Ada banyak pihak mengatakan bahwa desa ada sebelum adanya negara, jelas tidak salah. Karena memang begitulah adanya. Bahkan di beberapa desa telah pula mengenal hukum adat desa yang berlaku untuk warganya.

Bahkan Iwan Fals dalam album manusia setengah dewa menyebutkan dalam lagunya ”Desa harus jadi kekuatan ekonomi, Desa adalah kekuatan sejati, Desa adalah kenyataan, Desa dan kota tak terpisahkan, Tapi desa harus diutamakan”. Syair lagu desa itu mungkin pula sebuah kebenaran yang coba disampaikan oleh Iwan fals.

Namun pada kenyataannya Negara sebagai payung besar keberadaan desa desa seluruh Indonesia sungguh telah melakukan pe ”nisbi” an terhadap keberadaan desa.

Dan hiruk pikuk gerakan dan celoteh kepedulian desa telah sampai pada titik ternyata mereka (politisi, birokrasi, kepala desa, perangkat desa dan para demontran desa) hanya berpikir kecil tentang komunitasnya. Ini terbukti dari hilangnya hak konstitusi desa, hilangnya pengakuan keberadaan desa dan issu materialistis desa yang demikian mengemuka. Bukan issu keistimewaan desa sebagai sebuah kekuatan bangsa.

Desa tidak memiliki hak konstitusi / perundangan.

Desa mawa cara, negara mawa tata adalah sebuah pemikiran bahwa desa memiliki caranya dalam menata pemerintahan untuk membahagiakan dan mensejahterakan warganya, Negara punya aturannya sendiri untuk melakukan peran dan fungsinya sebagai sebuah pemerintahan.

Indonesia sebagai Negara yang menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan, ternyata tidak mengakui keberadaan desa. Dalam hal ini baik DPR maupun Pemerintah dengan senyata-nyatanya telah melakukan perubahan tata urutan perundangan yang baru yaitu Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, telah sangat jelas memangkas hak perundangan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa pasal 7 ayat (2) huruf c dengan jelas menyebutkan ”Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.” dan dengan adanya UU baru Nomor 12 tahun 2011 jelas bahwa dalam pasal 7 hanya menyebutkan jenis dan hierarki perundangan hanya sampai peraturan daerah.

Dengan aturan yang baru ini  maka desa jelas tidak memiliki hak dalam konstitusi / perundangan, ini artinya peraturan apapun yang dibuat oleh desa bukanlah dasar yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Desa tidak memiliki hak penggunaan ”go.id”

Dalam era digital dan kemajuan infratruktur teknologi informasi, maka domain / alamat dalam internet adalah sebuah tuntutan kewajaran identitas. Saat orang mencari tahu situs resmi pemerintahan Indonesia, maka ”go.id” atau nama panjang Goverment Indonesia adalah sebuah identitas pengakuan situs resmi sebuah institusi pemerintahan di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28 / Per / M.Kominfo / 9 / 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain GO.ID Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah , dengan jelas dan tegas bahwa pasal 13 ayat 2 menyebutkan ” Permohonan / pendaftaran nama domain go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris Menteri / Sekretaris Utama untuk pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat dan Sekretaris Daerah untuk pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah”, tidak menyebutkan sekretaris kecamatan apalagi sekretaris desa. Ini artinya keberadaan desa tidak diakui sebagi institusi pemerintahan.

DPR dan Pemerintah Sekarang Tidak Peduli Desa.

Menunjuk pada UU no 12 tahun 2011 yang tidak mengakomudir keberadaan Peraturan Desa dalam tata urutan perundangan, maka sangat jelas politisi senayan hasil pemilu 2009 dan Pemerintahan hasil pilpres 2009 secara tegas dan lugas menempatkan desa hanya sebagai pelengkap dalam tata pemerintahan, bahkan bisa juga mereka secara bersama sama dan sadar tidak mengakui keberadaan desa sebagai instutusi pemerintahan.

Mungkin mereka hanya menganggap desa sebagai entitas gerombolan orang yang perlu diperhitungkan dalam pemilu saja…

Sungguh sepertinya kita sepertinya sedang terlena dan tidak menyadari adanya ”perusakan” desa yang sedang dilakukan politisi DPR dan Pemerintah dengan dibantu cerdik pandai dan konsultan profesional yang didanai oleh NGO asing.

Tidak salah kepala desa sibuk  berpikir memperpanjang masa jabatan, menentang larangan menjadi pengurus partai politik dan setoran dana langsung dari pemerintah pusat ke desa.  Pun tidak ada yang salah dengan perangkat desa yang sibuk memperjuangkan dirinya  menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan profesioalitas pelayanan masyarakat.

Haruskah kita menyerahkan nasib desa pada mereka yang hanya sepertinya paham tapi sebenarnya tak memahami desa…?….  Sungguh benar kata Iwan Fals… Desa harus jadi kekuatan ekonomi, Desa adalah kekuatan sejati, Desa adalah kenyataan, Desa dan kota tak terpisahkan, Tapi desa harus diutamakan……

Semoga masih  banyak orang yang memahami arti pentingnya desa dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik dan membaikkan desa dan masyarakatnya……. Sungguh menyesal saya hanya menjadi bagian dari kelompok orang bodoh yang tidak bisa berbuat apa apa untuk desa…..