Desa Merdeka – Jakarta : Sebelum era reformasi sulit dibayangkan ada calon kepala daerah yang maju mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa dukungan dari partai politik dan mengandalkan dukungan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah yang diwarnai hadirnya calon independen/perseorangan diawali pada 2007 di Provinsi Aceh. Saat itu pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar memenangi pilkada.

Jejak pasangan itu juga diikuti oleh pasangan Ramli MS dan Fuadri yang memenangi pilkada Kabupaten Aceh Barat 2007 serta pasangan Nurdin Abdul Rahman dan Busmadar Ismail dalam pilkada Kabupaten Bireun, Aceh juga tahun 2007.

Peluang calon perseorangan hadir dalam pemilihan kepala daerah kemudian dibuka melalui ditetapkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Para calon independen itu cukup mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan fotocopy kartu tanda penduduk dengan jumlah tertentu. Dalam UU nomor 12 tahun 2008 tersebut dinyatakan untuk pasangan calon yang akan melaju melalu jalur perseorangan provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5 persen. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4 persen dan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3 persen.

Pilkada DKI Jakarta

Calon perseorangan dalam pemilihan kursi orang nomor satu di ibukota itu baru muncul dan memiliki dukungan yang mencukupi keikutsertaan dalam pilkada pada pilkada 2012. Meski kemudian dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung partai politik namun kehadiran calon independen saat itu cukup menarik perhatian.

Saat itu, pilkada DKI Jakarta diikuti oleh enam pasangan calon masing-masing Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli pasangan calon dari Partai Demokrat, Hendardji Supandji dan Ahmad Riza Patria pasangan calon dari jalur perseorangan, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pasangan calon dari PDIP dan Gerindra, Hidayat Nurwahid dan Didik J Rachbini pasangan calon dari PKS dan PAN, Faisal Basri dan Biem Benyamin pasangan calon dari jalur perseorangan dan Alex Noerdin dan Nono Sampono pasangan calon dari Golkar, PPP, dan PDS.

Menjelang pilkada DKI 2017, jalur perseorangan kembali menarik perhatian ketika Basuki Tjahaja Purnama sejak jauh-jauh hari sebelumnya sudah menyatakan akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI tanpa kendaraan politik dari partai.

Pengamat Politik Universitas Nasional Muhammad Hailuki di Jakarta, mengatakan keputusan petahana untuk maju melalui jalur perseorangan seharusnya tidak diartikan kegagalan proses kaderisasi parpol.

“Jika kita melihat kader muda parpol di kabinet dan parlemen, maka kita akan menemukan sejumlah nama yang memiliki kapasitas seperti Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem/Menteri Agraria), Lukman Hakim Saefuddin (PPP/Menteri Agama), Ade Komaruddin (Golkar/Ketua DPR), Dede Yusuf (Demokrat/Ketua Komisi IX), Rieke Dyah Pitaloka (PDIP/Ketua Pansus Pelindo), Budiman Sudjatmiko (PDIP/Ketua Pansus RUU Desa),” katanya.

Luki memaparkan proses kaderisasi di partai politik sudah menunjukkan adanya figur-figur yang menjanjikan untuk menempati posisi politis yang strategis.

“Berdasarkan itu maka tidak bijaksana jika kita menuding parpol tidak mampu melakukan kaderisasi politik. Dengan demikian apabila ada pernyataan yang mengatakan bahwa parpol tidak mempunyai kader yang layak untuk diusung jadi cagub atau cawagub DKI, maka pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak berdasar dan sarat kepentingan, yaitu kepentingan untuk melakukan deparpolisasi,” tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta merupakan jabatan yang tak hanya prestesius namun juga memiliki peran penting, apalagi Jakarta merupakan ibukota negara.

Sejak jaman kemerdekaan, kepala daerah Jakarta selalu dipilih orang-orang yang dinilai memiliki kemampuan yang pas sesuai jamannya untuk mengembangkan Jakarta. Nama-nama seperti Sudiro, Henk Ngantung, Ali Sadikin, Suprapto, Wiyogo Atmodarminto, Sutiyoso hingga Fauzi Bowo dan kemudian Joko Widodo (yang dilanjutkan Ahok) merupakan personal-personal yang dinilai kemampuannya bisa mengembangkan ibukota sesuai tuntutan jaman.

Menjadi Gubernur DKI Jakarta juga bukan sekedar memimpin ibukota. Posisi tersebut bila didukung dengan popularitas yang tinggi bisa mengantarkan pemilik jabatan itu menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia.

Meski contoh tersebut baru bisa dilakoni oleh Joko Widodo pada 2014, namun jauh sebelumnya, pada masa Ali Sadikin, juga pernah digadang-gadang untuk menjadi Presiden RI pada masanya, setelah melihat keberhasilannya membenahi Jakarta.

Jabatan Gubernur DKI tak hanya prestesius, namun juga bisa menjadi jalan bagi jabatan politik yang lebih tinggi. Namun lebih daripada itu, bagaimana upaya membangun Jakarta, memberikan kontribusi kemajuan yang nyata dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya seharusnya menjadi hal yang lebih penting untuk dicapai. |Panca Hari Prabowo/Antara|