JAKARTA (dm): Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, desa dilibatkan aktif untuk melakukan pembangunan demi mencapai target pembangunan nasional.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar di Jakarta, Kamis (11/6) mengatakan pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan yang berkualitas adalah membangun untuk manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas, serta tidak boleh memperlebar ketimpangan antara golongan dan wilayah. Dalam aktivitas pembangunan juga tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem demi menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selain itu pembangunan juga harus mempertimbangkan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya, sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar. Melalui pembangunan itu diharapkan masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara maksimal sekaligus bisa meningkatkan produktivitas.

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah pusat yaitu untuk mendukung agenda kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri. Pembangunan tersebut memiliki sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan.

Pemerintah memandang peran penting desa sebagai awal pembangunan karena memiliki kegiatan utama pertanian dan termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan ekonomi pedesaan akan dilakukan dengan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta membangun destinasi wisata.

Peningkatan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan wilayah harus terus dilakukan agar kegiatan ekonomi berjalan lancar, sekaligus dapat menarik minat para investor untuk mengembangkan desa berdasarkan keunggulannya masing-masing.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi, serta mendorong pembangunan sarana bisnis maupun pusat bisnis di pedesaan. Berikutnya akan dikembangkan kerja sama antardesa, antar daerah dan antarpemerintah-swasta, termasuk kerja sama pengelolaan BUMDes khususnnya di luar Jawa-Bali.

Melalui program-program tersebut diharapkan desa bisa mandiri dan mampu mencapai swasembada sehingga dapat bertahan dari goncangan ekonomi, sekaligus mendukung perekonomian kawasan lainnya.

Berkontribusiantarafoto-pembangunan-desa-tertinggal-260415-ajn-1-620x330

Rokan Hulu satu-satunya kabupaten di Riau bahkan tingkat nasional yang saat ini desanya telah berdiri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga Juni 2015, 122 desa dari 147 desa yang tersebar di Rokan Hulu telah berdiri BUMDes sebagai lembaga mikro ekonomi masyarakat di pedesaan.

Selain lembaga itu sebagai tempat simpan pinjam, kredit, bantuan modal usaha serta menyalurkan bantuan sosial di tengah masyarakat. Ternyata hasil laba usaha BUMDes (LUB) setiap tahunnya memberikan kontribusi bagi pemerintah desa (pemdes) di Rohul.
Hal itu diakui, Kepala Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darusalam Sumiran, Rabu (10/6). Dia menjelaskan, kontribusi LUB yang menjadi penerimaan pendapatan asli desa (PADes) nya tahun lalu dapat meningkat pembangunan di desanya.

Keberadaan BUMDes, sangat membantu Pemerintah Desa Kota Raya. Tahun 2013 lalu, dana itu dipergunakan untuk pembangunan sarana air bersih yang berasal dari PADes BUMDes. ’’Kontribusi laba usaha BUMDes untuk PADes Kota Raya tahun 2014 sebesar Rp36.296.000. Pada tahun ini masih belum digunakan, nanti kita musyawarahkan dulu dengan BPD. Saat ini posisinya masih disimpan di BUMDes,’’ jelasnya.

Dalam pada itu, Kepala Desa Marga Mulya Sutarno SPdi mengungkapkan, di desanya kontribusi PADes dari BUMDesa tahun lalu dibagi 70 persen untuk fisik dan 30 persen untuk operasional desa.

Diakuinya, untuk kegiatan fisik digunakan membangun gorong-gorong dan pembangunan gedung PKK. ’’Tahun ini kontribusi LUB untuk PADes tahun 2014 sebesar Rp25.847.000 belum direalisasikan, karena menunggu keluarnya petunjuk pelaksanaan bantuan alokasi dana desa (ADD) dari Badan Pemeberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Rohul. Dari sepakatan kita dengan BPD, rencana penggunaan dana tetap seperti tahun lalu, dengan persentase 70:30,’’ sebutnya.

Ketika ditanya soal honor kepala desa dari BUMDes, dengan malu-malu Sutarno menjawab, sudah menerima honor selaku penasihat BUMDes sebesar Rp4 juta per bulan, jumlah itu melebihi honor kades yang bersumber dari ADD yang dikucurkan Pemkab Rohul yang diterima Rp2,5 juta per bulan.

‘’Ah itu relatif, kadang naik, kadang turun, tergantung kinerja keuangan BUMDes, rata-rata kepala 4 lah setiap bulan,’’ jelasnya.

Sumber: beritadaerah.co.id/riaupos.co