Desa Merdeka – Ambon. Raja Waisamu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Raja Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah diduga kuat menyalahgunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) seperti diberitakan media kabar Timur hari ini senin 17/7/2017/
Dari Sumber media lokal Kabar Timur dijelaskan tentang kedua desa tersebut yaitu,
1.ADD desa Waisamu. : Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan marak digerogoti tangan-tangan jahil aparat pemerintah desa. Tak puas dengan pengelolaan dana kucuran pemerintah pusat di desa mereka, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waisamu Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyerahkan sejumlah dokumen ke Kejaksaan Negeri Piru.
“Ada dugaan mantan Penjabat Kades Waisamu Abraham Reunussa menyalahgunakan kewenangan. ADD Desa Waisamu Tahun 2015-2016 terindikasi korupsi,” ungkap Ketua BPD Desa Waisamu Octovianus Sahurette dalam rilis yang diterima Kabar Timur melalui surat elektronik Minggu (16/7).
Dokumen yang diterima langsung oleh Kajari Piru Rustam pada (10/7) lalu itu berisi laporan adanya indikasi korupsi dengan modus ‘fiktif’. Banyak item kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik ternyata tidak pernah direalisasi.
Pengelolaan ADD Tahun 2015-2016 oleh Abraham Reunussa memang dinilai asal-asalan tidak mematuhi mekanisme. Misalnya, pembahasan APBDes pada dua tahun anggaran tersebut ternyata tidak didahului dengan proses pembahasan rencana anggaran bersama pihak BPD dan masyarakat. Laporan pertanggungjawaban seluruh dana tersebut, juga tidak pernah disampaikan, kepada Penjabat Kades yang baru, maupun BPD serta masyarakat Desa Waisamu.
“Saat kami memanggil Bendahara Desa untuk pertanggungjawaban sisa anggaran tahun 2016, bendahara bilang sisa anggaran Rp 228 juta tidak ada pada yang bersangkutan, maupun rekening Desa Waisamu,” ujar Sahurette.
Dia menambahkan, selain laporan BPD, pihaknya juga melampirkan hasil konfirmasi langsung dengan Kepala Inspektorat Daerah Pemkab SBB Alex Titawano. Titawano mengakui, audit atau pemeriksaan khusus yang dilakukan pihaknya menemukan adanya ‘kebocoran’ pada ADD Tahun 2016, sebesar Rp 228 juta.
“Semua bukti secara tertulis dari Inspektorat juga dilampirkan dalam dokumen yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Piru,” terang Sahurette.

  1. ADD Desa Oma.
    Sementara itu, BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku masih melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara atau daerah dalam kasus dugaan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Oma, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
    “Proses penyidikan jaksa dalam perkara ini sudah hampir tuntas, dan sekarang kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Robert Ilath, di Ambon, Minggu.
    Kendala dalam penanganan perkara ini adalah sejumlah pihak yang dipanggil BPKP dari Negeri Oma tidak memenuhi panggilan karena adanya pro dan kontra dalam masyarakat. Negeri Oma mendapatkan kucuran ADD dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sekitar Rp700 juta lebih untuk membiayai sejumlah kegiatan fisik di daerah itu.
    Namun dalam laporan realisasi penggunaan dananya terindikasi ada sejumlah pekerjaan fisik fiktif. Kemudian masyarakat Negeri Oma juga merasa curiga dengan aktivitas tersangka yang sering pergi ke luar daerah, seperti Jakarta, sehingga diduga perjalanan itu menggunakan ADD untuk kepentingan pribadi.
    Kejari Ambon sejak Juni 2017 telah menetapkan YP alias Ocep selaku Raja (kepala desa) dan YS alias Yulianus yang menjabat bendahara desa. Penetapan YP alias Ocep dan YS alias Yulianus sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan bukti yang cukup.
    Ocep dan Yulianus telah menyandang status tersangka sejak Kamis (8/6), setelah penyidik Kejari Ambon melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD.
    Dugaan korupsi ADD yang dilakukan raja dan bendahara Negeri Oma itu bermula dari adanya keluhan warga akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan laporan realisasi tidak sama dengan kondisi di lapangan. (MG7-AN)Sumber : ANTARA (kabar Timur Senin 17/7/2017)