Desa Merdeka – Jakarta : Perekrutan Pendamping Desa disinyalir banyak diisi oleh pengurus partai politik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar diminta membersihkan jajaran Pendamping Desa dari anasir politik.

“Sehubungan dengan adanya laporan dari anggota kami dari beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memberitahukan bahwa rekruitment pendamping desa sarat muatan politik yaitu dengan dijadikannya pengurus aktif partai politik sebagai pendamping desa maka dengan ini kami memberikan peringatan keras kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar untuk menata ulang rekruitment pendamping desa agar benar-benar steril dari anasir partai politik”, tegas Cokro Wibowo Sumarsono, Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Desa Mandiri (GARDA SANDI) dalam rilisnya (23/2/2016).

Cokro menambahkan, modus operandi yang dipakai adalah para pengurus aktif partai politik tersebut dijadikan pendamping desa di luar kabupaten asalnya agar tidak mudah teridentifikasi oleh masyarakat.

“Dana desa sangat besar, jangan sampai dibajak oleh partai politik tertentu guna konsolidasi basisnya. Marwan Jafar harus mengevaluasi jajarannya kalau dia tidak mau masuk daftar reshuffle kabinet”, tuntutnya.

Cokro menyayangkan, rekruitmen pendamping desa bukan atas dasar profesionalitas kemampuan namun atas dasar kongkalikong nepotisme politik. Salah satu tugas pendamping desa adalah memantau realisasi anggaran dan kegiatan dalam pengelolaan dana desa.

“Pengurus aktif partai politik pasti tidak punya azas netralitas dalam proses pendampingan dana desa”, sesalnya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) secara resmi meluncurkan perekrutan pendamping desa kemarin. Perekrutan ini akan terbagi dua tahap.

Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Suprayoga Hadi mengatakan, total pendamping desa yang dibutuhkan sebanyak 32.000 orang. Untuk pembukaan perekrutan pada April ini akan diberikan secara khusus kepada mantan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). |mitranews.net|