Desa Merdeka – Tasik : Sejumlah Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tidak otomatis menjadi pendamping desa. Pasalnya, menjadi pendamping Desa adalah  hak semua warga negara.

“Kami sangat berharap, pendamping desa ini tidak otomatis berasal dari bekas pendamping PNPM,” ujar Ketua Apdesi Kabupaten Tasik, H Apip Mansur kepada wartawan, Sabtu (19/3/2016).

Menurutnya, berdasarkan Permendesa no 3 tahun 2015, terdapat empat tugas pokok dari para pendamping yakni mendamping soal tata kelola pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa dan kemasyarakatan desa. Keberadaan pendamping desa ini, bertujuan untuk menciptakan Desa Maju, Kuat, Mandiri, Demokratis dan Sejahtera.

“Dengan demikian, pendamping desa tidak bisa kalau idenya masih ide PNPM yang paradigmanya  mekanik, alias hanya memikirkan soal teknis,” ungkapnya.

Diakui Apip, pihaknya meminta kepada semua elemen  untuk mengikuti regulasi  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, semuanya berjalan di atas prosedur yang berlaku.

“Jika pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, membuka seleksi ulang untuk para Pendamping Desa, maka eks PNPM yang sekarang telah diberi dispensasi atau kehormatan dengan diperpanjang menjadi Pendamping Desa oleh Kementerian Desa mengikuti seleksi,” katanya.

Pihaknya sangat mendukung adanya seleksi ulang bagi pendamping Desa yang tadinya eks PNPM. Dengan demikian, maka akan  memberikan peluang bagi warga negara untuk berkontribusi bagi bangsanya.

“Seperti yang saya jelaskan, pendamping desa itu hak warga negara. Tidak otomatis eks PNPM menjadi pendamping desa,” ucapnya.

Lebih lanjut Apip menyatakan, ia  meminta  Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi melaksanakan seleksi secara baik dan benar. Proses seleksi yang sesuai prosedur tersebut, akan akan melahirkan pendamping desa yang baik dan benar pula.

“Kami apresiasi, seleksi dan test yang kemarin  sudah bagus. Seleksi tersebut dilaksnakan pemerintah Provinsi Jabar, (BPMPD Jabar red),” terangnya. |galamedianews.com|