Desa Merdeka – Ambon : Setelah Edwin Huwae Ketua DPRD Provinsi Maluku mendapat surat Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 28/4/2016 untuk diperiksa dijakarta hari ini tanggal 3 Mei 2016 , maka beredar informasi bahwa Dana Edwin Huwae juga mengalir kekantong ke 30 Orang Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM).

Kontributor Desa Merdeka sempat mengkonfirmasi informasi tersebut kepada sumber terpercaya yang diminta untuk jangan menyebut namanya, bahwa memang ada dana dari Edwin Huwae Ketua DPRD Maluku mengalir kekantong 30 orang Ketua Klasis GPM tetapi tidak banyak yaitu sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana tiap Ketua Klasis menerima hanya 5 Juta Rupiah.

Pasalnya Ketua DPRD Prov.Maluku mengundang peserta sidang Sinode GPM ke 37 pertengahan Januari 2016 untuk makan malam di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon.

Pada saat peserta sidang sementara makan, Para Ketua Klasis satu persatu dipanggil untuk mengisi nama serta menanda tangani daftar pemberian tetapi juga mengisi nomor Ponsel dikolom kanan kolom nomor Telpon. Ketika diantara teman –teman Ketua Klasis saling memberikan informasi tentang daftar tersebut, sehingga ada yang merasa tidak sedap kalau pemberian kepada Ketua –Ketua Klasis harus menanda tangani daftar Pemberian uang.

Akibatnya diantara mereka ada yang menulis nama dan menanda tangani daftar, tetapi untuk mengisi nomor Ponsel diantara mereka menukar 4 angka dibelakang dengan nomor yang lain. Namun ada 3 Ketua Klasis GPM yang sebetulnya tidak mau menerima Uang 5 Juta tersebut karena Saudara Erwin Huwae pakai cara demikian ( mengisi daftar nama dan menanda tangani serta pakai No Ponsel –Red).

Mereka mempertanyakan kepada pimpinan yang lebih tinggi GPM, apakah uang yang diberikan Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam rangka apa sebetulnya ! dijawab oleh pimpinan yang lebih tinggi , bahwa itu hanya formalitas, uang itu adalah sumbangan transportasi silahkan tanda tangan saja.

Beberapa sumber yang dihubungi mengatakan bila pemberian itu berasal dari keluarga sebetulnya pemberian itu sebagai ungkapan syukur tidak perlu tanda tangan dan sebagainya. karena dari sisi tanggung jawab bergereja itu sah-sah saja karena sebagai anggota Gereja ada punya tanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan sumber –sumber lain ,bahwa pemberian kepada 30 Ketua Klasis GPM diduga dalam kerangka memperjuangkan saudara Edwin Huwae agar dapat dipilih dalam sidang Sinode GPM sebagai salah satu anggota Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, mengingat sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) saudara tersebut berada dilingkaran kader –kader PDIP yang semuanya berasal dari pengkaderan GPM. Sementara saudara Edwin Huwae bukan Kader dari berbagai organisasi GPM.

Namun ketika aroma ini dicium Ketua Ketua Klasis GPM yang hadir dalam Persidangan Sinode GPM ke 37 ,maka loby-loby untuk terpilihnya saudara Edwin Huwae tidak ditanggapi para Ketua –Ketua Klasis.

Sebagai seorang Politisi apalagi sebagai Ketua DPRD maka ,pemberian Saudara Edwin Huwae dengan dana yang sejumlah demikian diduga oleh para politisi lain sebagai pemberian politik bagi perhelatan politik kedepan.

Apalagi Jabatan Politik sebagai Ketua DPRD Maluku tetapi juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Maluku yang dipanggil KPK untuk pemeriksaannya sebagai pejabat dari Maluku yang masih terkait dengan kasus suap dengan tersangka Damayanti anggota DPR dari PDIP termasuk tersangka bos PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Kepala Balai Jalan Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustari, Pemberian uang kepada ketua –ketua Klasis GPM diharapkan tidak ada kaitannya dengan Kasus kasus suap yang sementara ditangani di KPK Jakarta. (3/5/2016/*Chris)