BANJAR (dm): Belum ada kejelasan mengenai pendamping desa sebagai tenaga professional untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan implementasi dana desa. Hal tersebut dikarenakan aturan teknis dari pemerintah pusat belum siap.

“Saat ini pemerintah pusat masih menggodok juklak dan juknisnya, bagi penentuan penempatan pendamping desa tersebut,” ucap Yanuar Prihatin, Anggota Komisi II DPR RI, melalui harapanrakyat.com, Sabtu (27/06/2015).

Yanuar juga beralasan, karena di kota Banjar bagi pendamping PNPM belum habis massa kontraknya. Dengan begitu, menurutnya harus menunggu hingga selesai, baru digantikan dengan yang baru.

Saat ditanya dengan kondisi kota Banjar yang dana desa sudah berada di kas daerah, dan sebentar lagi akan dilakukan pencairan, sementara pendamping desa belum jelas. Yanuar menjawab, pihak Pemkot Banjar hanya bisa menunggu, karena pemerintah pusat telah merekrutnya.

“Kalaupun belum ada, yaa solusinya terpaksa pemerintah daerah harus menanggulanginya dulu,” cetusnya.

Yanuar juga membantah, lamanya penetapan pendamping desa dikarenakan adanya pengkondisian bagi pendamping desa dilakukan oleh salah satu partai pemerintah yang berkuasa. “Pendamping diambil dari potensi warga setempat, yang berasal dari seluruh elemen, tanpa memandang mereka dari partai atau golongan apa. Pendaftarannya juga online kan,” tandasnya.

Ketidakjelasan kapan turunnya pendamping desa, dibenarkan Kepala PMPDKBPol kota Banjar, Wawan Gunawan, SP. M.Si. “Semestinya saat desa kesulitan menyusun APBDes, dan saat desa sudah siap mencairkan dana desa, seharusnya pendamping itu sudah ada. Yaa biar bisa membantu desa,” harapnya.

Terganjal PPilustrasi-dana-desa_20150610_124742

Dana desa sebesar yang kini ditunggu-tunggu masyarakat tingkat desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan masih terkandala pada Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, khususnya tertuang pada pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3. “Kita masih menunggu aturan umum yang sampai saat ini belum turun sesuai dengan PP 60 tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1),” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Tapsel, H Ginda Uli Pasaribu SSos, melalui Kabid Pemerintahan Desa Maratinggi kepada MedanBisnis, Senin (22/6).

Dikatakannya, alokasi dana desa yang seharusnya 57 milyar saat ini 40 persen sudah masuk pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Tapanuli Selatan. “Saat ini pihak kecamatan dan desa sedang membuat rencana program dan APBD desa,” kata Maratinggi.

Ironisnya, pusat menargetkan akan merealisasikan dana desa pada tahun 2015 secara bertahap pada bulan April 40%, pada bulan Agustus 40% dan pada bulan Oktober 20 %. Dari total dana desa itu, setiap desa akan menerima dana sebesar Rp250 hingga 270 juta.

“Namun sampai saat kita tidak berani merealisasikan dana tersebut walaupun sudah ada di kas,” katanya sambil mengatakan kami tidak bersedia menanggung resiko apabila nantinya menyalahi aturan.

Dikatakan, besaran dana desa untuk wilayah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai Rp 57 miliar untuk 212 desa. “Sampai hari ini, dana tersebut masih tersimpan di rekening Pemda Tapsel, sebelum ada juknis dan juklak secara umum yang dikeluarkan dari menteri perdesaan kami belum berani mengkucurkan dana tersebut ke seluruh desa – desa yang ada di wilayah Tapsel,” katanya.

Sumber: fokusjabar.com/apakabarsidimpuan.com