Yudi Widodo  : Soybean (English) atau kacang soya (Glicine soja; Glicine max; Soja max L.), lebih populer dengan nama kedelai. Kian menjadi komoditas strategis dari aspek sosial-politik-ekonomi. Komitmen dan popularitas pemerintah sedang diuji untuk membuktikan janjinya yakni swasembada di tahun 2019. Hingga Kabinet Susilo Bambang Yudoyono berakhir kedelai tetap saja impor. Pasokan kedelai sebagai bahan utama tahu & tempe masih didominasi (>70%) oleh impor terutama dari Amerika (luas panen 25 juta ha; produksi 82 juta ton/tahun).

Fenomena yang selalu berulang, saat nilai dollar naik harga kedelai turut melambung. Untuk membendung harga yang melambung, justru membuka impor lebih besar dengan membebaskan bea masuk. Persoalan naiknya harga kedelai tidak hanya efek dari kenaikan dollar semata, tetapi juga akibat perubahan iklim global yang menurunkan produksi pangan dan kenaikan harga di pasar internasional. Saat diskusi tentang “Change in Professions and Professionalism – Signs and Directions” di Oslo Norway 7-10 Juni 2017 para ahli dari Uni Eropa bertanya kepada penulis, mengapa Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam dan kaya biodiversitas harus mengimpor terigu, kedelai maupun pangan lain sehingga harga pangan dunia melambung? Dalam menjawab, terlintas Bung Karno yang menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa besar.

Bukan sebagai bangsa tempe, yang dapat diperlakukan remeh atau tunduk, patuh dan taat meski ditekan maupun digencet layaknya tempe penyet. Sebagai bangsa besar harus berdikari ekonomi, berdaulat politik dan berkepribadian budaya (Trisakti). Namun ternyata kita belum mampu mengemban amanat proklamator serta cita-cita pendiri Republik.

Betapa tidak untuk menjamin rasa aman dan nyaman, agar rakyat dapat menyantap sepotong tempe sebagai pengiring nasi masih harus tergantung luar negeri. Rakyat harus bersabar, menunggu janji politik hingga akhir masa jabatan kedua dari presiden ketujuh yaitu nanti di tahun 2019. Perlu waktu 74 tahun setelah merdeka untuk swasembada kedelai. Padahal jelas sebagai bangsa pemangsa tempe, sumber protein nabati, seharusnya pemerintah mampu menyediakan agar rakyat dengan mudah & murah dapat menikmatinya.

Meski tempe telah diajarkan pembuatannya oleh nenek moyang Jawa ratusan atau ribuan tahun lalu (traditional heritage), namun atas dasar hak paten yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO) melalui Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dimiliki oleh AS dan Jepang, sehingga Indonesia tidak berhak menjual produk tempe ke pasar internasional (namun kripik tempe kita mudah dijumpai di Belanda).

Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai luar negeri, juga tidak terlepas ulah WTO melalui Agreement on Agriculture (AoA), sehingga pemerintah tidak dapat melindungi petani dengan menetapkan tarif layak bagi pangan impor (LoI IMF Oktober 1997 & 11 September 1998).

Kedelai impor umumnya adalah produk transgenik (Genetically Modified Organism/GMO) yang tahan herbisida dan tidak dikonsumsi di Negara produsen dan Negara maju lainnya (Uni Eropa dan Jepang). Harga kedelai (maupun pangan impor lain) sering sangat murah dengan fasilitas kredit serta cara pembayaran yang luwes karena mendapat dukungan ECA (Export Credit and Insurance Agencies) di Negara asalnya.

Fasilitas yang menggiurkan itu pasti dipilih oleh kaum pedagang (importir), sehingga potensi domestik diabaikan. Akibatnya terjadi penyusutan drastis luas penanaman & produksi kedelai, dari tahun 1993 seluas 1.470.200 ha dengan produksi 1.708.500 ton kemudian pada tahun 2016 luas panen hanya 576.987 ha dan produksi 859.653 ton. Rendahnya minat petani, karena merasa kurang memperoleh keuntungan memadai dalam usahatani kedelai. Inilah bukti keberhasilan WTO penganjur ekonomi pasar yang neo-liberalistik wajah lain neo-kolonialisme, sehingga Negara miskin kian kesulitan dalam mencapai kedaulatan pangan dan menata lingkungan hidupnya.

Pemasok pasar internasional kedelai terbagi dua kelompok, yaitu dari belahan bumi utara adalah Amerika, Kanada, Ukraina, Cina dan India, sedangkan dari selatan adalah Brasil dan Argentina. Sejatinya Indonesia juga memiliki peluang, namun untuk memenuhi kebutuhan domestik saja masih kedodoran, sehingga harus impor terutama dari Amerika, Brasil dan Argentina.

Kenaikan harga kedelai berikut bungkilnya akan berdampak terhadap kenaikan harga pakan ternak khususnya unggas, sehingga peternak akan kian menderita (apalagi kini harga jagung juga mahal). Menaikkan harga telor maupun daging ayam jika kemampuan masyarakat (daya beli) seperti saat ini, sama halnya dengan sikap pasar terhadap daging sapi, lesu dan acuh tidak menggairahkan (akibat impor sapi). Pengusaha tahu-tempe yang panik demo & tega melakukan sweeping. Peternak unggas cemas menghitung titik impas harga pakan dengan telor & ayam.

Agar tidak selalu menyalahkan faktor eksternal, sebenarnya kita dapat menangkal dengan mewujudkan kedaulatan pangan melalui kelembagaan maupun pranata sosial yang tersedia. Memang ketika peran BULOG dikebiri hanya untuk menangani beras (sesuai LoI IMF Oktober 1997), seharusnya peran koperasi pengrajin tahu tempe (Koptti) segera membuat pendekatan dengan paguyuban (asosiasi) petani kedelai serta segera menyusun langkah konkrit untuk menangkal kedelai impor.

Namun BULOG yang baru justru belajar dengan nikmatnya impor kedelai. Kesukaan pengrajin tempe terhadap kedelai impor adalah ukuran biji yang besar (>13 g/100 biji), sehingga menghasilkan produk lebih banyak (pada tempe) dibanding bahan kedelai domestik yang umumnya berbiji kecil. Perlu dicatat Mutiara1 varietas kedelai yang baru dilepas pada tahun 2010 memiliki ukuran biji besar (hampir 24 g/100 biji). Sebenarnya untuk produk tahu, kedelai kita dengan kadar protein dan pati yang lebih tinggi jauh lebih baik dibanding kedelai impor.

Persoalannya kedelai kita justru tidak mudah tersedia di tingkat konsumen. Inovasi teknologi dalam usahatani kedelai telah menawarkan lebih dari 90 varietas kedelai dan 19 di antaranya berbiji besar untuk diterapkan pada skala luas guna mencapai swasembada. Teknologi budidaya dari pengolahan tanah, penggunaan inokulan hingga pemupukan serta pengelolaan hara di tanah bermasalah (suboptimal) maupun pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman (OPT) telah tersedia, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda swasembada.

Peningkatan mutu intensifikasi dapat segera diterapkan di berbagai daerah sentra produksi, sedangkan perluasan areal memerlukan kecermatan untuk menentukan lokasi. Penentuan lokasi seyogyanya terfokus pada bekas lahan kedelai 1,4 juta ha (mengembalikan hampir 900.000 ha lagi), sehingga tidak berbenturan dengan komoditas lain apalagi sampai terburu-buru membuka lahan pertanian baru dengan mengkonversi dan merusak hutan.

Jika luas panen kedelai dapat dikembalikan menjadi 1,4 juta ha lagi seperti di tahun 1993 dan taraf produktivitas rata-rata 2 t/ha dapat dicapai (sebab diskripsi varietas Grobogan maupun Dega >3,5 t/ha), niscaya swasembada kedelai nyata terwujud. Membaiknya harga kedelai di tingkat petani akan langsung merangsang petani untuk menanam dan meningkatkan produksi (meski tanpa penyuluhanpun). Orientasi petani jelas mencari keuntungan. Kantong konsumen besar seperti Jabodetabek harus dipikirkan pasokan kedelai dari kawasan terdekat misalnya Jabar hingga Jatim.

Jika swasembada bukan hanya asa melainkan janji untuk dibuktikan dengan segala konsekuensi, maka surplus produksi akan mampu mengisi pasar internasional, khususnya Eropa, Jepang dan Korea dengan kedelai bukan GMO yang kian diminati oleh masyarakat negara maju. Di Inggris dan Amerika, tempe dari kedelai non GMO, sehingga mereka juga impor dari negara-negara yang tidak memproduksi kedelai GMO. Tahun 2014 lalu penulis sebagai salah satu tim pengembangan kedelai non GMO di Madagascar dan hasilnya luar biasa mampu mencapai 4 t/ha, sebab perbedaan panjang penyinaran (Gambar 1 & 2). Penulis dengan seorang guru besar dari IPB mengantarkan 2 tamu dari Sojitz Jepang yang sedang menjajaki untuk membeli kedelai dari Jatim.

Swasembada Pajale (padi, jagung dan kedele) menjadi taruhan keberhasilan program tanaman pangan. Namun, jika untuk mewujudkan janji politik berswasembada kedelai di tahun 2019, persiapannya dari penanaman telah banyak dilakukan. Hanya petani tampaknya kurang berminat, sebab harga kedelai hanya sekitar Rp 6.000-7.000/kg di tingkat petani dan selanjutnya di pengajin harga Rp 8.500/kg. Tampaknya akan terjadi impor dalam jumlah besar di tahun 2018 sebagai cadangan hingga 2019, maka memang hanya pemerintah dengan aparat tempe yang tega melakukannya.