Desa Merdeka – Ambon : Dengan segala hormat, ijinkan beta untuk berbagi rasa tentang “Problematika” yang dihadapi Maluku.

Semua bentuk kajian, analisis, opini apapun bentuknya soal Maluku sangat bebeda satu dengan yg lain karena setiap orang memiliki sudut pandang yg beda. Tetapi dibalik aspek aspek yg membedakan tadi, kita juga harus paham bahwa ada variabel-variabel yg sama dan itu bersifat aksiomatik dan universal yg tidak terbantahkan baik dari sisi praksis maupun sisi teoritis konsepsional yang suka atau tidak, kita harus terima sebagai titik tumpu atau pijakan untuk membuat seuatu kajian, analisis ataupun opini atas suatu fenomena yg ada.

Saya pribadi melihat bahwa Debat kandidat Gubernur Maluku tadi malam minggu 7/5/2018 yang disiarkan langsung TVRI adalah fenomena umum yang menjadi satu kesatuan dalam proses politik. Saya tidak memiliki kompetensi apapun untuk menilai para pasangan calon (paslon), akan tetapi sebagai masayarakat Maluku saya perlu untuk memberikan respon atas pengamatan yg saya ikuti.

Esensi debat kandidat sesungguhnya adalah wadah atau sarana bagi para kandidat untuk menjelaskan kepada publik tentang program kerja “konkrit ” yang akan dilakukan jika kemudian cagub/wakil terpilih sebagai pemimpin di Maluku.

Program yang disampaikan harus rasional, terukur, juga terjangkau untuk direalisasikan. Karena itu program kerja harus didasari pada realitas dan kebutuhan Maluku serta kapasitas dan kemampuan daerah sebagai variabel pendukung dan kapasitas pemimpin sebagai penggerak perencanaan, regulator dan eksekutor pembangunan. Dengan demikian maka dalam debat kandidat ada beberapa hal yg dicermati yaitu :

(1). Kapasitas konseptual dan manajerial kandidat dalam mengelola pemerintahan di Maluku. Hal ini sangat penting untuk dijadikan indikator strategis dalam pembobotan penilaian kemampaun kandidat,

(2). Kapasitas kandidat dalam komunikasi politik dengan publik Maluku sebagai objek dan subjek pembangunan melalui pola komunikasi politik yang sistimatik dan sistemik, rasional, realistis dan obyektif.

(3). Kapastitas dan kapabilitas kandidat dalam menguasai realitas problematika masyarakat dan daerah Maluku hari ini dan yang akan datang. Jika kandidat mampu menguasai persoalan maka dapat dipastikan kandidat mampu memberikan solusi konkrit baik jangka pendek juga jangka panjang.

(4). Bahwa dari indikator di atas maka dalam debat kandidat masyarakat bisa menilai bahwa kandidat mana yang hanya mampu sebagai ” Boss”, mana yang mampu sebagai “Sales man “, tetapi juga mana kandidat yang kemudian hanya bisa sebagai “Bajak Laut “. Maluku hari ini dan akan datang butuh sosok Gubernur sebagai “Sales man” dan bukan sebagai Boss atau sebagai Bajak Laut.

Saya ajak rakyat Maluku untuk mencermati hal ini. Jangan terjebak dalam fanatisme dan sentimen “kaku” yang tidak logis dan penuh emosional “dikotomi semu” karena hal itu akan melemahkan dan mengaburkan obyektifitas berpikir dan kemudian menempatkan “logika kita di titik nol”.

Dalam kaitan itu saya ingin berbagi dengan kita semua terkait dengan postingan senior saya mantan dekan Fakultas Hukum Unpatti, bapak Co Leasa yaitu …. ” Apa Benar Hasil Produksi Perguruan Tinggi Menciptakan “pengangguran ???” Para Rektor di Maluku Wajib Jawab #Paslon

Postingan ini sangat menarik. Saya berpendapat bahwa persoalan pengangguran di Maluku adalah “akibat” dari satu “sebab ” yang sangat complicated antara lain,

  1. Angka pengangguran Maluku ada pada urutan kedua pengangguran nasional 7,5%,
  2. Pengangguran Maluku disebabkan rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya kegiatan investasi di Maluku sampai triwulan satu 2018 baik PMA maupun PMDN,
  3. Pengangguran Maluku yang tinggi sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja atau usia produktif sehingga jumlah ini lebih besar dari kapasitas penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah,
  4. Pengangguran di maluku tinggi karena rendahnya induatrialisasi di maluku dan tingkat sebaran penduduk usia kerja yg tidak merata di Maluku,
  5. Tingginya pengangguran Maluku karena pelambatan capaian pembangunan di Maluku sebagai konsekwensi lemahnya aparatur pemerintahan dalam proses perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah,
  6. Pengangguran di Maluku tinggi karena pertumbuhan ekonomi yg bersumber dari sektor konsumsi rumah tangga dan pemerintah,
  7. Pengangguran tinggi karena lemahnya infrastruktur ekonomi di Maluku sehingga menyebabkan distribusi pembangunan timpang.

Sehingga kalau ada pernyataan bahwa Perguruan Tinggi di Maluku yang menghasilkan tingginya pengangguran di Maluku, menurut saya ada dua hal ,

  1. Yang membuat pernyataan benar benar tidak paham persoalan pembangunan khususnya pengangangguran di Maluku,
  2. Yang membuat pernyataan melakukan “Pembohongan Publik “.

Kalau dikatakan bahwa dilihat dari proporsi pengangguran di Maluku maka pengangguran intelektual (sarjana) dari Perguruan Tinggi saya katakan “sangat benar”, tetapi bukan berarti Perguruan Tinggi salah. atau dituduh sebagai produsen pengangguran Maluku. Saya berharap para Rektor harus menyikapi hal ini, karena perguruan tinggi memiliki roh yang berbeda dengan Pemerintah Daerah (PEMDA).

Masalah pengangguran di Maluku itu urusan PEMDA sedangkan masalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) profesional dan berkualitas itu urusan kampus jangan dicampur adukan. Masalah pengangguran dimana saja itu tanggung jawab PEMDA, lalu mengapa Peeguruan Tinggi harus jadi kambing hitam ?

Demikian juga akibat pengangguran maka akan mendorong kemiskinan yang lebih besar, jadi penangguran, kemiskinan dan inflasi adalah saudara kandung dalam pembangunan di Maluku yang saling tekait dan saling mempengaruhi satu dengan yg lain.

Adalah tindakan bodoh jika persoalan pengangguran dunia Kampus jadi sasaran tembak. Karena itu faktor penyebab pengangguran yg saya sebutkan diatas itu adaaah fakta pembangunan di Maluku hari ini.

Para paslon harus berpikir untuk bagaimana menyelesaikan faktor faktor itu dan bukan mencari kambing hitam.

Sekian dan terima kasih, semoga kita semua tidak gagal paham dan gagal
fokus.

By : Julius R.Latumaerissa.