JAKARTA (dm): Dana Aspirasi yang digulirkan DPR merupakan hal yang perlu dikritisi, bukan hanya karena nilainya yang besar hingga Rp11,2 triliun, tapi juga seberapa jauh kebutuhannya dan potensi terjadinya korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra. Menurutnya dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, seperti infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian nasional.

“Apabila dana sebesar itu digunakan untuk membangun pembangkit listrik maka dapat menghasilkan 500 megawatt, dengan investasi per megawatt rata-rata US$1,8 juta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2015).

Dia menjelaskan listrik dengan daya sebesar itu dapat menerangi dan memenuhi kebutuhan listrik industri untuk satu provinsi berukuran sedang ditambah satu provinsi kecil.

Potensi korupsi, sambung Agus, juga menjadi momok dari dana tersebut. Sudah banyak kasus korupsi tender yang melibatkan anggota DPR/D, sehingga masyarakat banyak yang tidak yakin dengan mekanisme dana aspriasi tersebut. Meskipun beberapa anggota DPR meyakinkan bahwa dana aspirasi tidak bisa dimainkan karena digelontorkan memalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD.

“Peluang kongkalikong tetap terbuka yang melibatkan oknum anggota DPR, oknum pemda, dan pemenang tender dengan alasan dana tersebut adalah dana titipan DRP,” ucapnya.

Agus berpendapat jika melihat dari substansi perencanaan, dana aspirasi tidak dibutuhka apabila Musyawarah Pembangunan Perencanaan (Musrenbang) tertata dnegan baik.

Musrenbang dengan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga nasional seharusnye melibatkan anggota DPR/D sesuai dengan daerah pemilihan tiap anggota dan cakupan wilayahnya.

“Melalui mekanisme seperti itu, mereka bisa mengawal aspirasi prioritas dari konstituen mereka yang tertuang dalam hasil Musrenbang untuk ditata dalam APBN/D, sehingga tak perlu meminta Dana Aspirasi,” jelas Agus.

Tolak program pembangunan dapil 241434432594

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini penolakan Presiden terhadap program pembangunan daerah pemilihan. Dengan demikian, diyakini program pembangunan dapil takkan dibahas, apalagi dianggarkan dalam RAPBN 2016.

“Dalam banyak kesempatan, Presiden menegaskan adanya pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. Saya jadi yakin Presiden Jokowi takkan menyetujui program pembangunan dapil,” kata politisi senior PDI-P, Pramono Anung, Kamis (25/6), di Gedung DPR, Jakarta.

Pramono menegaskan, atas dasar itu, PDI-P takkan melobi Presiden lagi. “PDI-P sifatnya hanya akan bertemu untuk dengan resmi melaporkan penolakan kami,” ujarnya.

Kata Pramono, kini anggota DPR pun telah memiliki hak budget untuk mengkritisi dan mengarahkan alokasi anggaran. Dengan demikian, hak tersebut yang harusnya dimaksimalkan penggunaannya.

Ahli infrastruktur dan transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, program pembangunan dapil takkan menuntaskan persoalan infrastruktur. “Malah kasihan pejabat yang melakukan lelang, kena masalah,” ujarnya.

Menurut Djoko, proyek yang paling banyak dikorupsi adakah proyek pembangunan jalan. “Sebenarnya belum ada data pasti soal itu. Namun, kita lihat saja berapa banyak kepala dinas pekerjaan umum yang masuk bui,” katanya.

Berdasarkan peraturan DPR, program pembangunan dapil antara lain adalah penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, perbaikan jalan, rehabilitasi makam, tersiar, dan alat tangkap perikanan.

Ditambahkan Pramono, program pembangunan dapil hanya akan memperluas kesenjangan antara daerah Jawa dan luar Jawa. “Wakil rakyat itu lebih banyak ada di Jawa, jadi dana akan lebih banyak mengalir bagi Jawa. Padahal, kita mempersoalkan pemerataan selama ini,” tuturnya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan program pembangunan dapil. Terutama terkait ketidaksepahaman pendapat antara pemerintah dan DPR.

Saat ini, kata Ray, masyarakat sipil mendukung langkah pemerintah yang terkesan menolak program pembangunan dapil. “Kami akan menekan DPR, khususnya DPR KMP, untuk tidak main-main,” ujarnya.

Namun, kata Ray, apabila pemerintah dan DPR tetap membahas program pembangunan dapil untuk kemudian dibahas dalam RAPBN 2016, masyarakat sipil akan mengajukan uji material terhadap Pasal 80 UU MD3. “Kami pasti akan gugat tinggal menunggu waktu yang tepat,” katanya.

Sumber: beritasatu.com/bisnis.com/kompas.com