KAHABA (dm): Sebagai wujud komitmen untuk mengawal pemanfaatan dana Desa, agar tepat sasaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Bupati Bima Drs. H. Syafrudin HM Nur M.Pd, MM, Senin (22/6) melalukan sosialisasi pemanfaatan dana Desa sekaligus melakukan pemantauan pemanfaatan dana tersebut.

Bupati Bima mengawali  safari dengan berkantor di Desa, dimulai dari Desa Tadewa dan Desa Oi Tui. Di kedua Desa itu, Bupati meninjau secara langsung pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan ADD  rata-rata setiap Desa mendapat alokasi lebih dari Rp 600 juta.

“Untuk itu Bupati  berpesan agar dana yang ada dimanfaatkan dengan sebaik baiknya, sesuai perencanaan dan kebutuhan yang telah disepakati,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima M. Chandra Kusuma, AP.

Untuk mendukung pengembangan potensi komoditi bawang merah sebagai salah satu hasil pertanian andalan masyarakat kecamatan Wera, pada kesempatan yang sama Bupati Bima berjanji akan menyalurkan bibit bawang merah dan jagung secara gratis, mengingat potensi yang dimiliki oleh Desa cukup besar untuk budidaya komoditas tersebut.

Pada kunjungan ini, Bupati menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan dukungan masyarakat Wera menyambut sejumlah program prioritas yang digelontorkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya Bupati menyempatkan diri meninjau jembatan menuju desa Oi Tui yang bebeapa waktu lalu tergerus banjir. Setelah melakukan safari di sejumlah Desa, pada sore harinya, Bupati dan rombongan melalukan acara Buka puas bersama warga setempat.

Proyeksi pendapatan turunkua-dan-ppas-kutim_20150622_193028

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan pendapatan daerah bersifat konservatif, yakni tidak menentukan proyeksi dengan nilai tinggi disebabkan regulasi yang belum ada serta turunnya proyeksi pendapatan daerah dari Rp 2,30 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 2,18 triliun pada 2016 atau turun sekitar 5,41 persen.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman dalam nota pengantar Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di hadapan 22 anggota DPRD Kutim pada rapat paripurna ke 14 tahun sidang 2015 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, belum lama ini.

Dijelaskan Bupati, turunnya proyeksi pendapatan daerah 2016 disebabkan karena belum ditetapkannya proyeksi pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana penyesuaian, dan dana bantuan dari provinsi.

Disamping itu, penurunan secara signifikan berasal dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Penetapan proyeksi pendapatan tetap mempertimbangkan realisasi 3 tahun terakhir.

“Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 74,30 milyar. Sumber lain-lain yang sah diproyeksikan Rp 365,56 milyar, turun sekitar Rp 168,77 milyar atau 31,59 persen eficitng tahun sebelumnya,” sebut orang nomor satu di Pemkab Kutim ini.

Berikutnya di efici belanja daerah, pada 2016 pemerintah memproyeksikan sebesar Rp 2,83 trilyun, jumlahnya turun sebesar Rp 359,21 milyar atau 11,24 persen dibanding 2015.

Hal itu disebabkan karena belum dialokasikannya DAK, bantuan keuangan provinsi, Alokasi Dana Desa (ADD), dan tunjangan profesi guru yang bersumber dari APBN.

Selisih antara belanja dan pendapatan daerah menghasilkan defisit sebesar Rp 216,22 milyar akan ditutup dengan pembiayaan dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 221,22 milyar.

Menutup penyampaian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS, Bupati Kutim menginstruksikan kepada TAPD dan SKPD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, antara lain RKPD, Renstra, dan Renja SKPD untuk kelancaran pembahasan APBD tahun 2016.

Sumber: kahaba.net/tribunnews.com