Desa Merdeka – Jakarta : Badan Pengawas Pemilu kini dapat memberi sanksi diskualifikasi kepada pasangan calon pilkada yang terbukti melakukan kecurangan politik uang, demikian salah-satu aturan baru di dalam UU Pilkada yang disahkan DPR.

Namun peluang praktik kecurangan masih terbuka dalam pemilihan kepala daerah tahun depan setelah petahana tidak diharuskan mundur dari jabatannya, kata pengamat pemilu serta sejumlah anggota DPR.

Diwarnai interupsi dan kritikan, DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis (02/06).

Salah satu isi penting dari pengesahan RUU Pilkada adalah anggota DPR harus mundur jika maju sebagai calon di pilkada. Sedangkan petahana alias pimpinan daerah yang masih memimpin tak perlu mundur.

Di luar masalah tersebut, sebagian materi UU Pilkada hasil revisi itu dianggap akan mampu mengurangi praktik kecurangan politik uang, kata politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo.

Salah-satunya penguatan dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada Badan pengawas pemilu, Bawaslu.

“Tidak hanya pengawasan yang ketat, tapi juga penindakan terhadap politik uang dan kewenangan untuk membatalkan pasangan calon yang melakukan politik uang,” kata Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR.

Kewenangan baru Bawaslu

Ketua Bawaslu, Muhammad, membenarkan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah diberi wewenang untuk memberikan diskualifikasi kepada calon yang terbukti melakukan politik uang.

Suasana pilkada di sebuah wilayah di Papua pada 2015 lalu.

Suasana pilkada di sebuah wilayah di Papua pada 2015 lalu.