Desa Merdeka – Jakarta : Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) mendatangi Komisi V DPR untuk mengadukan nasibnya terkait kejelasan status mereka sebagai pendamping dana desa. Koordinator BNPD Lukman Sulistyono menyebut ada kebohongan publik.

“Ada kebohongan publik yang dilakukan. Padahal di tahun sebelumnya, tanggal 2 Juli kami sudah dilaunching sebagai barisan pendamping desa. Tapi sekarang apa? Kontrak kami hanya dua bulan,” ujar Firman kepada wartawan di depan Gedung Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, (26/4/2016).

Lukman menjelaskan, seperti ada politisasi yang dilakukan oleh pihak Kemendes dan PDTT terkait pola perekrutan pendamping dana desa.

“Dengan turunnya SK dari Dirjen Kemendes tanggal 31 Maret 2016, di situ ada surat tentang kontrak kerja pendamping yang hanya dikontrak dua bulan. Hasil rekrutmen baru tahu 2015 direkrut sampai 9 bulan,” tutur Lukman

“Padahal di tahun sebelumnya tanggal 2 Juli sudah dilaunching sebagai barisan pendamping desa,” imbuhnya.

Lukman dalam kesempatan pertemuan dengan Komisi V hari ini juga menuturkan telah membeberkan bukti-bukti ada yang salah dalam proses perekrutan pendamping dana desa. Salah satunya, kata Lukman, soal status pendamping desa yang sekarang ini banyak bermasalah.

“Bukti-bukti disampaikan, banyak teman-teman rekrutmen 2015 double job. Guru sertifikasi yang sudah diganti APBN, misalnya. Banyak orang PKB yang masuk jadi pendamping desa Padahal pendamping ini kan nggak boleh aktif jadi kepengurusan partai politik,” kata Lukman.

Komisi V DPR menerima perwakilan BNPD dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) hari ini dimulai dimulai pukul 13.15 WIB dan berakhir pukul 14.35 WIB. Ada hal yang tak biasa, RDPU yang biasanya terbuka, hari ini digelar tertutup. |realita.co|