Desa Merdeka -Ambon.
Aktivis anti korupsi akan menyurati Mabes Polri mempertanyakan Polda Maluku yang menangani kasus korupsi Pembelian Speedboat oleh pemda Maluku Barat Daya ( MBD ) yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian milyaran rupiah.
Hal itu dijelaskan melalui press release hari ini 30/9/2017 kepada kontributor desa merdeka yang dipublish lengkap sebagai berikut :

Menyikapi perkembangan media akhir-akhir ini terkait kasus pengadaan speed boad di kabupaten Maluku Barat Daya ( MBD ) oleh dinas perhubungan yang saat ini sedang ditangani krimsus Polda Maluku maka, saya selaku putra daerah asal kabupaten Maluku Barat Daya prov.Maluku akan segera menyurati pihak Mabes Polri untuk memanggil pihak Polda Maluku dalam rangka mempertanggungjawabkan sampai sejauhmana proses hukum yang dilakukan Polda Maluku.

Ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Maluku Barat Daya serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Pada prinsipnya kami tidak bermaksud mengintervensi bahkan menganggu proses hukum yang sedang berjalan, sebagai warga Negara kami wajib mengawal dan mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan pada kasus pengadaan speed boad di dinas perhubungan MBD.

Apa yang dikatakan oleh ketua komisi A DPRD Maluku Melky Frans patut di dukung karena itu adalah langkah yang baik sebagai wakil rakyat.

Apa yang menjadi temuan BPK RI adalah fakta hukum dan oleh karena itu kasus ini harus secara terang benderang diselesaikan sampai tuntas. Kami yakin sudah sangat jelas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku yang menemukan adanya kerugian negara atau daerah dalam pembelian empat unit speedboat oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan MBD tahun 2015 senilai Rp1 miliar lebih.

Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) kalau sudah merasa pesimistis dengan proses penegakan hukum maka itu artinya kepercayaan public terhadap intitusi penegka hukum tentunya sudah diragukan, lantaran berbagai kasus dugaan korupsi yang tidak tuntas penanganannya.

“Aspirasi masyarakat telah berulangkali disampaikan oleh warga MBD namun mereka mengaku pesimis akibat pemerintah daerah terindikasi melakukan deal-deal dengan aparat penegak hukum sehingga sebuah kasus tidak diproses.

Kami menghimbau kepada masyarakat MBD untuk sama –sama kita kawal kasus ini, ini Negara hukum dan siapapun dia jika terbukti korupsi uang Negara maka wajib di hukum demi penegakan keadilan melalui hukum.

Negara, dan rakyat miskin serta bangsa ini tidak maju-maju akibat karena korupsi, bangsa ini dan rakyat ini miskin bukan karena rakyatnya malas saja dan tidak bekerja tetapi karena para pejabat korupsi uang Negara akibatnya pembangunan tidak berjalan ,kemiskinan adalah salah satu dari perbuatan para koruptor yang merampok uang rakyat tetapi juga lemahnya penegakan supremasi hukum .

Ambon 30 September 2017. Tim aktivis anti korupsi .Ketua : Fredy Ulemlem SH.