Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 266, 7 Milyar. Setiap Desa mendapat kucuran sebesar Rp 120 juta. Angka ini menempati urutan kedua terbanyak setelah Provinsi Papua, Rp. 1,17 triliun. Anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI itu telah tercantum dalam APBN 2015.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Dr Mahyuzar menjelaskan, dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung ke Pemerintah Kabupaten/kota secara bertahap. Ia berharap, dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. “Harapan kita, masyarakat bisa mengelolanya dengan baik dan transparan,”kata Mahyuzar.

“Dana ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan desa yang dirancang sendiri oleh masing-masing desa melalui musyawarah desa, ”sambungnya.

Mahyuzar menjelaskan, mulai dari proses perencanaan, tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya akan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Rancangan program tersebut, katanya, akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) dan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Pemerintah, kata Mahyuzar, juga akan menyiapkan tenaga pendamping desa untuk mengawal dan membantu implementasi dana desa. “Para pendamping ini nantinya akan memberikan asistensi dan mensupervisi dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga pelaporannya,” ujar doktor lulusan Unpad ini.(lintas.peristiwa.co)