Yudi Widodo : Memasuki pergantian tahun 2017 ke 2018 telah hampir masuk ke bulan Maret, namun curah hujan masih saja tinggi sehingga banjir dilaporkan di mana-mana. Di tengah suasana banjir, muncul persoalan pangan yang masih saja terjadi. Di tengah deraan bencana alam dan lingkungan, sehingga harga beras sebagai bahan pangan pokok membubung tak terbendung yang memicu inflasi penyengsara rakyat kecil. Tragedi serupa hampir berulang setiap tahun pada periode paceklik seperti ini, karena ketiadaan panen padi atau terdapat padi yang terendam akibat banjir maupun panenan tetapi hasil tidak memadai akibat gangguan aspek hayati (biotic) maupun jamadi/fisik (abiotic).

Fihak Kementan (Kementrian Pertanian) tugasnya mengatur tanam dan panen, agar pangan terus tersedia sepanjang tahun. Hingga akhir tahun 2017 terdapat tambahan areal tanam sejumlah 1,1 juta dengan 6 juta ton gabah atau 3 juta ton beras. Jika kebutuhannya 2,6 juta ton maka surplus 400 ribu ton beras. Namun fihak BULOG dan Kemendag ragu atas argumentasi tersebut, sehingga mereka ajukan jurus pamungkas adalah membuka kembali keran impor sebesar 500 ribu ton agar cadangan beras nasional aman, dan 61 ribu ton telah masuk ke Indonesia.  Harga beras pada pasar internasional berkisar dari US$ 384-469/ton dengan asumsi US$ 1 = Rp 13.659. Padahal harga jual beras turun sekitar Rp 300-800/kg. Panen raya akan segera berlangsung, dipastikan harga gabah turun dan terjangkau oleh BULOG untuk mengelolanya.

Pelajaran berharga sejak krisis 1997 kelangkaan beras selalu sebagai penyebab utama inflasi. Dua puluh tahun agar kelangkaan beras tidak berulang, sehingga pemerintah terpaksa menambah impor 500.000 ton dan menugasi BULOG untuk segera   melakukan operasi pasar di Banyuwangi dengan harga Rp 9000/kg dan harga eceran tertinggi HET Rp 9450/kg.  Sesungguhnya jika melihat produksi total di tahun 2017 Indonesia sudah hasilkan gabah 73 juta ton atau 46,6 juta ton beras (namun ini baru angka ramalan FAO Food Outlook November 2017). Produksi beras dalam dua tahun berturut-turut mengalami peningkatan sebagai sumbangsih curah hujan sejak 2016 hingga 2017. Bahkan Indonesia juga mampu membantu Srilanka yang didera kekeringan sejumlah 5 ribu ton ini bukti surplus. Harga beras di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan Laos yang sekitar Rp 7500/kg (5000 Kiep) atau sekitar USD 0,563 dan sangat pulen. Harga di Vietnam sekitar USD 0,52/kg dan di Kamboja 0,48/kg di Thailand antara USD 0,7-1,05. Di Pilipina dan Malaysia juga sama dengan Indonesia berkisar Rp 9000 hingga Rp 12.800.

Penyelamatan pangan nasional dengan mengimpor beras merupakan instrumen kebijakan yang dilematis. Tidak impor, jika harga melambung akan mendorong inflasi dan menyengsarakan rakyat. Jika impor, kemudian mulai panen raya harga jatuh dan petani sengsara, sebab tidak dapat menikmati haknya (keuntungan layak). Tribun Bisnis (21/2/18) melaporkan bahwa pemerintah menugasi BULOG untuk impor beras sejumlah 500.000 ton agar cadangan beras nasional aman hingga Februari 2018 dan harga terkendali. Ramalan tentang krisis pangan pada masa mendatang menjadi perhatian banyak pihak para ahli di FAO dalam Global Agriculture Towards 2050, sementara itu dampak perubahan iklim global, terjadinya banjir maupun kemarau panjang juga kian terasa terhadap produksi pangan. Namun sebenarnya tidak perlu berakibat rawan pangan, jika potensi kekayaan alam dimanfaatkan secara bijak dan sumber pangan tidak hanya bertumpu pada beras semata maupun serealia. Rhoades dan Horton (1990) sudah mengingatkan agar masyarakat international tidak diskriminatif terhadap pangan dan cenderung bersikap ’cereal & grain mentality’.

Laporan Food Outlook FAO November 2017 juga menyebutkan bahwa produksi pangan dunia khususnya kelompok biji-bijian mengalami penurunan, sehingga menipiskan harapan tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) matra pertama pada 2015 kini sudah pada tahap SDGs (Sustainable Development Goals) hingga 2030. Oleh karena itu bahan pangan non beras khususnya yang berasal dari ubi-ubian maupun pangan lokal lainnya perlu mendapat apresiasi yang memadai, tidak hanya sebatas pada pameran maupun acara atau upacara fitual formal, tetapi merasuk sebagai anasir pola konsumsi pangan dalam keseharian.

Ketahanan dan kedaulatan pangan

Amanat Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No 18 Tahun 2012 dalam ketentuan umum tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Selanjutya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu substansi dalam PP No 17 Tahun 2015 adalah agar terjadi pengurangan konsumsi beras dari 300 g/kap/hari menjadi 275 g/kap/hari, kemudian pangan lain seperti ubi-ubian serta buah & sayur maupun pangan hewani diharapkan konsumsinya meningkat. Sebenarnya bagi kita orang dewasa sudah cukup dengan beras 250 g/kap/hari tetapi dengan karbohidrat lain maupun protein nabatidan hewani.

Agar amanat undang-undang tersebut tidak sekedar meramaikan wacana, maka perlu diwujudkan dengan pemahaman, dukungan dan peran aktif dari masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi intensif. Selain itu, pemerintah dengan masyarakat perlu terus mengembangkan sistem usaha pangan yang efisien tidak rapuh akibat perubahan iklim global, memperbaiki teknologi produksi/pengolahan pangan, meningkatkan sarana & prasarana serta mempertahankan luas lahan pertanian produktif. Hanya dengan langkah seperti tersebut, amanat undang-undang dapat bermakna dan manfaatnya dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, ketahanan sekaligus kedaulatan pangan dapat diwujudkan. Saat ini masih ribut saja memperjuangkan kedaulatan pangan, mohon agar membaca cermat UU No 18 thaun 2012.

Implementasi segera

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kedaulatan pangan merefleksikan paduan (harmony) antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri bebas dari intervensi asing, dinamis dan apresiatif terhadap jenis pangan lokal, protektif pada potensi sumberdaya alam lokal agar kompetitif di fora global. Kelangkaan beras, akan mendorong masyarakat mengakses sumber kalori non beras yang tersedia dan harganya relatif murah dan terjangkau.

Misalnya harga jagung hanya sekitar Rp 4000/kg dan harga singkong berkisar Rp 1500-2500/kg ya gunakan saja jagung maupun singkong. Fakta ini tidak perlu ditutupi, sebab semua bahan pangan memiliki potensi untuk saling melengkapi sebagai wujud diversifikasi alamiah. Diskriminasi terhadap jenis pangan tidak perlu, tetapi faktanya beras secara politis masih sebagai komoditas strategis. Dalam 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna, komponen karbohidrat tidak harus nasi (dari beras), namun pemerintah belum mampu menyediakan pangan non beras secara murah dan mudah. Mudah dalam arti pengolahan dan pengelolaannya.

Padahal sejatinya ketersediaan sumber pangan pokok sangat melimpah mulai dari sagu dan sejenisnya; talas di lahan kering hingga rawa; garut, gayong dan kelompok iles-iles yang dapat tumbuh di lantai hutan;  ubikayu (singkong) dan ubijalar serta kelompok pisang hingga sukun maupun kelompok waluh. Semuanya dapat sebagai sumber karbohidrat yang murah, sayangnya dari dulu hanya menunggu sentuhan untuk diolah menjadi produk siap saji yang elegan dan estetis. Jagung dan kacang hijau serta anek kacang lainnya bersama ubikayu telah menjadi pangan pokok di NTT. Namun faktanya pangan non beras masih berupa bahan baku (raw material), yang rowa dan mudah rusak (voluminous and perishable). Agroindustri pedesaan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bahan baku tersebut menjadi produk bernilai tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperluas lapangan dan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi urbanisasi.

Justru itulah, pemerintah seyogyanya mampu memberikan arah dan teladan bagi pengembangan pangan alternatif, tidak hanya dari beras. Kenaikan harga beras sebagai perwujudan krisis persediaan bukan gambaran terjadinya krisis pangan, justru yang segera diwujudkan adalah memperluas industri pengolahan agar bahan pangan non beras dapat terselamatkan dari sifat alamiahnya, yaitu rowa dan mudah rusak, menjadi produk layak saji dan bergizi untuk dikonsumsi sehari-hari yang pada gilirannya mentradisi. Semoga segera terwujud.

Yudi Widodo, Ahli Peneliti Utama (APU) sejak 2001 bekerja di Balitkabi Litbang Deptan sejak 1982 selepas dari UNS.