Desa Merdeka -Ambon. Konsultan perencanaan daerah dan keuangan publik Julius R.Latumaerissa lagi-lagi menyoroti kinerja Gubernur dan DPRD Provinsi termasuk di Maluku dimana APBD 2017 adalah hasil kejahatan politik yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif yang dikaji dengan tulisan berjudul :

Penyampaian KUA dan PPAS Tanpa Dokumen dan Lampiran adalah Kejahatan Politik Yang Merugikan Rakyat .

Postingan ini saya buat, sebagai bentuk respons positif saya atas pemberitaan media online Kabar Maluku.com yang yang diposting di Facebook tanggal 26 Agustus 2017 yang melansir berita DPRD Malut mengusir gubernur Malut terkait kelambatan jadwal KUA dan PPAS.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (UU NO. 23/2014, Tentang pemerintahan daerah, Permendagri 13/2006, 59/2007 dan 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan PP 58/2005, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ).

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (UU NO. 23/2014, tentang pemerintahan daerah). Sedangkan menurut Permendagri 13/2006, 59/2007 dan 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan dan PP 58/2005, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dipahami bahwa KUA dan PPAS adalah bagian penting dalam proses penyusunan RAPBD dan kemudian menjadi APBD setelah melalui proses pembahasan yang terjadwal dengan DPRD.
Berkaitan dengan itu maka dalam setiap proses pembahasan RPABD maka pemerintah daerah wajib menyampaikan RAPBD kepada Dewan beserta dokumen dan 13 lampiran kurang lebih sebagai materi utama untuk dibahas dan disetujui/ditolak DPRD.

Singkat kata jika penyampaian KUA dan PPAS dan RAPBD yang tidak disertai dokumen apapun maka hal tersebut adalah kejahatan politik yang dilakukan oleh kepala daerah (GUbernur/Bupati/ Walikota);
Dan apabila hal tersebut disetujui oleh DPRD maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota dan DPRD prov/DPRD kab/kota melakukan kejahatan politik dan pembohongan publik.

Penyampaian dan Pembahasan RAPBD Provinsi Maluku, tahun anggaran 2017 yang disampaikan pemerintah provinsi Maluku di DPRD provinsi Maluku, akhir tahun 2016 adalah kejahatan politik dan pembohongan publik.
Saya katakan demikian karena proses pengajuan dan pembahasan RAPBD Maluku tahun aggaran 2017 yang disampaiakn Gubernur Maluku hanya satu (1) hari , tanpa lampiran dokumen apapun dan hanya ditandatangani oleh 44 anggota DPRD dan satu anggota DPRD Maluku mengambil posisi tidak menanda tangani.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa APBD Maluku tahun 2017 yang saat ini sedang berjalan adalah APBD yang dihasilkan dari kejahatan Politik yang dilakukan oleh Eksekutif dan Legislatif

Saya Apresiasi bangat dengan sikap DPRD Malut, padahal itu hanya gubernur tidak sesuai jadwal, apalagi ditambah dengan tanpa dokumen….wooow. Berikut ini saya lampirkan beberapa gambar untuk mempermudah pemahaman sahabat dan pembaca semua tentang jadwal dan mekanisme penyampaian dan pembahasan RAPBD suatu daerah.

Rakyat Maluku harus berkaca dari semua proses ini dan belajar dari pengalaman dan cerdas dalam mengambil sikap…………………..Salam Maluku Maju.

Penulis : Julius R. Latumaerissa
(Konsultan perencanaan daerah dan keuangan publik).