Desa Merdeka – Jakarta : Sejak Bung Karno digulingkan lewat TAP MPRS No.XXXIII Tahun 1967, Pancasila didistorsi dan dimanipulasi. Selain itu, rezim Orde Baru memberi karpet merah masuknya kapitalisme global yang dimulai dari UU 1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dampak dari penanaman modal asing ini, termasuk dalam kontrak karya Freeport, masih dirasakan hingga hari ini. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Ahmad Basarah, terkait dengan diskusi publik dengan topik “Aktualisasi Pancasila pada Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi.”

Diskusi ini digelar oleh Dewan Pakar PA GMNI di Gedung CCM, Cikini Raya, Jakarta Pusat (Kamis, 6/10) Dialog ini menghadirkan pembicara seperti Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,  Prof. Dr. Sri Adiningsih; Pengamat Ekonomi UGM, Dr. Revrisond Baswir dan Mantan Direktur Pajak Penghasilan (PPH) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dr. Petrus Tambunan.

Seminar ini dihadiri ratusan alumni GMNI, Presidium GMNI dan masyarakat luas. “Seminar ini ditujukan untuk memberi isi atas ditetapkannya 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila lewat Keppres No.24 tahun 2016. Tatanan masyarakat Pancasila diyakini dapat diwujudkan dengan Jalan Trisakti yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” kata Basarah.

Indonesia, tegas Basarah, perlu kembali ke Pancasila dimana dalam Pidato 1 Juni khususnya ketika Bung Karno menjelaskan sila internasionalisme atau peri kemanusiaan. Bung Karno menegaskan bahwa Indonesia  ingin bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia. Yaitu pergaulan yang saling hormat menghormati dan saling menguntungkan. “Begitu juga dalam sila kesejahteraan sosial, tegas dikatakan tidak boleh ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka.

Sehingga, untuk mewujudkan tatanan masyarakat Pancasila itu,  sudah waktunya bangsa Indonesia menjadikan Trisakti sebagai pedoman,” ungkap Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan ini. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pakar Alumni GMNI, Theo Sambuaga, mengatakan bahwa seminar ini dilaksanakan dalam upaya PA GMNI memberi sumbangsih dan solusi terhadap ancaman dan tantangan globalisasi yang sudah terjadi beberapa dekade lalu.

Sementara, Sri Adiningsih dalam paparannya mengatakan sejujurnya banyak pihak yang tidak mengerti Nawacita. Implementasi Nawacita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sudah on the track. Kesejahteraaan masyarakat meningkat. Meskipun masih ada kekurangan tetapi masyarakat ada optimisme. Revrisond  Baswir menuturkan ekonomi terpimpin sudah diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 yakni frase “perekonomian disusun”.

Terpimpin tidak harus orang yang otoriter tetapi oleh nilai-nilai misalnya “mewujudkan keadilan, gotong royong dan azas kekeluargaan”. “Tantangan hari ini adalah Kapitalisme bermetamorfosis tidak lagi mementingkan negara bangsa. Hari ini sektor keuangan tidak lagi berhubungan dengan sektor riil. Orang mencari uang dengan uang. Sehingga tidak menetes ke bawah,” jelasnya. Petrus Tambunan mengatakan kepercayaa masyarakat sangat tinggi pada pemerintahan sekarang sehingga RUU Tax Amnesty disahkan. Bahkan dapat dikatakan progress hasil Tax Amnesty terbesar adalah Indonesia. |rmol.co|