Desa Merdeka – Medan : Walaupun Indonesia merupakan kekuatan ekonomi nomor 16 di dunia, namun sekitar 50 persen desa di Indonesia saat ini miskin dan tertinggal.
Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat roadshow di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (16/12). Roadshow ini untuk peningkatan efektivitas penggunaan dana desa terutama mendorong percepatan kemandirian desa.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan; Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2 Trans), RR Ratna Dewi Adriani; Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Eko Prasetyanto Purnomo Putra; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut, bupati dan walikota se-Sumut; serta kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.
Menteri mengatakan, tahun ini Indonesia memiliki 74.754 desa. Diperkirakan tahun depan bertambah menjadi 74.954 desa karena adanya pemekaran.
Meski masing-masing desa memiliki ciri dan keunikan, namun 80 persen memiliki kesamaan, yakni hidup dari sektor pertanian. Inilah yang menjadi dasar pemerintah menerapkan model pembangunan di desa. Soalnya, pertanian tentu harus terintegrasi dari hulu dan hilir. Skala ekonomi yang tidak terintegrasi, tidak akan membuat masyarakat sejahtera.
“Kita tidak perlu satu model baru karena banyak desa kita yang sukses menjadi lumbung padi, jagung, tebu, cabai. Tipikal desa sukses itu karena mereka fokus sehingga mempunyai skala produksi cukup,” katanya.
Untuk mewujudkannya, pemerintah membuat model gerakan “satu desa satu produk” (one village one product). Tujuannya, membuat desa fokus sehingga memiliki skala ekonomi sehingga biaya sarana produksi lebih murah karena tidak melalui jalur distribusi yang panjang.
“Jadi, bapak-bapak bupati dan bagian pemerintah desa tolong desanya dibuat menjadi fokus pada komoditi tertentu. Kementerian Desa dibantu 19 kementerian lainnya, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, komit membantu desa yang mau fokus, seperti bantuan bibit dan alat-alat pertanian lainnya,” ujarnya.
Kementeriannya, lanjutnya, melalui dana desa akan mendorong lewat program pembuatan embung desa dan mendorong swasta menyediakan sarana pascapanen di desa-desa yang skala ekonominya cukup. Pemerintah juga memberikan insentif memperoleh kredit dari bank BUMN plus bunga dan kemudahan lainnya.
“Kalau one village one product sudah jadi, embung sudah jadi, produksi naik, sarana pasca panennya menjadi besar, kesejahteraan masyarakat desa juga meningkat. Makanya, Presiden minta tambahan Rp20 triliun dana desa pada tahun ini yang harus dipakai untuk membangun embung bagi desa-desa yang memerlukan. Setiap desa harus mengalokasikan dana desa antara Rp300-500 juta untuk membangun embung,” sambungnya.
Dia berharap agar pemda mendorong pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) karena dana desa bukan sumber utama pembangunan desa. Dana desa hanya stimulus pembangunan desa.
“Pak Gubernur tolong dibantu supaya BUMDes ini ada karena nanti semua bantuan desa dari pusat diberikan melalui BUMDes. Kalau tidak, bantuannya terlambat. Bantuan-bantuan ini juga bisa dijadikan modal BUMDes,” katanya.
Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi, mengatakan, pada 2015 Sumut mendapat kucuran Rp1,46 triliun dan 2016 meningkat menjadi Rp3,29 triliun. Pada 2017, sesuai DIPA, jumlahnya menjadi Rp4,19 triliun.
Disebutkan, setiap desa akan mendapatkan minimal Rp750 juta. Belum ditambah alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi. Sehingga, setiap desa diperkirakan mengelola dana sekitar Rp1 miliar melalui APBDes.
“Sampai awal Desember 2016, pencairan dana desa mencapai 92,67 persen. Dari sisi pemanfaatannya, dana desa itu didominasi untuk pembangunan fisik 92,97 persen, pemberdayaan masyarakat 3,64 persen, penyelenggaraan pemerintahan desa 2,47 persen, dan pembinaan kemasyarakatan 0,93 persen,” pungkasnya. (analisadaily.com)
Foto: Gubsu HT Erry Nuradi memakaikan tutup kepala kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat roadshow di Aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (16/12) | (Analisa/istimewa) TUTUP KEPALA