50 Persen Desa Masih Miskin

Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat roadshow di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (16/12). Roadshow ini untuk peningkatan efektivitas penggunaan dana desa terutama mendorong percepatan kemandirian desa.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Per­tanian, Justan Riduan Siahaan; Direktur Jenderal Penyiapan Ka­wasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2 Trans), RR Ratna Dewi Adriani; Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Eko Prasetyanto Purnomo Putra; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, bupati dan walikota se-Sumut; serta kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.

Menteri mengatakan, tahun ini Indonesia memiliki 74.754 desa. Diperkirakan tahun depan bertambah menjadi 74.954 desa karena adanya peme­karan.

Meski masing-masing desa memiliki ciri dan keunikan, namun 80 persen memiliki kesamaan, yakni hidup dari sektor pertanian. Inilah yang menjadi dasar pemerintah menerapkan model pembangunan di desa. Soalnya, perta­nian tentu harus terintegrasi dari hulu dan hilir. Skala ekonomi yang tidak terintegrasi, tidak akan membuat masyarakat sejahtera.

“Kita tidak perlu satu model baru karena banyak desa kita yang suk­ses menjadi lumbung padi, jagung, tebu, cabai. Tipikal desa sukses itu karena mereka fokus sehingga mempunyai skala produksi cukup,” katanya.

Untuk mewujudkannya, pemerintah membuat model gerakan “satu desa satu produk” (one village one pro­duct). Tujuannya, membuat desa fokus sehingga memiliki skala ekonomi sehingga biaya sarana produksi lebih murah karena tidak melalui jalur distribusi yang panjang.

“Jadi, bapak-bapak bupati dan bagian pemerintah desa tolong desanya dibuat men­jadi fokus pada komoditi tertentu. Kementerian Desa dibantu 19 kementerian lain­nya, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, komit membantu desa yang mau fokus, seperti bantuan bibit dan alat-alat pertanian lainnya,” ujarnya.

Kementeriannya, lanjutnya, melalui dana desa akan mendorong lewat program pembuatan embung desa dan mendorong swasta me­nye­diakan sarana pascapanen di desa-desa yang skala ekonominya cukup. Pemerintah ju­ga memberikan insentif memperoleh kredit dari bank BUMN plus bunga dan kemudahan lainnya.

“Kalau one village one product sudah jadi, embung sudah jadi, produksi naik, sarana pasca panennya menjadi besar, kesejahteraan masyarakat desa juga meningkat. Makanya, Presiden minta tambahan Rp20 triliun dana desa pada tahun ini yang harus dipakai untuk mem­bangun embung bagi desa-desa yang memerlukan. Setiap desa harus mengalokasikan dana desa antara Rp300-500 juta untuk mem­bangun embung,” sambungnya.

Dia berharap agar pemda mendorong pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) karena dana desa bukan sumber utama pem­bangunan desa. Dana desa hanya stimulus pembangunan desa.

“Pak Gubernur tolong dibantu supaya BUMDes ini ada karena nanti semua bantuan desa dari pusat diberikan melalui BUMDes. Kalau tidak, bantuannya terlambat. Bantuan-bantuan ini juga bisa dija­dikan modal BUMDes,” katanya.

Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi, mengatakan, pada 2015 Sumut mendapat kucuran Rp1,46 triliun dan 2016 meningkat menjadi Rp3,29 triliun. Pada 2017, sesuai DIPA, jumlahnya menjadi Rp4,19 triliun.

Disebutkan, setiap desa akan mendapatkan minimal Rp750 juta. Belum ditambah alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan re­tribusi. Sehingga, setiap desa diperkirakan mengelola dana sekitar Rp1 miliar melalui APBDes.

“Sampai awal Desember 2016, pencairan dana desa mencapai 92,67 persen. Dari sisi pemanfaatannya, dana desa itu didominasi untuk pembangunan fisik 92,97 persen, pemberdayaan masyarakat 3,64 persen, penyelenggaraan pemerintahan desa 2,47 persen, dan pembinaan kemasyarakatan 0,93 persen,” pungkasnya. (analisadaily.com)