Desa Merdeka – Sergai : Diduga mark up menggunakan dana ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2016 dalam mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) ke kota kembang Bandung, 74 orang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Tanjung Beringin, diperiksa secara maraton  oleh tim Kejaksaan Negeri Serdangbedagai diketuai Kasintel, Adi Chandra Simanjuntak SH  semenjak Senin hingga Rabu (3/8) .

Belum lama ini seluruh Ketua BPD dan Ketua PKK se Kabupaten Serdangbedagai (237 desa – red) mengikuti Bimtek selama 5 hari 4 malam yang diselenggarakan Universitas Jenderal Ahmad Yani (UJAY) Bandung. Untuk biaya Bimtek tersebut pesertanya menggunakan dana ADD desanya masing – masing Rp 10 juta per orang. Sementara kepala-kepala  desa belum jadi berangkat dan masih menunggu proses lebih lanjut.

Kasi Intel Kejari Serdangbedagai, Adi Chandra Simanjuntak SH, membenarkan pemeriksaan para perangkat desa di 3 kecamatan itu. Pemeriksaan dilakukan setiap hari 1 kecamatan. “Pada gilirannya, seluruh Ketua BPD dan PKK (474 orang – red) pada 237 desa se Serdangbedagai akan dimintai keterangan. Pemeriksaan sifatnya masih pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” ujarnya.

“Kepala desa memang belum ikut diperiksa karena ternyata belum mengikuti Bimtek walaupun  keberangkatan BPD dan PKK termasuk alokasi anggarannya yang diambil dari ADD atas persetujuan masing – masing kepala desa. Kita masih fokus pada perangkat desa yang sudah mengikuti Bimtek,” kata Kasi Intel pada SIB.

Kepala Badan Permberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Serdangbedagai, Karno Siregar SH MAP, Rabu (3/8) membenarkan keberangkatan BPD dan PKK se Serdangbedagai mengikuti Bimtek atas permintaan asosiasi BPD saat acara sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. “Penyelenggaraan termasuk masalah anggaran sepenuhnya urusan semua desa. Kita sifatnya memfasilitasi dan mendampingi,” paparnya.

Menurut Karno, penggunaan dana Rp 10 juta per orang diperuntukkan untuk Universitas Jenderal Ahmad Yani (UJAY) sebagai penyelenggara Bimtek Rp 5 juta yang didalamnya untuk biaya hotel, makan minum, administrasi, transport kunjungan studi banding di Desa Suka Laksana Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sedang Rp 5 juta lagi untuk uang saku, biaya tiket pesawat, uang transport lokal dan lain-lain yang nominalnya setara PNS golongan II yang diatur dalam SK Bupati Serdangbedagai.

Pelaksanaan Bimtek sangat perlu, sebab di samping untuk memahami tata cara penggunaan ADD, para perangkat desa penting ditingkatkan wawasan dan pola pikirnya.Terkait Kepala Desa belum mengikuti Bimtek, Karno menyebut itu tergantung Kades masing – masing. Yang pasti anggaran untuk Bimtek yang sudah maupun belum dilakukan diambil dari anggaran ADD yang sudah ditampung dalam APBD Serdangbedagai tahun 2016.

Karno mengatakan, pemeriksaan jaksa terhadap ketua – ketua BPD dan PKK sah – sah saja. “Namun, pemeriksaan secara internal oleh inspektorat belum, tiba – tiba sudah diperiksa Kejaksaan. “Kita sangat terkejut juga,” kilahnya.

Sementara, H Ibrahim Khalil SPd I anggota Komisi C DPRD Serdangbedagai yang membidangi keuangan, Rabu (3/8) memberi apresiasi dan dukungan terhadap Kejari yang memeriksa para perangkat desa dalam kaitan dugaan mark up penggunaan anggaran ADD. “Ini perlu agar anggaran desa benar – benar penggunaannya untuk kepentingan desa, jangan disalahgunakan,” ucap Ibrahim. |hariansib.co|