Desa Merdeka : Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 mencatat jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar.

Kementerian Pembangunan Perdesaan adalah sebuah kebutuhan.

Dengan semangat kesadaran masyarakat desa dengan ditunjukkan oleh para kepala desa pada 3 april 2006 lalu, ditambah semangat baru anggota DPD RI yang merupakan presentatif dari daerah, kini DPD dan DPR RI telah melakukan kajian UU pembangunan perdesaan. Dengan adanya klausul bahwa akan ada alokasi dana desa langsung dari pemerintah pusat dan daerah sebesar minimal 20% dari total anggaran, maka menjadi krusial adalah mempersiapkan aparat desa yang profesional dan masyarakat desa yang cerdas untuk menggunakan dana tersebut sebsar besarnya kemanfaatan masyarakat desa. Dalam bahasa presiden SBY dan Boediono adalah perlu peningkatan infrastruktur perdesaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Meskipun UU Pembangunan Perdesaan bukan merupakan solusi permasalahan desa dan perdesaan, namun setidaknya adalah gerbang masuknya  kebangkitan desa dan perdesaan dari keterpurukan dan keterbelakangan seperti selama ini menuju desa yang mandiri, dan sejahtera.

Pemerintah selayakanya secepatnya merumuskan regulasi yang berpihak pada desa dan perdesaan, mengingat pembangunan yang ada sekarang terkonsentrasi di kota  (urban bias). Hal ini bertentangan dengan keberadaan mayoritas rakyat tinggal di perdesaan. Desa adalah pusat sebaran penduduk, kantong utama kemiskinan dan keterbelakangan.

UU ini tidak hanya membahas masalah pemerintahan desa, melainkan juga masalah pembangunan perdesaan, sehingga didalamnya diharapkan mencakup masalah kedudukan dan kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, alokasi anggaran dari APBN dan APBD untuk desa, sumber-sumber ekonomi desa, termasuk tata kelola sumber daya alam, demokrasi, dan birokrasi desa.

Saatnya masyarakat desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan berdaulat dalam menentukan nasib mereka sendiri dan bukan obyek pembangunan seperti selama ini.

RUU yang pada akhirnya menjadi UU nantinya perlu diantisipasi dalam pengelolaan dan koordinasi lintas intansi terkait, oleh karenanya perlu pejabat setingkat menteri yang mengkoordinir penyiapan aparat desa dan pemberdayaan masyarakatnya bukan sekedar dirjen [ dirjen pemberdayaan masyarakat desa – depdagri ].

Ada apa dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam pelaksanaannya, tugas kementerian PDT hampir 80% adalah melaksanakan program pembangunan perdesaan. Lihat yang sekarang dikerjakan PDT, penanganan pembangunan di wilayah kabupaten yang notabene daftar daerah tertinggal mereka adalah hitungan berapa desa tertinggal… mengapa tidak langsung mengacu pada pembangunan perdesaan saja..

Pembangunan perdesaan adalah pembangunan kawasan dengan sektor agraris sebagai mata pencaharian utama dari masyarakatnya. Pembangunan perdesaan pada akhirnya juga akan melakukan juga pemberdayaan aparat desa sehingga mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakatnya.

Dengan semakin matangnya RUU  Pembangunan Perdesaan maka sepantasnya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dimasa Kabinet Gotong royong  ( 2001 – 2004 ) bernama Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, maka selayaknya dipertimbangkan untuk kabinet 2009 -2014 mendatang berganti nama Kementerian Pembangunan Perdesaan. Dengan Kementerian Pembangunan Perdesaan maka diharapakan akan adanya penguatan pembangunan desa dan perdesaan. Hal yang menguatkan  perlunya Kementrian Pembangunan Perdesaan  adalah sebagai berikut :

  1. Tumbuhnya pelayanan pemerintahan yang prima dimulai dari desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan di Indonesia.
  2. Komitmen pemerintah dalam pembangunan sektor agraris nampak semakin kuat karena dengan pembangunan perdesaan berarti pembangunan kawasan agraris.
  3. Tumbuhnya ekonomi perdesaan akan mengurangi “hasrat mengadu nasib” di kota sehingga akan menekan urbanisasi. Dengan berkurangnya urbanisasi maka problematika perkotaan dapat diminimalisir.
  4. Tumbuhnya perdesaan berarti meningkatnya kecerdasan masyarakat desa akan berdampak pada mengurangi potensi kelompok masyarakat yang mudah dipengaruhi terorisme dan faham faham sesat lain yang mengancam keutuhan NKRI.
  5. Semakin memudahkan pengembangan konsep hankamrata dalam penanganan daerah perbatasan, karena dukungan pertumbuhan infrastruktur perdesaan yang baik  yang dikelola oleh desa.
  6. Terkoordinasinya kerja untuk perdesaan antar departemen teknis yang ada mulai depdagri, depsos, dephan, dephub, deptan, dep PU  dan depkeu

Salam untuk saudara saudaraku yang tinggal di desa …… jayalah desa nusantara