Desa Merdeka – Ciawi : Niat petinggi di Kabupaten Bogor, untuk membantu rakyat miskin, tinggal di rumah yang layak dengan mengucurkan bantuan melalui program Rehabilitasi Rumah tak Layak Huni (RTLH), praktiknya di lapangan banyak yang tak sesuai dengan harapan. Pasalnya diduga kuat, dananya dipotong oknum perangkat desa, seperti di Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, uang bantuan yang mestinya diterima Rp 8,9 juta dari total Rp 10 juta, malah dikucurkan sebesar Rp 5,4 juta/ kepala keluarga.

“Total bantuan yang kami terima tak lebih dari Rp 5,4 juta dengan rincian Rp 1,5 juta, untuk upah tukang dan Rp 3,4 juta berupa bahan material, kekurangnya sampai sekarang belum diberikan,” kata Baesuni, penerima program RTLH, yang tinggal di Kampung Bitungsari, RT 03/04, kepada Jurnal Bogor, Selasa (23/08).

Akibat minimnya bantuan, kata Baesuni, rehabilitasi rumahnya tak kunjung rampung. “Ya bagiamana mau beres, kalau dananya minim. Jujur saja, saya bingung, kemana nyari dana untuk menyelesaikan beberapa bagian rumah yang belum dikerjakan, seperti dapur dan kamar mandi,” ungkapnya.

Baesuni mengaku, baru mengetahui, jika bantuan untuk merehabilitasi rumahnya yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bogor nilainya Rp 10 juta, sebelum dipotong pajak 11,5 persen. “Saya baru tahu bantuan itu Rp 10 juta setelah membaca koran dan informasi dari warga lainnya,” ujarnya.

Kepala Desa Bitungsari, Dedeh hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai tanggapannya, karena ketika Jurnal Bogor hendak mengkonfirmasinya, yang bersangkutan tidak ada di kantor.

Kasus dugaan penyunatan dana RTLH di Bitungsari itu, menuai kecaman dari anggota DPRD asal daerah pemilihan III. “Saya hanya bisa mengucapkan innllillahi wa inna ilayhi raji’un, kok tega amat sih, bantuan untuk rakyat kurang mampu saja disunat,” sesal Edwin Sumarga.

Edwin meminta, penerima yang merasa dirugikan, untuk melaporkan kasus dugaan penyunatan dana RTLH itu keaparat penegah hukum. “Ini untuk efek jera, agar desa-desa lainnya tak mengikuti langkah yang dilakukan Desa Bitungsari,” tegasnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKDB) Rustandi menyesalkan, bila dana bantuan RTLH disunat “Uang bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada masing-masing kepala keluarga penerima bantuan nilainya sebesar Rp 10 juta, namun dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11,5 persen, sehingga bersihnya sekitar Rp 8,9 juta,” ungkapnya.

Rustandi meminta, penerima program harus berani melapor, jika uang yang diterimanya itu nilainya tak sesuai. “Ini demi kebaikan semuanya, kalau memang uang yang diterimanya nilainya kurang, kami minta jangan diam, tapi harus berani melapor, tentunya disertai dengan bukti-bukti kuat, nanti biar aparat penegak hukum yang menanganinya,”tegasnya. |bogoronline.com|