kantor cabang Bank Maluku melibatkan petinggi Maluku, baik Gubernur Maluku, Walikota, Pejabat lama sudah tidak bertugas lagi, apakah Anggota DPRD bisa membongkar kasus tersebut : ditegaskan oleh kader Partai Nasdem ini mengatakan ,bahwa DPRD tetap objektif dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, dan penyelidikan itu dilakukan secara matang oleh pansus ,dimana diharapkan teman-teman pansus Bank Maluku yang punya latar belakang hukum,karena dugaan itu semakin kuat. Pertanyaannya apa rekomendasi yang harus ditelorkan Pansus itu sendiri sebagai presentasi masyarakat Maluku yang merasa uang yang punya rakyat Maluku itu dengan sengaja dicuri oleh oknum-oknum tertentu.Ketika dipertanyakan tentang Kasus Repo dan Pembelian Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya itu terjadi 2014 saat pimpinan dan Anggota DPRD sekarang juga ada pada periode lalu, DPRD masa periode lalu ada juga yang duduk kembali sebagai anggota Dewan mengetahui semua transaksi tersebut, lagi-lagi ditegaskan apakah proses jual beli dengan istilah Repo menurutnya anggota DPRD ketahui atau tidak, sudah pasti Patut diketahui,oleh karena itu siapapun dia,baik mantan anggota DPRD yang lalu, atau pejabat sekarang, ataupun pejabat yang tidak lagi menjabat secara hukum harus diungkapkan sampai proses peradilan, apapun dan siapapun dia yang bila terlibat.ketika ditanya apakah Karel Alberth Ralahalo pejabat lama saat itu mengetahuinya dan terlibat ? ditekankan siapapun dia bila ada indikasi terlibat.
Tentang Keributan kekacauan apa bisa disebut dagelan politik dibuat Wakil Ketua RR apakah untuk memperhambat pansus sebagai dagel;an politik, kalau penilaian saya (pa Emang) itu adalah bagian dari proses pengalihan.Ini adalah substansi Hukum dan persoalan alur Politik.Siapapun yang terlibat jangan tebang pilih, jangan sudah tebang dulu baru pilih. Saya memberikan apresiasi kepada Jaksa yang sudah lebih dulu menanganinya. karena itu pansus harus dikawal apa itu dagelan politik posisi pansus harus dikawal.(02/09/2015/*Chris).