MELAWI (dm): Bupati Melawi, Firman Muntaco menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Melawi, saat menerima kunjungan kerja spesifik tim konsultasi DPR RI di aula pendopo bupati, Senin (15/6/2015).

Beberapa di antaranya banyaknya program pemerintah pusat yang anggarannya dibebankan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi keuangan daerah sendiri masih relatif kecil sementara yang harus mendapat perhatian masih cukup banyak.

“Terkait dana desa yang dijanjikan satu desa Rp 1 miliar itu nol besar, karena anggarannya banyak dibebankan ke pemkab setempat, belum lagi ini pilkades juga yang nantinya akan dibebankan ke pemerintah,” kata Firman di hadapan komisi II DPR RI.

Firman mengatakan, pembangunan insfrastruktur jalan yang dilakukan pemerintah pusat juga masih jauh dari kata layak. Satu diantaranya jalan nasional sepanjang 20 Km yang ada di wilayah dalam kota.

“Itu statusnya jalan nasional, namun kami ambil alih sehingga bisa dibangun, sebab kalau mengharapkan pemerintah provinsi atau pusat, tidak tahu sampai kapan bisa terealisasi,” kata Firman.

Agar segera disalurkan 0410393KabinetKerja091414347736-preview780x390

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan terus proaktif memantau proses penyaluran dana desa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

“Dana Desa ini sangat penting artinya bagi pembangunan desa, maka saya menghimbau pemerintah daerah yang telah menerima transfer Ddna desa agar secepatnya menyalurkan kepada desa-desa di wilayahnya masing-masing yang telah memenuhi persyaratan” imbau Menteri Marwan melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/6/2015)

Ia mengaku mendapat laporan masih banyaknya desa yang belum mendapat informasi dana desa dan pencairannya dari pemda yang telah menerima transfer dana desa dari pusat. Padahal, desa tersebut telah memenuhi persyaratan seperti RPJM Desa dan RKP Desa.

“Hal ini tentu merugikan dan menghambat laju pembangunan desa-desa tersebut. Padahal dana desa dimaksudkan agar ekonomi desa cepat berkembang maju, makin banyak masyarakat desa yang bekerja dan berusaha agar pengangguran dan kemiskinan di desa berkurang drastis, dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat” ujar Menteri Marwan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, sebagian besar pemda di Indonesia sudah menerima transfer tahap pertama yang dimulai pada bulan April lalu. Tinggal sekitar 80-an kabupaten atau 18,4 persen dari 434 kabupaten/kota se-Indonesia yang belum menerima.

Marwan meyakini, masih terendapnya dana desa hingga saat ini sama sekali bukanlah karena faktor politis maupun terkait Pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini atau faktor transaksional lainnya.

“Saya percaya integritas pemerintah daerah, mungkin mereka masih merapikan hal-hal yang sifatnya administratif atau faktor teknis lainnya, namun saya minta agar dipercepat dan dana desa segera disalurkan ke desa-desa agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya” imbuh Menteri Marwan.

SUmber: tribunnews.com/kompas.com