blok masela


Desa Merdeka – Ambon.
Bupati MBD ternyata tidak mampu bargaining power dengan pemerintah pusat memperjuangkan kepentingan masyarakat kabupaten Maluku Barat Daya ( MBD) sehingga pengelolaan pembangunan blok masela bertempat di wilayah Maluku Tenggara Barat (MTB).
Itulah percakapan awal yang disampaikan kandidat magister hukum pada pasca sarjana Unpatti Ambon Fredy Ulemlem kepada kontributor desa merdeka 4/8/2017.

Selanjutnya di jelaskan,
setelah sekian lama mengikuti perkembangan blok masela dan mengamati perjalanan pemerintahan MBD ternyata apa yang selama ini menjadi ketakutan serta kekuatiran masyarakat akhirnya terbukti dan terlihat dengan jelas saat pemerintah pusat mengarahkan pembangunan infrastruktur blok masela di kabupaten MTB ,sementara kabupaten MBD ditinggalkan dan tidak mendapat bagian pembangunan diwilayahnya.

Dalam rangka berkoodinasi dengan jaringan -jaringan yang berjuang di Jakarta ,ternyata mereka menjelaskan Bupati MBD tidak aktif dalam komunikasi atau lobi–lobi politik maupun bargaining power maupun bargaining position dengan pemerintah pusat memperjuangakan blok masela agar pembangunan infra strukturnya di kabupaten MBD.

Dikatakan ketika kami yang terus mengawal dan mengkritik serta memberikan masukan selama ini selalu dilihat dengan sebelah mata, didengar dengan sebelah telinga dan dianggap tidak ada artinya . Padahal fungsi pemuda dan mahasiswa harus dijadikan garda terdepan di butuhkan dan harus berperan menyampaikan visi-visi penting. Apa yang disampaikan mestinya didengar dan menjadi catatan penting bagi pemda MBD untuk melakukan lobi – lobi politik di pusat untuk memperjuangkan blok masela.

Dengan nada sinis aktivis anti korupsi ini mengatakan, kondisi telah terjadi seperti itu , sama dengan syair lagu Dodie Latuharhary bilang jujur salah parlente jua lebe salah, artinya apa yang selalu kami katakan dalam kritikan selalu di anggap negatif apalgi salah,lebih disalahkan. Begitulah cara berfikir yang sempit dan arogan dalam menyerap aspirasi yang disampaikan di MBD.

Selanjutnya dijelaskan koordinator front kapata maluku raya ini, hasil keputusan dari pemerintah pusat yang mengarahkan pembangunan infrasruktur blok masela di MTB. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi membuat instruksi kepada Inpex Masela Ltd sebagai operator Blok Masela.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan SKK Migas ke Inpex dengan nomor SRT-0138/SKKMA0000/2017/SO perihal pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela.

Semua keinginan Inpex untuk pengembangan Blok Masela akhirnya disetujui seluruhnya dan menindaklanjuti permintaan Menteri ESDM untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mempercepat penyelesaianrevisi POD-1 Lapangan Abadi, Blok Masela dengan menggunakan skema darat dengan ini mengintruksikan kepada Inpex Masela Ltd:

A. Mempercepat percepatan persiapan pre FEED dengan kegiatan pendukung lainnya:

  1. Mengajukan Authorization for Expenditure (AFE) kepada SKK Migas
    1. Melakukan pengadaan penyediaan jasa dengan cara pemilihan langsung (direct selection).

B. B1. Segera melaksanakan pekerjaan Pre FEED dengan menggunakan satu skenario yang mencakup: 1. Kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun dan gas pipa sebesar 150 mmscfd.

C. 2. Lokasi LNG Liquefaction Plant di tiga lokasi potensial disekitar Pulau Yamdena, Saumlaki Barat, Saumlaki Timur, dan Kore di Pulau Selaru. 3. Pemilihan teknologi LNG Liquefaction Plant ditetapkan adalah:

(1) pemisahan dan offload kondesat di faslitas lepas pantai,

(2) teknologi pemurnian gas di darat dengan larutan Amine (MDEA),

(3) teknologi pencairan gas dengan menggunakan C3-CMR ( propane-pre cooled mix refrigerant, dan (4) teknologi turbin gas sebagai penggerak utama siklus pendingin/pencairan.

C. Sehubungan dengan jangka waktu Kontrak Keja Sama (KKS) 1.

D. Berdasarkan Surat Menteri ESDM Nomor 1218/10MEM.S/2017 tanggal 7 februari 2017 dan Surat Menteri ESDM No 2261/10/MEM.M/2017 tanggal 15 Maret 2017, maka Inpex Masela agar segera membahas dengan SKK Migas mengenai alokasi tambahan waktu tersebut.

Inpex diberikan waktu kompensasi 7 tahun tambahan waktu akibat berubahnya proyek laut ke darat.

  1. Berdasarkan Surat Menteri ESDM No 3702/05/MEM/2017 tanggal 8 Mei 2017 Inpex Masela Ltd agar memulai pembahasan perpanjangan masa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas.

E. Selain itu, Inpex juga mendapatkan penggantian sekitar US$ 1,6 miliar yang akan masuk ke dalam cost recovery.

Adapaun Blok Masela tidak menggunakan gross split karena kontrak sejak tahun 1998 menggunakan kontrak bagi hasil cost recovery dan hingga kini kontrak tersebut tidak dicabut atau masih berlaku. Hanya berubah soal skema pengembangan gasnya.

F. KONTAN baru mendapatkan surat itu beberapa waktu lalu, adapun surat ini diterbitkan pada 22 Mei 2017 kepada Presiden Direktur Inpex. Adapun tandatangan dalam surat itu diteken Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Akhir percakapan melalui ponsel Fredy menekankan pentingnya kesiapan masyarakat MBD menerima nasib yang sama dengan daerah lain seperti tikus mati dilumbung beras.Semoga tidak .tegasnya.